Tentang data dan penargetan BLSM - Bagian 1

Lihat bagian kedua >>

Banyak media memberitakan penyaluran Bantuan Langsung Sementara untuk Masyarakat (BLSM) ‘kisruh’. Banyak warga miskin yang namanya tidak terdaftar. Sebaliknya banyak cerita tentang warga yang mampu tapi masuk dalam daftar penerima. Untuk mendramatisasi, liputan media dibumbui cerita soal pengantre BLSM yang membawa telepon genggam atau mengenakan kalung emas.

Tidak ada data yang sempurna. Itu adalah keniscayaan. Tapi kita juga perlu bijak dalam membedakan mana fakta yang sifatnya anekdotal, mana yang bukan. Tentu dari sekian juta penerima BLSM, pasti kita temukan kasus pemilik kalung emas atau pegawai negeri sipil ikut mengantre. Pertanyaannya bukan ada atau tidak, tapi apakah temuan-temuan itu sifatnya kasuistik atau sistematis. Anekdot tidak bisa menjawab itu.

Saat ini kita belum bisa menilai seberapa besar kesalahan penargetan dalam BLSM. Beberapa bulan lagi setelah data Survey Sosial Ekonomi Nasional keluar mungkin kita bisa mengatakan hal itu. Tapi ada beberapa hal yang perlu diketahui tentang bagaimana data sasaran BLSM ditentukan, dan karakteristik data yang bisa mempengaruhi penentuan sasaran.

Sumber data dan metode penetapan sasaran BLSM

Penargetan BLSM menggunakan metode Proxy Means Testing (PMT). Dalam metode PMT, rumah tangga diprediksi pendapatannya dan posisi relatifnya dalam distribusi pendapatan menggunakan sejumlah variable seperti kondisi fisik rumah, pendidikan dan pekerjaan kepala rumah tangga, gender kepala rumah tangga, jumlah anggota rumah tangga, sumber air, sumber penerangan, dan beberapa proxy atas aset (baca artikel ini tentang beberapa kelebihan dan kekurangan metode PMT).

Daftar penerima BLSM berasal dari Basis Data Terpadu (BDT) yang memuat informasi empatpuluh persen penduduk Indonesia berpendapatan terbawah. BDT adalah sebuah sensus parsial yang dilakukan tahun 2011 untuk lebih dari 96 juta rumah tangga Indonesia. Data ini memuat informasi tentang kondisi rumah (jenis atap, lantai, dinding), pekerjaan dan pendidikan kepala rumah tangga, sumber penerangan, jumlah anggota rumah tangga dan beberapa lagi (lihat Gambar 1 di bawah).

Gambar 1. Indikator-indikator dalam PPLS 2011

Penentuan responden PPLS 2011 dilakukan sebagai berikut. Dari Sensus Penduduk 2010, ditentukan sejumlah target rumah tangga yang akan didatangi (sebagai contoh: rumah tangga yang beralamat di Pondok Indah, Jakarta Selatan, tidak masuk dalam target PPLS). Di setiap rumah tangga yang didatangi, petugas mengumpulkan informasi-informasi yang ada di Gambar 1.

Selain mengguakan Sensus Penduduk 2010, petugas pencacah juga ‘menyisir’ calon responden dengan bertanya pada penduduk miskin yang diwawancara, apakah mereka mengetahui ada penduduk miskin lain di lingkungan mereka yang mungkin luput dari pendataan. Ini berbeda dengan PPLS sebelumnya (2005 dan 2008) yang mengandalkan informasi dari Ketua RT/RW, Kepala Dusun/Desa atau tokoh masyarakat. Informasi yang diberikan oleh elit komunitas punya potensi bias bahkan terjebak pada elite capture. Sementara informasi yang dikumpulkan dari sesama penduduk miskin – dalam teori – lebih kecil kemungkinan biasnya.

Informasi yang ada di PPLS 2011 kemudian digunakan dalam sebuah kalkulasi untuk menentukan sebuah rumah tangga ada di posisi mana dalam distribusi pendapatan. (Ingat, kita tidak bisa memiliki data pendapatan yang akurat untuk tiap rumah tangga, jadi kita mengestimasinya menggunakan sejumlah indikator). Dari situ kita bisa menentukan rumah tangga mana saja yang ada di 25 persen terbawah yang menjadi sasaran BLSM.

Angka 25 persen rumah tangga dengan status soial ekonomi terbawah ini ekuivalen dengan 15,5 juta rumah tangga atau sekitar 65,6 juta jiwa. Ini jauh lebih tinggi dari jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan yang jumlahnya sekitar 5,7 juta rumah tangga (28,6 juta jiwa) di tahun 2012, atau 11,66 persen dari populasi (lihat Gambar 2).

Gambar 2. Target BLSM dan penduduk miskin

Mengapa 25 persen? Mengapa bukan 11,66 persen sesuai angka kemiskinan? Jawaban pendeknya: itu adalah kesepakatan politik antara pemerintah dan DPR, karena kita punya cukup anggaran untuk menargetkan 25 persen penduduk termiskin.

Jawaban yang agak panjang adalah karena situasi kemiskinan di Indonesia cukup dinamis. Sumarto dan Suryahadi (2010) menghitung, berdasarkan data SUSENAS panel, 55% penduduk miskin pada 2010 ternyata bukan penduduk miskin pada 2009. Karena sifat dinamisnya itulah program perlindungan sosial perlu menyasar target bukan hanya penduduk miskin tapi juga mereka yang rentan. Itulah yang dilakukan oleh pemerintah dalam program BLSM.

Di bagian kedua saya akan membahas beberapa hal yang mempengaruhi penetapan sasaran BLSM dan persepsi mengenai ketidaktepatan sasaran.