Ekonomi korupsi (5) penutup

Korupsi adalah salah satu topik kajian dalam ekonomi yang makin popular dan berkembang, baik di tataran teoretis, empiris maupun kebijakan. Secara teoretis, kajian tentang korupsi berkembang pesat sejak akhir 1970an. Umumnya, pendekatan ekonomi atas korupsi didasarkan pada dua teori besar: perburuan rente (rent-seeking) dan atasan-bawahan (principal-agent). Secara empiris, studi-studi kontemporer tentang korupsi didorong dan dimudahkan oleh adanya sejumlah indikator korupsi yang datanya tersedia antarnegara. Dalam tataran kebijakan, kesadaran akan signifikannya korupsi mendorong perubahan paradigma dalam pengambil kebijakand an lembaga donor. Korupsi dianggap sebagai alasan penting dari keterbelakangan ekonomi.

Spektrum argumen tentang dampak ekonomi dari korupsi cukup lebar. Argumen dasarnya adalah korupsi menyebabkan hilangnya sumber daya, menyebabkan ekonomi suatu negara berada di bawah kapasitas potensial. Argumen ini terlalu umum dan lemah. Meski betul secara umum, ada kasus-kasus dimana korupsi bisa dipandang sebagai transfer sumber daya dari satu pelaku ekonomi ke lainnya. Karena pada akhirnya sumber daya yang beralih itu akan digunakan, maka korupsi belum tentu menurunkan kapasitas ekonomi secara keseluruhan.

Korupsi bahkan bisa membuat ekonomi yang lembam dan stagnan bisa berjalan, bahkan dengan lebih efisien. Meski argumen korupsi sebagai sumber efisiensi secara umum tidak terbukti atau benar hanya dalam konteks second best, argumen ini memberikan beberapa catatan penting terkait kebijakan. Pada dasarnya, setiap kebijakan menghasilkan trade-off. Pengambil kebijakan perlu memahami trade-off itu dan menimalkannya.

Argumen yang lebih kuat adalah memandang korupsi sebagai misalokasi sumber daya. Meski korupsi adalah transfer sumber daya, transfer yang terjadi umumnya adalah dari kegiatan produktif ke non-produktif (pengumpulan rente), atau yang menimbulkan biaya sosial. Contohnya adalah korupsi di sektor kesehatan membuat program kesehatan di suatu negara tidak berjalan; risiko lalu-lintas makin tinggi karena banyak pengemudi mobil harusnya tidak mendapa SIM; atau dana pinjaman luar negeri yang justru dipakai untuk membiayai proyek-proyek yang tidak efisien.

Dari bagian analisis empiris, kita melihat bahwa korupsi berasosiasi dengan hilangnya sebagian potensi ekonomi jangka panjang. Dua negara yang memiliki karakteristik relatif sama memiliki PDB per kapita yang lebih kecil. Tapi tingkat korupsi ternyata hanya berkorelasi lemah dengan pertumbuhan PDB per kapita sebagai ukuran untuk kinerja ekonomi jangka pendek. Ini bisa terjadi karena banyak sekali faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, dan sulit untuk mengisolasi korupsi. Dalam hal kaitan antara korupsi dan komposisi pengeluaran pemerintahm, sayangnya, data yang ada tidak mencukupi untuk menemukan sebuah pola yang sistematis atas pengeluaran pemerintah. Sebagian besar ini disebabkan oleh error dalam pengukuran data.

Daftar Pustaka

Aidt, Toke S. “Economic Analysis of Corruption: A Survey,” The Economic Journal Vol. 113 No. 491 (Nov. 2003), hal. F632-F652.

Alesina, Alberto, Arnaud Devleeschauwer, William Easterly, Sergio Kurlat dan Romain Wacziarg. “Fractionalization,’ Journal of Economic Growth, Springer, vol. 8(2), pages 155-94, Juni 1993.

Bertrand, Marianne, Simeon Djankov, Rema Hanna dan Senhil Mullainathan, “Does Corruption Produce Unsafe Drivers?” NBER Working Paper 12274, Mei 2006.

Buchan, Bruce Alexander dan Lisa Hill.“From Republicanism to Liberalism: Corruption and Empire in Enlightenment Political Thought,” dalam M. Janover, et. al., Australasian Political Studies Association Conference Proceedings. Melbourne: School of Political and Social Inquiry, Monash University, 2007.

Eastery, William. An Elusive Quest for Growth. Cambridge, MA: MIT Press, 2001.

Huntington, Samuel P. Political Order in Changing Societies. New Haven, CT: Yale University Press, 1968.

Klitgaard, Robert E. Controlling Corruption. Berkeley, CA: University of California Press, 1988.

Lambsdorff, Johann Graf. The institutional economics of corruption and reform: theory, evidence, and policy, Cambridge: Cambridge University Press, 2007.

Leff, Nathaniel. “Economic Development through Bureaucratic Corruption,” American Behavioral Scientist, 1964, hal. 8-14.

Mallaby, Sebastian. The World's Banker: A Story of Failed States, Financial Crises, and the Wealth and Poverty of Nations, New York: Penguin Press, 2004.

Myrdal,Gunnar.“Corruption—Its Causes and Effects,” dalam Asian Drama: An Enquiry into the Poverty of Nations, Vol. II. New York: Twentieth Century Fund, 1968, hal. 937-951.

Rose-Ackerman, Susan. Corruption and government: causes, consequences and reform, Cambridge: Cambridge University Press, 1999.

————. “The Economics of Corruption”, Journal of Political Economy, Vol. IV, 1975, hal. 187-203.

Schleifer Andrei dan Robert W. Vishny. “Corruption,” The Quarterly Journal of Economics Vol. 108 No. 3 (Agustus 1993), hal. 599-617.

Tayler, Liz dan Clare Dickinson. “The link between corruption and HIV/AIDS,” dalam Transparency International, Global Corruption Report 2006, London: Pluto Press, 2006, hal. 103-15.

Wei, Shang-Jin. “Corruption in Economic Development: Beneficial Grease, Minor Annoyance, or Major Obstacle?” Policy Research Working Paper 2048. Washington, DC: World Bank, 1999.