Ekonomi korupsi (3) korupsi optimal?

Robert Klitgaard[1] pernah mengajukan kerangka analisis yang sedikit berbeda tentang korupsi yang efisien. Ia melihat dari sudut pandang kegiatan pemberantasan korupsi. Masyarakat (dan perekonomian) akan diuntungkan dengan adanya pemberantasan korupsi (atau, dari tingkat korupsi yang lebih kecil). Tapi pemberantasan korupsi juga menghasilkan biaya.

Gambar 2 menjelaskan situasi ini. Sumbu datar adalah intensitas kegiatan pemberantasan korupsi. Makin ke kanan artinya semakin banyak sumber daya yang dialokasikan untuk memberantas korupsi. Kurva MSB (Marginal Social Benefit) menunjukkan tambahan keuntungan sosial yang didapat dari setiap unit kenaikan intensitas pemberantasan korupsi. Perhatikan bahwa kurva MSB bergerak dari kiri atas ke kanan bawah. Ketika tingkat intensitas pemberantasan korupsi masih rendah (atau, korupsi masih tinggi), maka peningkatan intensitas sedikit saja akan memberikan keuntungan yang besar. Makin tinggi intensitasnya, makin kecil keuntungan tambahan yang dihasilkan. Bayangkan kondisi dimana semakin sedikit peluang untuk korupsi. Menambah satu orang personel KPK tidak akan banyak berarti karena koruptor yang potensial ditangkap juga makin sedikit.

Kurva MSC (Marginal Social Cost) adalah biaya sosial yang ditimbulkan dari pemberantasan korupsi. Kurva ini bergerak dari kiri bawah ke kanan atas. Artinya, ketika pemberantasan korupsi masih rendah (tingkat korupsi tinggi), intensitas kegiatan antikorupsi bisa ditingkatkan dengan biaya sosial yang relatif kecil. Tapi ketika rambu-rambu dan pengawasan tindakan korupsi sudah begitu ketat, maka semakin banyak rambu atau pengawasan justru membuat ruang bagi kegiatan ekonomi makin kecil, bahkan bisa membuat stagnasi.

Implikasi dari kerangka analisis ini adalah, ada sebuah tingkat korupsi optimal – yang lebih besar dari nol – yang bisa ditoleransi. Tingkat korupsi optimal ini ditunjukkan oleh titik K*. Jika kita ingin menambah intensitas pemberantasan korupsi, biaya sosial yang dihasilkan lebih besar dari tambahan manfaat. Sebaliknya, mengurangi intensitas artinya memberi ruang lebih besar bagi korupsi.

Banyak contoh menunjukkan bahwa kerangka berpikir ini ada benarnya. Pemerintah Filipina hingga saat ini masih berusaha mendapatkan harta mendiang mantan presiden Marcos. Jutaan Dolar Amerika sudah dikeluarkan untuk upaya ini, termasuk membayar pengacara. Tapi sejauh ini harta yang berhasil disita belum sepadan dengan sumber daya yang sudah dikeluarkan.

Contoh lain, dalam proses rekonstruksi pascatsunami, ada semangat mulia untuk membangun kembali Aceh dan Nias dengan ‘bersih.’ Untuk menutup ruang bagi korupsi, banyak LSM dan donor internasional memasang rambu-rambu yang relatif ketat tentang proses pengadaan barang, tender, penyaluran dan sebagainya. Namun, berbagai rambu antikorupsi di sisi lain membuat proses menjadi lebih lambat. Dalam proses rekonstruksi, kecepatan menjadi faktor sangat penting, karena kita berpacu dengan nasib para korban. Dalam kasus ini, mungkin kita terpaksa menolerir sedikit korupsi untuk kecepatan proses rekonstruksi.[2]

Analisis seperti ini tentu juga bisa dikritik dan diperdebatkan. Kritik paling sering dilontarkan adalah bagaimana kita menghitung biaya dan manfaat sosial dari korupsi. Tidak semua hal, baik biaya maupun manfaat, bisa dikuantifikasi. Dalam kasus Filipina, misalnya, argumen tandingan bisa diajukan bahwa yang dicari bukan semata-mata nilai nominal dari aset Marcos. Tapi proses ini merupakan simbol untuk menarik garis batas dengan masa lalu.

Ini adalah kritik yang betul dan sahih. Tapi kritik demikian tidak membuat kerangka analisis di atas menjadi gugur dan tidak bisa dipakai. Perhatikan bahwa ‘biaya’ dan ‘manfaat’ di sini didefinisikan sebagai biaya dan manfaat sosial, yang lebih luas dari perhitungan biaya-manfaat secara finansial, dan seringkali memang tidak bisa dihitung secara kuantitatif. Analisis di atas adalah sebuah kerangka hipotetis, untuk mengingatkan bahwa sebuah kebijakan, betapapun baik tujuannya, selalu memiliki trade-off. Tantangannya adalah bagaimana memperkecil trade-off itu.

Catatan

[1] Klitgaard, Robert E. Controlling Corruption. Berkeley, CA: University of California Press, 1988.

[2] Ini adalah observasi yang saya lihat ketika sempat terlibat langsung dalam proses rekonstruksi pascatsunami di Aceh, sebagai staf magang di Kantor Bank Dunia Banda Aceh, Juni-Agustis 2005.