A Gallery of Mind

Benarkah penduduk miskin Indonesia meningkat?

2011-12-30T22:28:00.004-05:00

Catatan: tulisan ini saya ambil dari Ulasan TNP2K bulan November 2011. Beberapa orang melaporkan tidak bisa mengakses artikel tersebut.

Beberapa media elektronik pada Rabu 26 Oktober menurunkan artikel yang isinya seragam: kemiskinan di Indonesia meningkat. Menurut berita-berita tersebut, jumlah penduduk miskin di Indonesia bertambah sebesar 2,7 juta orang, dari 40,4 juta orang pada tahun 2008 menjadi 43,1 juta pada tahun 2010. Berita-berita itu juga menulis bahwa pemerintah menerapkan garis kemiskinan yang terlalu rendah untuk tujuan politis, agar angka kemiskinan menjadi kecil. Di saat yang sama, pemerintah juga dianggap gagal mengatasi masalah kesenjangan pendapatan, karena yang miskin tetap miskin sementara kelompok terkaya semakin meningkat kesejahteraanya.

Berita tersebut dikutip dari peneliti Perkumpulan Prakarsa, yang merujuk pada studi oleh Guanghua Wan and Iva Sebastian berjudul “Poverty in the Asia and Pacific: an Update”, yang diterbitkan sebagai makalah kerja (working paper) Bank Pembangunan Asia (ADB), Agustus 2011. Temuan ini berbeda dengan angka resmi acuan pemerintah Indonesia. Menurut perhitungan pemerintah yang diolah dari Survei Sosial Ekonomi Nasional - Badan Pusat Statistik (SUSENAS - BPS), angka kemiskinan justru mengalami penurunan dari 35 juta di tahun 2008 menjadi 31 juta orang di tahun 2010. Di tahun 2011 angka kemiskinan terus turun menjadi 30 juta jiwa.

Karena perbedaan angka kemiskinan akan membawa implikasi pada penilaian atas kebijakan yang sudah dan akan diambil, pemerintah berkepentingan untuk mengkaji berbagai perhitungan yang dilakukan, dan membandingkan dengan perhitungan pemerintah. Pada akhirnya, setiap perbedaan hasil adalah masukan untuk menyempurnakan perhitungan angka kemiskinan.

Tulisan ini menanggapi tiga kritik yang disebut di atas. Inti dari tulisan ini adalah: 1) data survei menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin terus mengalami penurunan, 2) analisis sensitivitas menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin secara konsisten menurun meskipun menggunakan garis kemiskinan yang lebih tinggi, dan 3) adanya kesempatan bagi penduduk miskin untuk keluar dari kemiskinan.

Jumlah Penduduk Miskin Menurun, Bukan Meningkat

Pada dasarnya, untuk menghitung jumlah orang miskin diperlukan 2 data: pertama, distribusi pendapatan/pengeluaran penduduk Indonesia. Kedua, garis kemiskinan itu sendiri. Tanpa dua data tersebut sudah tentu tidak dapat dihitung jumlah orang yang dikategorikan sebagai penduduk miskin. Dari hasil kajian yang dilakukan beberapa peneliti ahli di Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), terdapat beberapa hal yang dapat digunakan sebagai klarifikasi dari perhitungan Wan dan Sebastian.

Menurut rilis Perkumpulan Prakarsa, garis kemiskinan ditetapkan sebesar Rp 7.000 di tahun 2008 dan Rp 7.800 di tahun 2010. Disebutkan bahwa angka ini mengacu pada garis kemiskinan US$1.25 dalam Purchasing Power Parity (PPP) yang digunakan oleh Wan dan Sebastian. Untuk mereplikasi temuan itu, TNP2K menerapkan garis kemiskinan tersebut pada distribusi pendapatan yang didapat dari SUSENAS. Mengapa SUSENAS? Karena hanya melaui SUSENAS, survei rumah tangga tahunan berskala nasional, kita dapat memperoleh distribusi konsumsi/pendapatan penduduk Indonesia. Walaupun pernah dilakukan survei rumah tangga lain oleh UGM–RAND Corporation (SAKERTI/IFLS), namun survei tersebut hanya dilakukan beberapa kali dengan sampel yang jauh lebih kecil. Garis kemiskinan sebesar itu ekuivalen dengan Rp 210.000 per kapita per bulan pada tahun 2008, Rp 234.000 per kapita per bulan pada tahun 2011. Hasil perhitungannya adalah sebagai berikut (Tabel 1):

Tabel 1. Jumlah Penduduk Miskin Menggunakan Garis Kemiskinan

Rp7.000 dan Rp7.800/Kapita/Hari

TAHUN	GARIS KEMISKINAN	JUMLAH PENDUDUK MISKIN
TAHUN	GARIS KEMISKINAN	SUSENAS	WAN DAN SEBASTIAN (2011)
2008	Rp. 7.000/kapita/hari	63,8 Juta	40,1 Juta
	Rp. 210.000/kapita/bulan

2010	Rp. 7.800/kapita/hari	51,9 Juta	43,1 Juta
	Rp. 234.000/kapita/bulan

Tabel 1 menunjukkan bahwa sebenarnya perhitungan Wan dan Sebastian menghasilkan jumlah penduduk miskin yang lebih kecil. Dengan nilai garis kemiskinan yang sama, maka harusnya jumlah penduduk miskin adalah 63,8 juta di tahun 2008. Sementara Wan dan Sebastian (dan dikutip oleh Perkumpulan Prakarsa) mengatakan bahwa jumlah penduduk miskin ‘hanya’ 40,1 juta jiwa. Tim ahli TNP2K tidak dapat mereplikasi angka yang dihasilkan oleh Wan dan Sebastian.

Mengapa ada perbedaan? Dalam studinya, Wan dan Sebastian menjelaskan bahwa angka-angka kemiskinan yang mereka sajikan merupakan hasil prediksi dengan menggunakan estimasi elastisitas kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi (growth elasticity of poverty). Dengan demikian, perhitungan jumlah penduduk miskin bukan didapat dari data distribusi pendapatan atau pengeluaran penduduk aktual SUSENAS atau survei rumah tangga lainnya.

Perlu dipahami bahwa tujuan studi Wan dan Sebastian adalah memberikan tinjauan tentang kondisi kemiskinan di kawasan Asia dan Pasifik. Mereka ingin menghubungkan dengan dampak dari krisis ekonomi global tahun 2008. Jadi studi ini harus dilihat sebagai sebuah kanvas besar yang menggambarkan situasi seluruh kawasan, bukan untuk tiap negara. Tidak semua negara punya survei rumah tangga yang baik dan dilakukan secara reguler. Untuk negara-negara ini, bisa dimengerti jika perhitungan dampak krisis terhadap kemiskinan hanya bisa dilakukan lewat prediksi. Tapi dalam kasus Indonesia, dengan adanya SUSENAS memungkinkan kita melakukan perhitungan berdasarkan data aktual, yang tentunya lebih menggambarkan realitas. Data 2008-2010 yang dipaparkan oleh Wan dan Sebastian bukanlah data antarwaktu yang konsisten dan bukan berdasarkan realisasi tetapi berdasarkan prediksi yang metodologinya dapat bervariasi.

Hal utama yang perlu ditekankan bahwa dalam mengukur kemiskinan diperlukan konsistensi metodologi antar waktu. Apabila prinsip ini dipegang secara ketat maka pernyataan tentang bertambahnya jumlah penduduk miskin di Indonesia antara tahun 2008 dan 2010 secara akademis sulit dipertanggungjawabkan.

Walaupun perhitungan jumlah orang miskin versi pemerintah tidak lepas dari kelemahan, namun demikian temuan Wan dan Sebastian tidak cukup sahih untuk menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia dari tahun 2008 ke 2010 meningkat.

Penduduk Miskin Tetap Turun Meski Garis Kemiskinan Ditingkatkan

Sisi lain dari perdebatan soal angka kemiskinan adalah berapa seharusnya garis kemiskinan ditetapkan? Betulkah pemerintah menerapkan garis kemiskinan yang terlalu rendah sehingga angka kemiskinan menjadi kecil?

Metodologi pengukuran kemiskinan telah cukup berkembang dan beberapa metodologi standar telah berhasil dibakukan. Indonesia, misalnya, menggunakan pendekatan pemenuhan kebutuhan hidup minimum. Menurut pendekatan ini, garis kemiskinan didefinisikan sebagai pengeluaran yang diperlukan untuk memperoleh sekeranjang makanan dengan kandungan 2.100 kilo kalori per kapita per hari (Widyakarya Pangan dan Gizi Nasional 1978) ditambah dengan pengeluaran untuk memperoleh sejumlah komoditas bukan makanan yang dianggap penting. Penduduk miskin, dengan demikian, adalah mereka yang pengeluaran per kapita di bawah Garis Kemiskinan. Metodologi BPS bukannya tanpa kelemahan, akan tetapi tidak ada metodologi yang sempurna dan metodologi yang digunakan BPS lazim dipraktekkan di banyak negara di Dunia.

Pengukuran lain adalah apa yang disebut sebagai ‘garis kemiskinan internasional’ yang diperkenalkan oleh Bank Dunia. Garis kemiskinan internasional dimaksudkan untuk menjadi standar yang memungkinkan perbandingan angka kemiskinan antarnegara. Dalam pendekatan ini, garis kemiskinan ditetapkan sebagai pengeluaran sebesar US$1,25 dan US$2 per orang perhari dalam nilai tukar purchasing power parity (PPP), bukan nilai tukar pasar. Nilai tukar PPP menggambarkan daya beli riil di tiap negara. Uang sebesar US$1 di Amerika Serikat hanya bisa digunakan untuk membeli pop corn, tapi di India atau Kenya bisa membeli seporsi makan siang sederhana. Perbedaan daya beli inilah yang coba ditangkap dalam nilai tukar PPP. Nilai tukar PPP dihitung berdasarkan harga dan kuantitas di masing-masing negara yang dikumpulkan dalam suatu survei yang biasanya dilakukan setiap lima tahun sekali.

Perlu diketahui bahwa perhitungan jumlah penduduk miskin di Indonesia menggunakan dua garis kemiskinan yang berbeda. Pertama, garis kemiskinan untuk mereka yang tinggal di perdesaan. Kedua, garis kemiskinan untuk mereka yang tinggal di perkotaan. Bagi negara besar seperti Indonesia perlu dilakukan pembedaan garis kemiskinan perkotaan dan perdesaan, mengingat adanya perbedaan karakteristik diantara keduanya.

Tabel 2 menyajikan perbandingan garis kemiskinan nasional di Indonesia dengan garis kemiskinan internasional, pada standar US$1,25 per hari, setelah dikonversi ke dalam pengeluaran per bulan. Ada dua hal penting yang bisa ditarik dari Tabel 2. Pertama, garis kemiskinan yang ditetapkan pemerintah selalu berubah tiap tahun, menyesuaikan dengan harga-harga kebutuhan hidup yang meningkat. Kedua, terlihat bahwa garis kemiskinan versi pemerintah tidak jauh berbeda dengan garis kemiskinan internasional. Untuk perdesaan, garis kemiskinan nasional bahkan nilainya lebih tinggi dari garis kemiskinan internasional. Artinya, perhitungan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah secara umum cukup konsisten dan bisa dibandingkan dengan perhitungan menurut garis kemiskinan internasional.

Tabel 2. Perbandingan garis kemiskinan nasional dan internasional

	Garis Kemiskinan (GK) (Rp/kapita/bulan)
TAHUN	NASIONAL	DESA		KOTA
	Rupiah	Rupiah	US$ 1,25/hari (PPP)	Rupiah	US$ 1,25/hari (PPP)
2008	182.636	161.831	160.968	204.896	227.074
2009	200.262	179.835	173.723	222.123	245.068
2010	211.726	192.354	179.682	232.989	253.475
2011	233.740	213.395	191.632	253.016	270.332

Bagaimana pengaruh perbedaaan garis kemiskinan terhadap perhitungan angka kemiskinan? Untuk lebih jelas, TNP2K menghitung jumlah penduduk miskin dan angka headcount ratio menggunakan data SUSENAS dan beberapa skenario garis kemiskinan: dari sepuluh persen hingga dua kali lebih tinggi dari garis kemiskinan yang ditetapkan sekarang. Ini bisa dilihat sebagai uji sensitivitas angka kemiskinan terhadap garis kemiskinan. Hasil perhitungan bisa dilihat di Tabel 3. Terlihat bahwa berapapun garis kemiskinan yang ditetapkan, baik jumlah penduduk miskin maupun headcount ratio secara konsisten menurun antarwaktu.

Dengan kata lain, anggapan bahwa pemerintah sengaja ‘memilih’ garis kemiskinan untuk menunjukkan prestasi yang baik dalam menurunkan tingkat kemiskinan adalah anggapan yang tidak tepat.

Tabel 3. Uji sensitivitas angka kemiskinan menurut beberapa besaran garis kemiskinan

Batas	Tahun 2006		Tahun 2007		Tahun 2008
Batas	Jmlh (juta)	%	Jmlh (juta)	%	Jmlh (juta)	%
GK	39,3	17,76	37,2	16,58	34,9	15,42
1.1*GK	52,0	23,49	50,6	22,56	49,2	21,71
1.2*GK	65,6	29,63	64,0	28,54	63,0	27,81
1.4*GK	91,7	41,44	89,8	40,05	86,4	38,11
1.6*GK	114,5	51,74	113,7	50,72	109,2	48,16
1.8*GK	134,7	60,85	132,6	59,12	129,0	56,92
2.0*GK	150,2	67,87	147,9	65,97	145,9	64,35

Batas	Tahun 2009		Tahun 2010
Batas	Jmlh (juta)	%	Jmlh (juta)	%
GK	32,5	14,15	31,0	13,33
1.1*GK	45,3	19,70	43,4	18,64
1.2*GK	58,8	25,58	56,7	24,38
1.4*GK	85,2	37,05	80,9	34,74
1.6*GK	109,2	47,51	101,4	43,56
1.8*GK	129,9	56,50	119,4	51,29
2.0*GK	147,0	63,92	135,0	58,00

Banyak penduduk miskin bisa keluar dari kemiskinan

Isu ketiga terkait dengan distribusi pendapatan dan mobilitas vertikal. Kelompok Prakarsa seperti dikutip berbagai media mengatakan bahwa beberapa tahun terakhir hanya sedikit jumlah penduduk miskin yang keluar dari kemiskinan, sementara penduduk menengah dan kaya terus mengakumulasi kekayaan. Makna implisit dari pernyataan ini adalah penduduk miskin di Indonesia ‘terperangkap’ dalam kemiskinan dan tidak punya mekanisme untuk keluar dari jerat kemiskinan. Benarkah begitu?

Data BPS menunjukkan bahwa setiap tahun jutaan penduduk Indonesia telah berhasil keluar dari kemiskinan. Misalnya, hampir 19 juta penduduk yang miskin pada 2008 telah berhasil keluar dari kemiskinan pada 2009. Akan tetapi, pada saat yang sama terdapat jutaan orang Indonesia yang jatuh miskin. Misalnya, 7,6% dari penduduk yang tidak miskin pada 2008 jatuh miskin pada 2009. Akibatnya, secara neto penurunan jumlah penduduk miskin yang cukup besar itu tertutup oleh adanya kelompok tidak miskin yang jatuh miskin. Pola yang sama juga terjadi antara 2009 dan 2010. Pada periode tersebut sebanyak 53% penduduk yang miskin pada 2009 keluar dari kemiskinan pada 2010 (lihat Tabel 4).

Tabel 4. Matriks Peralihan Penduduk Miskin yang Naik-Turun Status

			Status Kemiskinan 2009
Status Kemiskinan 2008		Unit	Miskin	Tidak Miskin

	Miskin	%	45.6	54.4
	Tidak Miskin	%	7.6	92.4


			Status Kemiskinan 2010
Status Kemiskinan 2009		Unit	Miskin		Tidak Miskin

	Miskin	%	46.4		53.6
	Tidak Miskin	%	7.3		92.7

Penutup

“Poverty, like beauty, lies in the eyes of the beholder.” Demikian tulis ekonom Paul Orshansky beberapa tahun silam. Pernyataan ini tidak keliru. Siapa saja yang tergolong penduduk miskin, dan berapa yang masuk dalam kategori ini, sangat tergantung dari bagaimana kita mendefinisikan kemiskinan. Namun demikian, acuan yang jelas tentang siapa yang termasuk kelompok miskin tetap diperlukan. Dalam konteks kebijakan publik, acuan diperlukan untuk setidaknya dua alasan: Pertama, dalam rangka menetapkan siapa target penerima program bantuan sosial dan penanggulangan kemiskinan. Kedua, mengevaluasi keberhasilan pelaksanaan pembangunan di suatu negara. Untuk itu dibutuhkan standar kemiskinan yang konsisten dan bisa dibandingkan antarwaktu.

How big are small ideas?

2011-11-30T04:39:00.002-05:00

Kawan saya Roby Muhamad menanggapi tulisan saya di Cafe Salemba dengan sedikit nada keberatan. Roby mempertanyakan argumen saya tentang ruang bagi revolusi dalam ilmu ekonomi yang makin kecil. Sebagai penulis, saya tentu sangat tersanjung karena apa yang saya lontarkan bisa memancing tanggapan dari Roby. Tapi ada beberapa hal yang saya kira perlu saya tanggapi balik.

Keberatan Roby terutama pada paragraf penutup saya:

Honestly, the room for another revolution is getting much and much smaller now. Most big ideas have been delivered. The frontiers have been pretty much explored. Of course, there are still many unexplored spots in the forest. That is the real call: to fill the missing puzzles through new theoretical and empirical researches.

Tentu ada perbedaan antara mengatakan most dengan all big ideas. Saya percaya Roby paham soal ini, karena di paragraf pembukaan ia menggunakan kata "sebagian besar" untuk meringkas argumen saya. Tapi entah mengapa di paragraf keempat ia menulis

Karena saya melihat ilmu ekonomi sebagai salah satu bagian dari payung ilmu perilaku manusia sosial, maka saya melihat pernyataan bahwa semua ide besar telah ditemukan adalah berlebihan. (Penebalan kata 'semua' dilakukan oleh saya).

Ini bukan sekedar soal semantik. Kalau saya menggunakan kata 'semua' (all) artinya benar bahwa saya sudah menutup pintu adanya terobosan baru ('revolusi') dalam pemikiran. Tapi karena Roby agaknya mengira saya mengatakan 'semua', maka ia menganggap saya tengah mengatakan "tidak perlu lagi ada revolusi." Ini tentu keliru dan tidak merepresentasikan argumen yang saya buat. Dengan memilih kata 'kebanyakan' (most) saya pada dasarnya hanya coba mendeskripsikan perkembangan dalam ilmu ekonomi yang tidak statis. Tidak ada di bagian manapun saya sedang menghakimi bahwa terobosan atau 'revolusi' sudah tidak mungkin atau tidak dibutuhkan.

Pendapat saya dan apa yang saya maksud sebagai 'big ideas' sedikit banyak terinspirasi dari paper Lant Pritchett dan David Lindauer (2002). Argumen saya bahwa "most big ideas have been delivered" sebenarnya merupakan konsekuensi dari perkembangan pemikiran itu sendiri. Ketika ilmu berkembang, manusia bukan hanya menemukan hal-hal baru, tetapi juga membuat rutinisasi dari penemuan melalui metode dan kerangka berpikir.

Mazhab Keynesian di tahun 1930an lahir dengan menawarkan kerangka berpikir yang revolusioner untuk era itu. Seperti halnya aliran neoklasik-rational expectations tahun 1970an. Tapi setelah itu para ilmuwan melanjutkan pemikiran-pemikiran besar itu ke dalam sebuah struktur yang baku. Dampaknya, pemikiran-pemikran yang lahir kemudian sebagian besar berangkat dari kerangka yang sudah dibangun.

Saya juga menulis bahwa lepas dari revolusi dan eksplorasi ide-ide besar, sebenarnya masih banyak ruang kosong dalam peta ilmu ekonomi yang perlu diisi oleh riset-riset lanjutan, teoretis maupun empiris. Mungkin riset-riset ini tidak menawarkan 'ide besar' seperti Keynesian atau Rational Expectation. Tapi 'ide-ide kecil' ini bisa punya peran dan pengaruh yang besar, baik untuk perkembangan ilmu itu sendiri maupun di tataran aplikasi.

Dalam perkembangan, kita melihat banyak dampak besar dari ide-ide atau inovasi kecil. Contoh paling jelas adalah data empiris, baik variabel-variabel makro maupun mikro di tingkat individu atau rumah tangga. Ketika Solow menulis papernya yang legendaris tentang pertumbuhan ekonomi di tahun '1950an, pembuktian empiris atas model itu sulit dilakukan karena soal ketersediaan data. Tapi ketika data-data PDB per kapita dan variabel lainnya tersedia untuk banyak negara, lahirlah berbagai variasi dan revisi atas teori Solow klasik. Regresi pertumbuhan kontemporer sudah memasukkan variabel-variabel non-standar seperti kualitas institusi, fraksionalisasi budaya dan etnolingustik, hingga sejarah kolonialisme serta perbedaan sistem hukum. Demikian halnya, ketersediaan data rumah tangga yang dikumpulkan melalui survey memungkinkan kita menguji banyak sekali teori-teori dalam ekonomi.

Banyak contoh lain. Model agricultural household bukanlah sebuah ide besar seperti Keynesian atau Rational Expectation. Tapi model ini memungkinkan kita menganalisis perilaku rumah tangga miskin dalam mengambil keputusan tentang investasi sumber daya manusia, produksi dan konsumsi, dan sebagainya. Inovasi microfinance berangkat dari pemikiran soal mismatch antara permintaan dan penawaran produk keuangan yang terjadi untuk segmen tertentu dari populasi. Randomized experiment adalah inovasi dalam hal metode analisis empiris yang membantu kita memisahkan mana korelasi dan mana kausalitas.

Sekali lagi, saya tidak menolak revolusi pemikiran; saya tidak mengatakan bahwa tidak perlu lagi ada ide besar. Poin saya adalah, ide-ide kecil bisa punya dampak yang besar, dan banyak yang belum tergali di sana.

Catatan: yang saya utarakan di sini memang terbatas untuk ilmu ekonomi, disiplin yang memang saya tekuni. Tidak berarti saya menutup diri terhadap pendekatan dan insight dari ilmu lain. Sebaliknya, tuntutan profesional membuat saya perlu menggabungkan berbagai perspektif untuk melihat sebuah fenomena. Saya hanya tidak cukup memiliki kapasitas untuk mengomentari perkembangan dalam disiplin lain. Tentu berbeda dengan Roby yang ada di jalur multidisiplin (apapun itu artinya). Saya akan coba mengomentari soal pendekatan multidisiplin dalam tulisan terpisah.

The climber and the slider: a quick analysis

2011-11-22T05:24:00.003-05:00

Tabel di bawah menunjukkan dinamika pergerakan konsumsi rumah tangga Indonesia antara 2009 dan 2010 berdasarkan kelompok pendapatan. Tabel ini saya olah dari hasil tabulasi oleh Dr. Sudarno Sumarto berdasarkan data Suenas panel. Angka-angka di dalam tabel menunjukkan kelompok pendapatan individu di tahun 2010 dibandingkan tahun sebelumnya. Kuantil 1 adalah individu yang termasuk 20 persen rumah tangga termiskin, sementara kuantil 5 adalah mereka yang ada di 20 persen terkaya.

Dari tabel ini, 58 persen penduduk di kelompok termiskin tahun 2009 tetap di kelompok itu pada tahun 2010. Tapi ini juga berarti ada lebih dari 40 persen penduduk termiskin yang 'memanjat' ke kelompok pendapatan lebih tinggi. Artinya, seorang penduduk di kelompok pendapatan termiskin memiliki 40 persen peluang untuk 'memanjat' kelas pendapatan. Bahkan ia punya 6 persen peluang untuk memanjat ke dua kuantil teratas.

Seseorang yang di tahun 2009 ada di kuantil kedua termiskin punya probabilitas sekitar 35 persen untuk tetap di kelompok pendapatan yang sama, dan 37 persen peluang untuk 'memanjat' ke tiga kuantil yang lebih tinggi. Di saat yang sama, ia juga menghadapi probabilitas sekitar 1 berbanding 4 untuk turun kelas menjadi kelompok termiskin.

Sekarang kita lihat mereka yang ada di kelompok 20 persen terkaya. Sebanyak 65 persen dari mereka di kelompok ini bisa bertahan. Tapi hampir seperempatnya turun kelas ke kuantil 4. Secara keseluruhan, 38 persen dari kelompok terkaya di tahun 2009 ini turun kelas ke 4 kuantil di bawahnya.

Tentu banyak penyederhanaan yang ditampilkan oleh angka-angka di tabel ini. Kita belum bicara apa tentang analisis multivariat tentang faktor-faktor apa yang mempengaruhi seseorang menjadi climber atau slider. Data yang disajikan juga hanya menunjukkan periode singkat, setahun. Kita belum bisa melihat dinamika dalam rentang waktu yang lebih panjang.

Tapi satu hal yang bisa kita lihat adalah dinamika antarkelompok pendapatan di Indonesia relatif besar. Seorang individu, terutama di tiga kuantil menengah, menghadapi kemungkinan yang cukup tinggi untuk memanjat, turun atau bertahan di kelompok pendapatan mereka dalam periode satu tahun.

Artinya, ketika kita bicara kemiskinan, maka porsi cukup besar dari orang miskin yang kita lihat di sebuah tahun bukanlah orang sama dengan penduduk miskin di tahun sebelumnya. Ini membawa banyak implikasi bagi kebijakan. Pertama, ini menegaskan pentingnya kebijakan yang memberikan jaring pengaman atau proteksi sosial, untuk mencegah lebih banyak penduduk yang menjadi sliders. Kedua, mekanisme targeting untuk program-program bantuan sosial juga harus diperbaiki dan ditinjau ulang setiap tahun, karena target penerima kebijakan artinya juga selalu berubah.

Di sisi lain, ini juga menunjukkan bahwa apa yang disebut sebagai 'perangkap kemiskinan', kalaupun ada, adalah perangkap yang lemah. Orang masih bisa lepas dari perangkap itu. Mungkin Rhoma Irama perlu meninjau lagi lirik lagunya 'yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin'.

Tentang Human Development Index dan peringkat RI

2011-11-17T09:28:00.002-05:00

Saya bukan 'pengagum berat' indikator Human Development Index (HDI). Bukan saya tidak suka. Saya menganggap HDI adalah indikator capaian pembangunan yang cukup berguna. Problem HDI buat saya adalah tidak ada cara yang cukup straightforward untuk menginterpretasikan angka HDI dan perubahan HDI.

HDI adalah sebuah indeks; artinya beberapa variabel (harapan hidup, lama waktu sekolah dan PDB per kapita) dinormalisasi dan digabung menjadi satu variabel. Metode perhitungan HDI adalah sedemikian rupa sehingga skor sebuah negara ditentukan oleh posisi negara tersebut relatif terhadap negara lain memiliki skor tertinggi. Bryan Caplan pernah menulis problem-problem apa dalam pengukuran HDI. Karena HDI membuat sebuah negara harus dibandingkan dengan negara-negara Skandinavia yang memiliki skor tertinggi di segala bidang, Caplan bergurau bahwa HDI adalah indikator yang mengukur "How Scandinavian is your country?"

Tapi isu utama tentang HDI adalah ketika banyak orang cenderung memberi fokus pada terlalu besar pada peringkat HDI sebuah negara ketimbang nilai dan perubahan dari HDI itu sendiri. Baru-baru ini UNDP merilis Human Development Report 2011. Di situ, peringkat HDI Indonesia turun dari 108 di tahun 2010 menjadi 124 di tahun 2011. Sejumlah media massa menjadikan ini judul berita.

Betul, peringkat HDI Indonesia turun. Tapi di tahun 2011 ada 187 negara yang dihitung, dan hanya 169 negara di tahun 2010. Mengikuti metode perhitungan yang konsisten (sejak 2010 UNDP merevisi sedikit metode perhitungan HDI), HDI Indonesia sejak 1980 terus mengalami kenaikan. Bahkan sejak 1980, Indonesia adalah satu dari sedikit negara berkembang yang kenaikan HDI-nya di atas 1 persen per tahun. Selain itu, dalam pool negara yang sama (189), posisi Indonesia sebenarnya naik dari 125 ke 124 dari 2010 ke 2011.

Tentunya ini tidak menutup fakta tentang posisi capaian pembangunan Indonesia yang masih tertinggal dari banyak negara lain. Pertanyaanya adalah, apakah kemudian fokus pembangunan Indonesia harusnya ada pada meningkatkan peringkat HDI atau nilai HDI itu sendiri?

Saya lebih suka indikator capaian pembangunan dalam bentuk berbagai statistik terpisah untuk variabel-variabel yang berbeda. Tidak sebatas HDI maupun komponen-komponen HDI.

Kemiskinan turun karena standar kemiskinan tidak berubah?

2011-11-15T09:33:00.008-05:00

ari ini, sebuah berita di harian Kompas mengutip pernyataan Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie tentang angka kemiskinan. Di artikel itu tertulis:

Aburizal Bakrie mengakui bahwa memang menurut data Badan Pusat Statistik, kemiskinan menurun. Namun, standar yang digunakan ternyata sama dengan standar tahun 2004, yaitu 1,6 dolar Amerika Serikat. Tahun 2009 nilai itu setara dengan Rp16.000 dan harga beras masih Rp5.000 per kilogram. Sekarang nilai itu adalah Rp14.000 dan harga beras Rp8.000 per kilogram. ... Daya beli masyarakat menurun, sehingga kemiskinan harusnya meningkat

Saya tidak tahu Ketua Umum Golkar mendapat informasi ini dari mana. Yang jelas, perhitungan kemiskinan BPS tidak pernah menggunakan didasarkan pada angka tertentu dalam Dolar Amerika. Garis kemiskinan BPS selalu ditetapkan dalam Rupiah. Besarnya selalu berubah dari tahun ke tahun, mengikuti pergerakan harga barang-barang yang digunakan untuk menghitung garis kemiskinan.

Gambar berikut ini menunjukkan pergerakan garis kemiskinan. Terlihat bahwa garis kemiskinan selalu mengalami kenaikan secara nominal, baik untuk nasional, desa maupun kota. Kalau dihitung, persentase kenaikan garis kemiskinan ini selalu mirip, bahkan lebih tinggi, dari tingkat inflasi. Ini karena barang dan jasa yang dicakup dalam perhitungan berbeda dengan Indeks Harga Konsumen yang jadi acuan inflasi. Bobot bahan makanan di garis kemiskinan lebih tinggi, untuk menggambarkan pola konsumsi kelompok miskin. Untuk penyederhanaan, yang ditampilkan hanya angka sejak 2008, tapi setiap tahun angka kemiskinan pasti mengalami kenaikan.

Artinya, perubahan daya beli masyarakat miskin karena kenaikan harga-harga kebutuhan sudah tercakup dalam kenaikan garis kemiskinan. Dengan kata lain, kemiskinan turun meski garis kemiskinan selalu meningkat.

Mungkin (sekali lagi, mungkin) maksud dari pernyataan Aburizal adalah garis kemiskinan ditetapkan terlalu rendah, sehingga angka kemiskinan terlihat kecil dan menurun. Baiklah, mari kita lihat tabel di bagian bawah. Tabel itu adalah simulasi jumlah dan presentasi penduduk miskin apabila garis kemiskinan dinaikkan menjadi 10%, 20% hingga dua kali lipat dari garis kemiskinan yang resmi (hasil perhitungan Sudarno Sumarto, dikutip dari Ulasan TNP2K). Terlihat bahwa di tingkat garis kemiskinan berapapun, angka kemiskinan secara konsisten menurun.

Sebagai mantan Menko Kesra, saya kira Aburizal Bakrie bisa lebih paham soal perhitungan garis kemiskinan resmi. Lain halnya kalau ia tidak sedang berbicara tentang angka kemiskinan selain perhitungan versi BPS, yang jadi acuan pemerintah.

Atau kali ini ia mendapat masukan yang salah dari stafnya?

Silsilah keluarga Bebek

2010-12-30T03:30:00.001-05:00

Keluarga besar Bebek dibentuk oleh dua trah penting: keluarga Prul (atau Coot) dan keluarga McDuck. Dua keluarga ini bertemu ketika Quackmore Bebek dari trah Prul menikah dengan Hortense McDuck. Pasangan ini adalah kedua orangtua Donal Bebek.

Keluarga Prul

Tokoh penting dalam sejarah keluarga Bebek, dan juga Kota Bebek, adalah Kornelius Prul (Cornelius Coot). Ia lahir tahun 1790 di Amerika, sebagai Warga Negara Amerika. Kornelius Prul dipercaya punya garis keturunan dari penduduk koloni awal Amerika yang ikut dalam kapal Mayflower (1620) dan koloni di Jamestown, Virginia.

Tahun 1818 Coot tiba di daerah dekat sebuah benteng Inggris di Fort Drake Brough, di bukit Kill Motor, Calisota. Tak lama kemudian pasukan Inggris terlibat perang dengan Spanyol yang menduduki wilayah California. Pasukan Inggris dipukul mundur. Tapi pasukan Spanyol tidak menguasai benteng itu terlalu lama. Mereka tertipu olehmenimbulkan bunyi letusan yang ditimbulkan dari popcorn yang dimasak oleh Kornelius. Kornelius membuat seolah-olah itu adalah bunyi senapan pasukan Inggris yang menyerang.

Sepeninggal pasukan Spanyol, Kornelius secara de facto menjadi penguasa benteng itu dan daerah sekitar. Dalam beberapa tahun daerah itu berkembang menjadi desa pertanian kecil. Kornelius menamai benteng itu sebagai Fort Duckburg. Belakangan ketika wilayah itu berkembang menjadi kota, ia dinamai Kota Bebek (Duckburg). Wilayah Calisota termasuk Kota Bebek sempat dianeksasi oleh Republik Meksiko yang baru merdeka, 1821. Tapi dalam praktek, Kota Bebek dijalankan secara otonomi oleh Kornelius Prul dan pasukan milisinya yang terdiri dari para Pramuka muda. California dan Calisota kemudian memutuskan bergabung dengan Amerika Serikat. Otomatis Kota Bebek juga masuk ke dalam wilayah AS. Sampai sekarang Kornelius Prul dianggap sebagai pendiri Kota Bebek. Patungnya menggambarkan ia membawa sepiring jagung, untuk memperingati insiden jagung yang mengusir pasukan Spanyol.

Kisah tentang siapa istri Kornelius Prul tidak pernah terdokumentasi. Tapi ia tercatat punya seorang anak laki-laki, Clinton Prul. Clinton menikah dengan Gertrude Gadwall. Dari pernikahan ini lahir seorang putri, Elvira Prul (beberapa versi Eropa menyebutnya Dora) – yang kemudian dikenal sebagai Nenek Bebek – dan seorang putra, Casey Prul. [Sekedar informasi, Casey Prul adalah kakek dari Agus Angsa. Anak perempuan Casey Prul dan Gretchen Grebe, Fanny Prul, yang menikah dengan Luke Angsa, adalah orangtua Agus. Saudara Fanny satu-satunya, Cuthbert Prul, tidak pernah diketahui menikah].

Elvira Prul menikah dengan Humperdinck Bebek. Mereka meneruskan tanah pertanian keluarga di kaki bukit Kill Motor. Mereka memiliki tiga anak, Eider si putra pertama, Daphne, satu-satunya perempuan, dan Quackmore. Eider Bebek menikah dengan Lulubelle Loon, dan memiliki dua anak, Didi (Fethry) Bebek dan Abner. Daphne menikah dengan Gustave Gander dan memiliki anak tunggal, Untung Angsa (Gladstone Gander). Sudah disebutkan di atas kalau Quackmore Bebek adalah ayah dari Donal Bebek. Tapi sebelumnya mari kita bahas jalur keluarga McDuck.

Keluarga McDuck

Keluarga McDuck adalah klan bangsawan Skotlandia. Awalnya keluarga ini tinggal di puri keluarga di daerah Ranoch Moor. Di tahun 1675, mereka meninggalkan puri karena ketakutan pada makhluk ’anjing monster’ dan tinggal di desa MacDuich, kemudian pindah ke Glasgow. Hanya beberapa ’hantu leluhur keluarga’ yang tinggal di puri McDuck.

Digambarkan setelah itu keluarga McDuck kehilangan kekayaan dan status sosial mereka. Di abad-19, Dingus McDuck, kakek Gober alias Scrooge McDuck, bekerja sebagai pekerja tambang batubara. Pernikahan Dingus dengan Molly Mallard menghasilkan tiga putra. Putra terkecil mereka, Fergus McDuck, yang menikah dengan Dawny O’Drake, adalah orangtua Gober. Gober baru berjumpa dengan dua pamannya, Jake dan Angus, belakangan ketika ia bertualang ke Amerika.

Gober menhabiskan masa kecil dalam kemiskinan di kota Glasgow bersama kedua orangtua dan dua adik perempuannya: Matilda dan Hortense. Di usia 8 ia mulai bekerja sebagai penyemir sepatu. Pelanggan pertamanya membayar dengan koin Amerika yang tentu tidak laku di Skotlandia. Tapi itu justru memberinya inspirasi untuk pergi mencari peruntungan ke negeri itu. Koin yang didapat sebagai upah pertamanya itu terus ia simpan, dan dikenal sebagai ’koin keberuntungan.’

Tahun 1880 di usia 13 Gober muda berlayar menyeberangi Atlantik, bekerja sebagai kelasi di sebuah kapal pengangkut ternak. Lima tahun kemudian ia kembali ke Glasgow sebagai jutawan, membayar hutang-hutang keluarganya dan membeli kembali puri milik keluarga. Tak lama ia kembali bertualang keliling dunia mengumpulkan kekayaan. Di tahun 1898 ia sempat memutuskan kembali ke Skotlandia. Saat itu ibunya sudah meninggal. Ia tidak lagi merasa negeri itu sebagai rumahnya, dan mengajak ayah serta kedua adiknya ikut ke Amerika. Ayahnya menolak, tak lama kemudian meninggal. Kedua adiknya ikut ke tanah yang baru didapat Gober di bukit Kill More. Di situlah Hortense bertemu Quackmore Bebek. [Cerita hidup Gober yang lengkap pernah dimuat dalam serial komik ”The Life and Times of Scrooge McDuck” oleh Don Rosa. Saya akan menulis soal ini di lain kesempatan.]

Setelah membangun gudang uang di bekas Fort Duckburg, Gober kembali melanglang buana menumpuk kekayaan lebih banyak lagi. Kedua adiknya dipercaya menjalankan usaha di Kota Bebek. Quackmore dan Hortense menikah, lahirlah si kembar Donal dan Della. Si kembar pertama kali bertemu Gober tahun 1930 ketika paman mereka memutuskan kembali ke Amerika. Pertemuan singkat itu sangat tidak berkesan karena Gober hanya peduli pada bagaimana ia menjadi bebek terkaya. Matilda dan Hortense memutuskan pergi meninggalkan Gober. Selama 17 tahun Gober hidup di kediamannya tanpa kontak dengan dunia luar.

Dalam periode ini Donal sudah tumbuh dewasa. Della digambarkan menikah dengan Bebek yang tidak diketahui identitasnya. Cerita Della selanjutnya tentang Della tidak pernah diketahui, selain ia memiliki tiga anak kembar Kwik, Kwek dan Kwak (Huey, Dewey dan Louie) yang kemudian diasuh oleh Donal.

Tahun 1947 Gober memutuskan membangun kembali hubungan dengan keluarganya yang masih ada, Donal dan ketiga keponakannya. Sejak itulah cerita petualangan keluarga Bebek di Kota Bebek yang menghadirkan Gober, Donal dan si kembar Kwik, Kwek dan Kwak dimulai.

Sumber: Wikipedia dan serial ”The Life and Times of Scrooge McDuck” oleh Don Rosa. Gambar pohon keluarga diambil dari komik Don Rosa

Nizam Yunus

2010-10-17T13:51:00.000-04:00

Saya tidak ingat kapan terakhir bertemu bang Nizam. Harusnya menjelang akhir 2006. Saya baru pulang dari studi master yang kedua di AS. Saya tidak sempat bicara banyak dengan beliau, karena pertemuan itu terjadi tidak sengaja di koridor kampus Salemba. Kami sama-sama baru dari satu tempat menuju tempat lain. Tapi seingat saya dari percakapan singkat itu sempat tercetus bahwa ia tengah menjalani ‘terapi’ untuk sebuah ‘penyakit.’ Saya tidak paham seberapa serius ‘penyakit’ itu. Saya waktu itu hanya bisa mendoakan semoga semua berjalan baik.

Memang sejak lulus dari FEUI, dalam satu dekade terakhir perjumpaan dan interaksi saya dengan bang Nizam sangat terbatas. Di awal 2000an saya ingat bang Nizam masih cukup aktif terlibat kegiatan penerbitan buku ultah FEUI. Satu bagian dari buku itu akan membahas keterlibatan civitas akademika FEUI dalam gerakan 1998. Sempat ada ide bagian itu akan dikembangkan menjadi buku tersendiri. Sayangnya, belakangan bang Nizam tidak lagi bisa terlibat banyak di proyek itu karena ia harus mencurahkan waktunya untuk anaknya yang punya problem kesehatan. Ia sempat berpesan, “Sorry gue nggak bisa lagi ikutan. Tapi gue masih simpan banyak dokumentasi aksi-aksi, silahkan datang kalau perlu.”

Ketika pak Dorodjatun jadi Menko Ekonomi di era Megawati, bang Nizam ikut ke Lapangan Banteng menjadi staf khusus. Suatu hari di tahun 2002, saya datang ke kantor Bang Nizam, mengantarkan undangan pernikahan. Ia tidak ada di tempat jadi saya selipkan undangan lewat bawah pintu kantornya. Di hari resepsi pernikahan, bang Nizam datang, masih dengan senyum dan gayanya – rokok bertengger di mulut – yang legendaris.

* * *

Bang Nizam adalah dosen saya di kelas Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan (ESDAL) yang saya ambil tahun 1994-95. Ia mengajar mata kuliah itu bersama seorang legenda, Prof. Emil Salim. Harusnya bang Nizam memberikan materi di paruh pertama semester. Tapi ketika tiba waktunya pak Emil mengajar, beliau mengalami kecelakaan. Kakinya patah saat lari pagi. Jadilah bang Nizam harus memberikan materi lebih banyak. Saat pak Emil sudah bisa mengajar, bang Nizam tetap hadir di kelas. Di belakang saya dan teman sekelas suka menggumam, “Bang Nizam lebih kayak asistennya pak Emil aja ya, bukan co-dosen ?” Memang benar, bang Nizam yang inisiatif menggandakan handout pak Emil. Sesekali ia juga nyeletuk di kelas. Sering tidak lucu sebenarnya, tapi kami ya tetap tertawa untuk menghargainya.

Gaya mengajar keduanya cukup berbeda, tapi saling melengkapi. Pak Emil seperti biasa, kalau berbicara selalu inspiratif. Yang disampaikan lebih banyak berupa isu, kebijakan dan gambaran besar. Tapi dari bang Nizamlah kami mendapatkan materi yang sifatnya teknis-teoretis, yang sangat kami perlukan untuk membentuk kerangka berpikir yang sistematis.

Tapi, seperti banyak teman yang kuliah di FEUI tahun 90an, sosok Nizam Yunus lebih banyak hadir dalam kapasitasnya sebagai Pembantu Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni. Atau lebih singkatnya: Pudek III. Posisi itu ia pegang ketika Prof. Dorodjatun Kuncoro-Jakti menjadi dekan, tahun 1995. Saat itu, kurang dari dua tahun FEUI pindah ke kampus Depok. Proses transisi belum selesai. Salah satunya, kebanyakan dosen hanya datang ke Depok untuk mengajar, lalu kembali ke Jakarta. Pak Djatun ingin Pudek III bekerja full time di Depok, dekat dengan mahasiswa. Bang Nizam menjalankan fungsi itu dengan sebaik-baiknya. Bukan hanya ia mudah ditemui. Dalam banyak hal ia membuat jarak antara dirinya dengan mahasiswa menjadi hampir tidak ada. Satu contohnya, ia hampir selalu berkomunikasi dengan sapaan ‘elu-gue’ pada mahasiswa. Tapi buat bang Nizam, ini terjadi secara natural. Tanpa membuatnya terlihat sebagai dosen yang ‘sok asik’ atau ‘sok dekat’. Tanpa membuat mahasiswa kehilangan respek padanya. Ia pun sering terus ada di kampus hingga menjelang gelap, dan masih terus mau menerima mahasiswa untuk urusan apapun.

Sebagai anggota junior BO Economica dan fungsionaris ‘bawahan’ di Senat, interaksi saya dengan bang Nizam di awal-awal masih terbatas. Tapi saya lumayan sering mondar-mandir ke ruangannya di lantai dasar dekanat. Sambil menunggu ‘giliran’ biasanya saya bercanda dengan mbak Rini, sekretarisnya yang bawel tapi kadang suka cemberut pada bosnya, dan mas Rusdi, staf urusan kemahasiswaan dan alumni. Ketika saya jadi Ketua BO Economica, konsekuensinya interaksi dengan bang Nizam jadi makin intensif.

Tahun 1998 posisi dekan FEUI baru beralih dari pak Djatun ke pak Anwar Nasution. Karena dinamika saat itu begitu tinggi, pak Anwar mempertahankan bang Nizam sebagai Pudek III. Ia perlu pengalaman bang Nizam berhubungan dengan mahasiswa, sehingga tidak perlu adaptasi lagi.

Memang, bang Nizam adalah orang paling tepat untuk menjabat Pudek III di situasi yang penuh dinamika seperti saat itu. Saya dan teman-teman perangkat aksi bisa merasakan dukungan penuh dari dekanat, meski tentu secara kelembagaan Fakultas tidak bisa memberikan dukungan terbuka. Bang Nizam bisa memainkan peran sebagai jembatan antara mahasiswa dan otoritas kampus, sekaligus seorang senior yang pernah terlibat dinamika mahasiswa di eranya. Sesekali ia bercerita tentang konstelasi gerakan di jaman dulu, seperti apa intrik antar tokoh dan lembaga. Dari situ kami bisa membandingkan dengan situasi tahun 1998. Di sisi lain bang Nizam juga tahu, aksi 1998 adalah punya mahasiswa. Bukan dosen, alumni atau politisi. Ia tidak ikutan latahnya alumni UI lain yang ingin mencuri pertujukan, menelikung mahasiswa di tikungan.

Di berbagai aksi, bang Nizam kami hampir selalu melihat bang Nizam. Ia rajin mengambil foto untuk dokumentasi aksi-aksi mahasiswa. Ia juga ikut menginap di kampus Salemba tanggal 14 Mei 1998, ketika teman-teman yang paginya melakukan aksi terperangkap di tengah kerusuhan Jakarta.

* * *

Kedekatannya dengan mahasiswa membuat saya sering lupa, bang Nizam sesungguhnya jauh lebih senior. Memang dibanding Pudek III di fakultas lain yang biasanya dijabat dosen muda, Pudek III FEUI lebih senior. Itu karena Pudek III FEUI punya tugas tambahan: mengurusi hubungan dengan alumni. Jadi memang yang dibutuhkan adalah seorang yang cukup senior dan punya hubungan dengan alumni angkatan jauh di atas. Secara usia, bang Nizam memang seumuran dengan orang tua saya. Ketika lulus baru saya tahu, ia adalah teman seangkatan ibu saya di SMAN 4 Jakarta. Bu Cintavathi pernah berseloroh, “Dia itu cocok jadi bapakmu, tapi kamu manggil dia bang Nizam…”

Tapi saya memang pernah mendapat setidaknya dua fatherly advise darinya. Sejak dari masa-masa aktif di BO Economica, bang Nizam cukup tahu hubungan saya dengan Juli yang cukup ‘sulit.’ Suatu ketika (saya lupa apakah saya masih kuliah atau sudah lulus) ia bertanya, “Ri, elu serius tuh sama si Juli? Elu tau kan hubungan elu berdua itu nggak gampang. Dari sekarang elu udah harus mikirin ke depan, bisa terus apa nggak. Jangan elu gantung terus anak orang, kasian dia sama elu juga…” Kata-katanya tidak seratus persen sama, tapi kira-kira seperti itulah. Sejarah mengatakan, Juli dan saya bisa melalui itu semua. Dan bang Nizam pun menyaksikan ketika hadir dalam resepsi pernikahan kami.

Yang kedua adalah soal studi. Ketika bertemu dengannya sepulang saya dari AS, bang Nizam agak bingung kenapa saya tidak langsung melanjutkan studi ke jenjang doktor. Ujarnya, “Mumpung elu masih muda. Kalo nunda-nunda terus kayak gue nggak jadi-jadi, keburu banyak yang harus dipikirin. Kayak gue gini. Sayang kalo nggak lanjut.” Untuk hal ini memang situasi lebih rumit. Seringkali ada gap antara harapan dan kenyataan. Tapi apa yang ia katakana selalu terngiang di telinga saya. Dan menjadi lebih berarti karena itu disampaikan oleh seorang Nizam Yunus.

Kini bang Nizam sudah beristirahat dengan tenang. Ada rasa sesal karena saya tidak sempat bertemunya untuk terakhir kali. Andai Tuhan masih memberinya umur tambahan seminggu saja, saya masih bisa bertemu bang Nizam. Tapi surga rupanya tak bisa menunggu lebih lama.

Selamat jalan, bang...!

Melbourne-Jakarta, Oktober 2010

Lagi, soal ketimpangan

2010-09-27T22:58:00.001-04:00

Seberapa timpangkah ekonomi Indonesia?

Tulisan ini adalah tanggapan buat Faisal Basri, dosen dan mentor saya sejak dulu. Bang Faisal melontarkan sebuah pertanyaan yang cukup klasik tapi selalu penting: seberapa merata atau timpangkah ekonomi kita?

Satu indikator umum dalam mengukur ketimpangan adalah Koefisien Gini (KG). Menggunakan indikator ini, ketimpangan di Indonesia relatif rendah, selalu ada di kisaran 0.32-0.38. Ini menjadikan Indonesia salah satu negara paling merata dalam hal distrubusi pendapatan di Asia. Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam punya KG di atas 0.4, dan Cina mendekati 0.5. Negara-negara Amerika Latin secara historis punya KG jauh lebih tinggi, banyak yang di atas 0.5.

Ada hal penting yang dibahas Bang Faisal. Pengukuran KG Indonesia didasarkan pada data pengeluaran (konsumsi) rumah tangga, bukan pendapatan. Data pengeluaran memang cenderung menciptakan ‘bias ke bawah’ (downward bias) dalam distribusi pendapatan. Orang miskin akan menggunakan hampir semua pendapatannya untuk konsumsi, sementara kelompok kaya akan menggunakan mayoritas pendapatan untuk ditabung. Setahu saya di Thailand, Cina dan Singapura juga kebanyakan negara Amerika Latin, data KG yg dilaporkan menggunakan pengeluaran.

Dengan demikian, seberapa bisa kita percaya bahwa ketimpangan di Indonesia memang rendah?

Data: konsumsi atau pendapatan?

Karena ada perbedaan perhitungan KG antarnegara, jadinya sulit untuk bandingkan kondisi ketimpangan antarnegara. Betul, perhitungan menggunakan data konsumsi akan memperkecil ketimpangan. Tapi ada sejumlah alasan mengapa data konsumsi bisa lebih baik dari pendapatan.

Pertama, pendapatan individu atau rumah tangga di negara berkembang seperti Indonesia bisa sangat fluktuatif. Waktu survey dilakukan akan sangat berpengaruh. Kalau dilakukan waktu paceklik, kita bisa mendapati banyak penduduk berpenghasilan nol atau negatif. Sebaliknya waktu panen banyak yang penghasilannya melonjak besar. Data konsumsi akan lebih mencerminkan pendapatan dalam jangka waktu lebih panjang. Meski pendapatan berkuran (atau nol), orang akan berusaha untuk bisa tetap makan, bisa dengan menggunakan tabungan, meminjam atau menjual aset. Ini dikenal dengan proses consumption smoothing.

Kedua, meski kualitas data konsumsi juga banyak masalah, data pendapatan punya lebih banyak masalah. Bias dlm pengukuran pendapatan akan besar. Bagi banyak penduduk, pendapatan bukan hanya dlm bentuk uang, tapi juga natura. Ini akan ciptakan problem dalam konversi ke dalam satuan uang. Belum lagi apakah responden akan jujur tentang jumlah pdptan mereka. Kalaupun mereka jujur, apakah mereka bisa ingat dan tahu detil total pendapatan mereka?

Jadi, saya lebih memilih menggunakan data konsumsi untuk mengukur distribusi pendapatan, tentu dengan berbagai catatan, ketimbang data pendapatan yang berpotensi hasilkan bias lebih besar.

Untuk perbandingan, rekan Arief Anshori Yusuf (Unpad dan ANU) pernah mengestimasi ulang KG untuk perkotaan dengan data pendapatan yang ia dapatkan dari data (kalau tidak salah) Social Accounting Matrix. Hasilnya, KG perkotaan terkoreksi jadi sekitar 0.6, atau sangat timpang seperti di Amerika Latin. Tapi ingat, ini adalah kondisi perkotaan, dan saya akan bahas isu ini di bawah.

Apakah Indonesia negara yg timpang atau tidak?

Jawabannya: compared to what?

Lepas dari perbedaan metodologi, dibanding Amerika Latin umumnya negara-negara Asia lebih merata. Dan di antara negara Asia, dibanding Cina/India, saya kira Indonesia tetap lebih merata.

Kenapa? Di Amerika Latin ketimpangan terkait kuat dgn ras dan geografis, dan ini terkait dengan sejarah pembentukan kelas-kelas sosial dan pendapatan. Di Cina ketimpangan berkorelasi kuat dengan lokasi geografis, antara pesisir dan pedalaman, dan ini terkait erat dengan tantangan alam yang membuat pembangunan bisa berjalan. Di India, kasta dan etnis serta agama juga berperan bukan hanya dalam menjelaskan ketimpangan, tapi juga melanggengkannya.

Di Indonesia, ketimpangan lebih banyak didorong oleh sekelompok kecil mereka yang benar-benar kaya, dan yang benar-benar miskin. Kesenjangan di kelompok tengah-tengah tdk terlalu mencolok. Apa indikasinya? Dalam kasus kebijakan yg ditargetkan buat kelompok miskin seperti BLT, Askeskin, beras miskin dan lainnya, menargetkan atau mencari ‘orang miskin’ itu susah. Antara yang miskin, agak miskin dan tidak miskin bedanya sangat tipis. Jadi tidak heran banyak yang merasa berhak mendapat bantuan meski dalam data BPS mereka tidak termasuk keluarga miskin.

Di kota kita memang bisa jelas melihat perbedaan mencolok antara yg super kaya dan yang sangat miskin. Tapi di pedesaan, dimana yg mayoritas penduduk Indonesia tinggal, perbedaan itu tidak terlalu mencolok. Jadi mungkin tidak salah juga kalau mengatakan ketimpangan di Indonesia memang tidak sebesar di banyak negara lain, meski tentu ada catatan soal data dan metodologi pengukuran.

Lepas dari itu, KG Indonesia memang memburuk setelah krisis. Ini karena petumbuhan konsumsi penduduk termiskin terjadi dalam laju yang lebih rendah dibandingkan kelompok menengah, dan kelompok menengah tumbuh lebih rendah dari yang terkaya. Menurut laporan ADB tahun 2007, kecenderungan ini terjadi seragam di Asia setelah krisis. Kenapa?

Satu hipotesis adalah terjadi perubahan struktur kegiatan ekonomi. Dulu di Asia kegiatan ekonomi bertumpu di sektor-sektor padat modal. Sekarang, motor pertumbuhan ekonomi adalah sektor jasa dan kegiatan-kegiatan yang bersifat technology-intensive. Kalau ini yg terjadi, maka fenomena ini mirip seperti hipotesis Kuznets: butuh waktu sebelum perubahan ekonomi bisa menghasilkan redistribusi.

Pertanyannya adalah akankah proses redistribusi akan terjadi scr alamiah. Kita tidak tahu. Tapi kita tahu bahwa kebijakan bisa membantu proses redistribusi terjadi dan dipercepat, dan kebijakan yang salah akan langgengkan ketimpangan. Dari beberapa kemungkinan kebijakan yang ‘salah’, kebijakan pasar kerja yang terlalu ketat, desentralisasi yang berjalan tanpa koordinasi adalah dua dari beberapa contoh yang perlu kita perhatikan.

Sejarah singkat Genesis

2010-07-12T20:31:00.001-04:00

1. 1967 #Genesis dibentuk: Peter Gabriel (vocal) Tony Banks (kibor) Mike Rutherford (bass) Anthony Philips (gitar) Chris Stewart (drum)

2.Antara 67-70 2 album keluar: ‘From #Genesis to Revelation’ & ‘Tresspas’. Drummer ganti2 dari Stewart, John Silver lalu John Mayhew

3. 1970 formasi klasik #Genesis dimulai. Phil Collins (drum) & Steve Hackett (gitar) masuk gantikan Mayhew & Ant Philips

4. Formasi klasik bertahan 5 tahun& 4 album. #Genesis bermain di ‘album konsep’-lagu2nya spt cerita bersambung yg diikat oleh sebuah tema

5. Tony Banks jd otak musik #Genesis. Gabriel beri warna di lirik&penampilan panggung yg teatrikal: nyanyi pakai topeng rubah atau jadi pohon

6. Banks&Gabriel adlh sahabat baik+musisi brilyan. Ego mrk kadang nyambung, tp sering tabrakan. Ini bikin #Genesis mulai goyang

7. Lalu Gabriel punya mslh di rumah tangga&proses kelahiran anaknya. Plus ia mulai bikin proyek2 di luar #Genesis. 1975 ia umumkan keluar

8. Kata Banks: ada bagusnya, #Genesis tdk lagi identik dgn Peter. Stlh audisi 400 vokalis #Genesis milih jadikan Collins vokalis

9. Untuk konser, Bill Bruford drummer King Crimson dan ex-Yes sempat gabung. Hasilkan album live Second Out (1977) #Genesis

10. 1977 Hackett keluar stlh chemistry-nya making ga nyambung. Era baru #Genesis mulai dari album And Then There Were Three

11.Album ini hasilkan hit single pertama #Genesis, Follow You Follow Me yg pas utk konsumsi radio. Mrk jd masuk mainstream industri musik

12. Tinggal bertiga justru manajemen ego di #Genesis lbh mudah. Tony&Mike terus jadi motor, kontribusi Collins pelan2 makin besar

13. Rutherford pindah dr bas ke gitar. Utk konser #Genesis rekrut 2 musisi Amerika, Chester Thompson (drum)&Darryl Strummer (gitar)

14.Awal 80an pasar musik digempur punk&pop. #Genesis jawab lewat Duke dan Abacab. Eksperimen dgn teknologi spt di ‘Mama’ /‘Home by the Sea’

15. Collins sukses sbg solo. Kolaborasi dgn Townshend, Sting, Clapton, Geldof. Situasi jd aneh, #Genesis rekaman ketika single Collins jd #1

16. 1986 #Genesis balik rekaman. Hasilnya: Invisible Touch, sukses komersil terbesar sklgus puncak kerjasama mrk sbg tim

17. Invisible Touch hadir ketika era MTV juga mulai. #Genesis punya fanbase baru. Fans lama nggak semua suka dgn musik era ini

19. 1991 #Genesis bikin We Can’t Dance. 1992 Collins umumkan keluar. Mike+Tony ga tll kaget, it’s a matter of time. Malah, kok br skrg?

20. Banks sempat skeptis dgn kelanjutan #Genesis tp Mike msh semangat. Ray Wilson, vokalis Stiltskin asal Skotlandia direkrut.

21. Dg Wilson #Genesis keluarkan Calling All Station (1997). Utk konser, Nir Zidyakhu (drum), Anthony Drennan (gitar) direkrut

22. Album ini dianggap gagal scr musik mapun komersil. Mrk putuskan tdk lanjut. Wilson jd menyesal pernah gabung #Genesis, Nir Z juga

23. Banks sbnrnya msh mau coba lanjut tp Mike kuatir nama besar #Genesis akan jatuh kl perjudian ini gagal. Mike: energi kita sdh hbs

27. 2010 #Genesis masuk Rock n Roll Hall of Fame, grup prog-rock kedua stlh Pink Floyd. Bahkan Yes, King Crimson & ELP blm pernah dpt. HABIS

Harvard dalam 51 tweets

2010-06-21T02:37:00.001-04:00

1. Sodara2, sbg spinoff atas serial tweet ttg #Boston sy coba twit ttg #Harvard university

2. bukan ttg #Harvard itu sendiri, tp lebih spt satu fragmen sejarah pendidikan tinggi di AS&bedanya dgn Eropa

3. Beda yg ckp jelas: univ swasta lbh dominan di AS. Univ publik rata2 dimiliki state dan berkembang stlh kemerdekaan #Harvard

4. Di Eropa juga Australia&Kanada yg dominan adlh univ publik, atau yg menerima funding dari pemerintah #Harvard

5. Tentu ini tdk lepas dari faktor sejarah, juga gagasan ttg peran ideal negara dlm hal ini sektor pddkan tinggi #Harvard

6. Di AS institusi universitas sendiri hadir sblm institusi negara ada. Beda dgn Eropa #Harvard

7. Di Kanada&Aussie jg begitu. Tp stlh ‘merdeka’ dua negara ini msh bagian dr UK, jd sistem pddkn jg mengacu ke UK #Harvard

8. Mana yg lbh baik? Dari segi kualitas dan dana riset, univ2 AS yg private-oriented lbh unggul. Top 20 univ dunia kbnykan dri AS #Harvard

9. Soal pemerataan? Gross tertiary enrolment di AS 73%, lbg tinggi dr Eropa. Skandinavia beda tipis, sekitar 70% #Harvard

10. UK, Kanada, Australia sktr 60%, Prancis 54%, Jerman 46%. Tentu angka2 ini tdk gambarkan sisi demand/pilihan konsumen #Harvard

11. Intinya, tdk berarti sistem yg private-dominated tdk mampu berikan akses pddkn tinggi lebih besar dibanding public-dominated #Harvard

12. Tp isu di AS adlh gap yg besar antara univ papan atas dgn bwh. Ini buat problem social mobility dan growing inequality #Harvard

13. Hal lain yg unik dgn AS adlh filantrofisme yg kuat. Ini yg substitusikan peran negara dlm pendanaan univ di AS #Harvard

14. Tradisi filantropi ini tak lepas dari sejarah AS yg didirikan oleh koloni2 kecil/independen dgn peran negara yg minim #Harvard

16. Univ publik baru 1785 (Georgia), 1789 (UNC Chapel Hill). College of William&Mary skrg publik. Tp berdiri 1693 sbg univ privat #Harvard

18. #Harvard berdiri 1636. Baru bernama Harvard thn 1639, dari nama John Harvard yg sumbangkan buku dan 779 poundsterling, separuh hartanya

19. Lokasi #Harvard di Town of Cambridge, ambil nama dr Cambridge UK. Di tepi sungai Charles, dari nama Raja Charles I

20. John #Harvard pendeta kelahiran Southwark, Inggris. Lulus dari Cambridge Univ. Meninggal di Charlestown, MA thn 1638 usia 30 krn TBC

21. Patung John #Harvard yg ada di kampus dibuat 1864, bukan wajah dia asli. Modelnya adlh mhs yg dianggap berwajah ‘intelektual’

22. Urban legend bilang model patung tsb adalah anak gelapnya rektor #Harvard saat itu. Nggak ada yg tau bener apa nggak

23. #Harvard dibentuk sbg institusi buat kaum puritan. Tapi lama2 dosen+mhsnya jadi kelewat Liberal. Awal abad-18 Puritan dirikan Yale

24. Abad-19 #Harvard jd institusi yg sekuler dan liberal. Tapi sekaligus kontribusi pd berdirinya kelas elit sosial ‘the Boston Brahmin’

25. Spt halnya sekolah2 Ivy League lain #Harvard memberikan alokasi khusus buat mhs keturunan alumni mrk.

26. Ini yg antara lain buat problem dlm social mobility di AS. Thn 2000an banyak alumni #Harvard non-darah biru mulai protes kebijakan ini

27. Ini a/lain yg dorong berdirinya MIT thn 1861, sbg institusi yg lebih terbuka, technology-oriented utk penuhi demand dr industry #Harvard

29. Istilah Ivy League sendiri baru ada thn 50an. Ketika #Harvard dan 7 univ lain di Northeast membentuk liga atletik antar mereka

30. 8 univ ini adlh yg tertua di AS: #Harvard, Dartmouth College, Yale, Brown, Princeton, Columbia, Pennsylvania, Cornell

31. Ciri2 univ tua adlh temboknya dirambati pohon Ivy. Seorg jurnalis mengejeknya sbg ‘Liga Pohon Ivy’ tp malah jadi trademark #Harvard

32. Hampir semua univ di AS awalnya hanya utk laki atau perempuan. Semua univ Ivy League tmsk #Harvard adlh utk laki2

33. Masing2 punya afiliasi sekolah perempuan yg disebut The College of Seven Sisters #Harvard

33b. slh satu Seven Sisters adlh Wellesley College di MA. sampai skrg masih utk perempuan. Lihat film "Mona Lisa Smile" #Harvard

34. Sampai 70an #Harvard resminya hanya utk laki2. Perempuan terdaftar di Radcliffe College , b’diri 1879 di dekat Harvard

37. Ada mitos mhs #Harvard tdk boleh keluar kampus lewat gerbang utama. Bisa DO. Konon Bill Gates mabuk, lewatin gerbang itu, DO-lah dia

39. Who knows. Kalau Mark Zuckerberg sih voluntarily DO dari #Harvard utk teruskan proyek Facebook yg ia mulai di kamar asramanya

40. Legenda lain suami-istri Stanford pernah ajukan bikin gedung buat memorial anak mereka, Leland, mhs #Harvard yg meninggal disentri

41. Ditolak rektor #Harvard krn penampilan mrk nggak spt org kaya. cerita ini nggak benar, di website Stanford univ juga dibantah.

43. Cerita yg benar adlh perpustakaan utama #Harvard diambil dari nama Harry Widener, alumni yg tenggelam di Titanic

44. Harry bisa slmt kalau saja ia bs renang ke pelampung. Makanya sampai brp lama mhs #Harvard hrs lulus tes renang 100m utk bisa wisuda

45. Prestasi sport univ Ivy League di NCAA sih biasa aja cenderung jelek. Krn mereka umumnya tdk kasih beasiswa khusus atlet #Harvard Sekian

46. Ada yg lupa. #Harvard&univ Ivy League lain msh terapkan model 'college' yg diadopsi dari model Oxford-Cambridge

47. Di model college, mhs+faculty tinggal bersama di asrama kampus. Di #Harvard namanya 'House', di Yale msh pake istilah college

48. Spt kata @wulanhandr ada periode #Harvard batasi mhs Katolik&Yahudi. Di dkt #Boston ada Brandeis Uni punya Yahudi&Boston College-Jesuit

49. Lalu istilah 'Ivy League' b'kembang, ada Jesuit Ivy (Boston College, Georgetown, Notre Dame dan bbrp lain)

50. Ada 'public Ivy' utk bbrp univ publik papan atas. Ada juga 'southern Ivy' utk univ2 elit di Selatan spt Vanderbilt, Duke #Harvard

51. Di #Harvard&Ivy League klpk fraternity+sorority nyaris tdk ada, sejak 1999 dibatasi. Meski konon di Yale msh ada Skull&Bone msh aktif

Sejarah Boston dalam 70+ tweets

2010-06-20T23:36:00.002-04:00

1.Sodara2, saya putuskan diskusi ttg sejarah #Boston akan sy berikan sekarang

2.Saya akan membaginya dalam bbrp seri. [Pertama] periode sblm revolusi Amerika. Angle-nya adlh relasi keagamaan di #Boston

3.Kenapa relasi keagamaan? 1) Sejarah AS tdk lepas dari kelompok2 agama, khususnya berbagai denominasi Kristen #Boston

4.2) AS juga melalui periode konflik sektarian-sekuler yg menjelaskan politik AS hari ini. Kita bisa belajar dr situ #Boston

5.Sejarah #Boston dan Massachussetts (MA) adlh episode penting dlm sejarah AS krn dari situlah AS modern dimulai

6.Sampai skrg banyak tempat di #Boston sll klaim sbg yg pertama. The first church, first school, hingga first pub (dkt Haymarket)

7.Awalnya kapal #Mayflower (1620) membawa 102 org+30 awak dari Plymouth UK. Tujuannya koloni Ingg di Jamestown, Virginia #Boston

8.Koloni=sekelompok org sipil/swasta yg dirikan self-governing territory di ‘dunia baru’ atas nama raja/ratu Inggris #Boston

9.Mrk bayar pajak/profit ke raja/ratu, imbalannya adlh pengakuan dan tentunya perlindungan militer #Boston

10.a.Koloni Eropa yg kita kenal di Asia adalah perush swasta besar spt VOC, East Indies #Bston

10.b.Tp di Amerika koloni adlh klpk/perush kecil dan tdk sll profitable #Boston

11.a.Banyak motif dirikan koloni di dunia baru. Ada yg murni cari peruntungan. ada yg dibuang sbg kriminal spt di Aust #Boston

11.b.Ada yg hindari persekusi otoritas agama spt org2 di #Mayflower #Boston

12.Org2 di #Mayflower adl klpk Pilgrim yg ingin pisahkan diri dari Gereja Inggris. Di negerinya mrk dikejar2 pemerintah #Boston

13.1609 klpk Pilgrim kabur ke Leiden. 1618 ditangkap pmrth Inggris. 1619 mrk bisa dapat pinjaman utk brkt ke Virginia #Boston

14.Sept 1620 cuaca jelek membuat mereka terdampar di Cape Cod. Krn sdh dkt winter mrk putuskan tdk jadi ke Virginia. #Boston

15.Tp daerah Cape Cod tdk cocok, mrk berlayar lg. Maret 1621 mrk mendarat di tempat yg akhirnya dinamakan Plymouth, Mass. #Boston

16.Mrk buat traktat #Mayflower yg isinya mrk dirikan koloni independen/self-governing di Plymouth #Boston

17.Kondisi mrk ketika mendarat bgt lemah. Rumah blm ada, makanan terbatas. Lewat winter 1621, hanya 53 yg hidup dari 102 #Boston

18.Maret 1621 kontak prtm scr formal dgn Indian lokal. Suku Wampanoag, kep suku Chief Masasoit (asal mula Massachussetts) #Boston

19.Relasi dgn pddk Indian awalnya damai. Org Indian berbagi makanan, ajarkan cocok tanam. #Boston

20.Musim gugur 1621 sama2 adakan syukuran, mrk bisa survive. kelak org Amerika rayakan ini sbg ritual #Thanksgiving #Boston

21.Tapi kedamaian tdk lama. Berita koloni Plymouth mengundang gelombang migrasi. Sjk 1622 konflik dgn Indian mulai t'jadi #Boston

22.a.Stlh Pilgrim, menyusul datang klpk Kristen Puritan. Sesuai namanya mrk ingin ‘menyucikan’ ajaran Kristen dari dalam #Boston

22.b. Beda dgn klpk Pilgrim yg memang ingin pisah dr gereja Inggris #Boston

23.Klpk Puritan berdatangan dlm bbrp gelombang. 1630 mrk mendirikan Massachussetts Bay Colony yg jadi kota #Boston skrg.

24.Akhir abad 17 koloni #Boston dan Plymouth merger

25.Klpk Puritan jlnkan koloni di #Boston scr religius. Awalnya positif dlm menghasilkan pranata sosial, hukum, politik&ekonomi

26.1635 Boston Latin School, sklh pertama di Amerika, berdiri. Kelak Ben Franklin, John Adams, John Hancock sklh di sana #Boston

28.a.#Harvard awalnya univ-nya klpk Puritan konservatif. Tapi lama2 mhs+dosennya jadi kelewat liberal. #Boston

28.b.Lalu Puritan yg gerah bikin univ baru, Yale, di New Haven, Connecticut #Boston

29.#Boston berkembang tp pmrth koloni sgt konservatif dan tdk toleran thd kepercayaan lain. Ironis krn mrk dl hindari persekusi

3.Kenapa relasi keagamaan? 1) Sejarah AS tdk lepas dari kelompok2 agama, khususnya berbagai denominasi Kristen #Boston

30.Thn 1638 Anne Hutchinson, tokoh hak2 perempuan, di-ekskomunikasi krn aktifitasnya meresahkan&menggoyang otoritas #Boston

31.Thn 1660 Mary Dyer, prp Puritan yg pindah agama jadi Quaker digantung di #Boston krn terus menolak larangan thd aliran Quaker

32.Dan tentunya sejarah kelam #Salem Witch Hunting antara 1692-awal abad 18 Salem adalah kota kecil sktr 45 menit dari #Boston

33.Awalnya adalah sejumlah gadis remaja yg mengalami ‘kesurupan massal.’ Org2 anggap mrk melakukan ritual withcraft #Boston

34.Withcraft adlh kepercayaan/ritual pagan yg di Eropa dianggap ‘sesat’. Penganutnya dikejar2, diberi stigma tukang sihir #Boston

35. kesurupan di #Salem berujung pd perburuan org2 yg dicurigai sbg tukang sihir. Umumnya mrk perempuan dewasa blm menikah #Boston

36.Tapi lalu siapapun yg tdk disukai bisa dituduh sbg tukang sihir. Dibawa ke pengadilan tp tdk bisa membela diri dg layak #Salem #Boston

37.cara utk selamat adlh mengakui kalau ia adlh tukang sihir dan menunjuk orang lain. ini timbulkan histeria #Salem #Boston

39.WitchHunt smp skrg jadi bahan kajian hukum (prosedur pengadilan), sosial+politik. Banyak teori ttg knp ini bisa t’jadi #Boston

40.Latar blkg politik+agama adlh soal otoritas, terutama otoritas aliran dominan (Puritan) thd yg berbeda dgn mrk #Salem #Boston

41.Scr ekonomi ini didorong oleh situasi ekonomi yg sdg jelek, makin banyak pddk dan konflik lokal terkait utang, tanah dll #Salem #Boston

42.#Salem Witch Hunting dan aktifis Anne Hutchinson jd inspirasi novel The Scarlett Letter karya Nathaniel Hawthorne #Boston

43.Kakek Hawthorne, John Hathorne, adlh seorg hakim di #Salem. malu dgn sejarah keluarganya,ia ganti nama jadi Hawthorne #Boston

44.Scarlet Letter sdh bbrp kali difilmkan. Versi 1995 Demi Moore, Gary Oldman, Robert Duvall #Boston

45.Thn 2005 saya ajak @taufikbasari dan bbrp teman main ke kota #Salem ketika mereka jalan2 ke #Boston. Kota yg indah sebenarnya

46.Oh iya, th 1636 bbrp lari dari persekusi Puritan di #Boston, dirikan koloni baru di Providence. Brown Univ sekolahnya di sana

46.Oh iya, th 1636 bbrp lari dari persekusi Puritan di #Boston, dirikan koloni baru di Providence. Brown Univ sekolahnya @ujangw di sana

47.Demikian cerita hari ini, sori kepanjangan. Lain kali saya teruskan dgn #Boston di era revolusi dan stlhnya, serta ttg #Harvard.

48.Kali ini in brief bbrp momen sejarah+hal2 unik lain ttg #Boston. Paruh kedua abad-18, Amerika terdiri dari 13 koloni Inggris

49.Perang Inggris-Prancis di Amerika Utara selesai 1763. Ide2 ttg liberalisme &kemerdekaan mulai timbul #Boston

50.Keuangan Kerajaan cekak habis perang. Pajak dinaikkan termasuk di koloni #Boston. Koloni keberatan, ‘no taxation without representation!’

51.1767-keluar Townshend Act,kenakan pajak utk kertas,kaca&teh. Pddk mulai gerah. 1770 ada tawuran antara pddk-tentara kerajaan di #Boston

52.Ini berujung ke insiden #Boston Massacre. Tentara tembakkan senapan ke massa, 5 tewas. Lokasinya sampai skrg jadi slh satu landmark kota

53.1773-keluar Tea Act yg bolehkan East Indies Co.jual teh lgs ke koloni dgn harga murah. Koloni sdg boikot teh Inggris sbg protes #Boston

54.Des 1773 bbrp org #Boston naik ke kapal membawa teh dari Inggris, buang teh ke laut. Dikenal sbg momen Boston Tea Party

55.Sejak itu koloni Amerika resmi perang dgn kerajaan Inggris. Tentara koloni adalah milisi (The Patriots). #Boston

55b.Bbrp bertugas siaga-'The Minutemen'. Ironisnya skrg jd sebutan buat org sipil jaga p'batasan Mexico dari imigran gelap #Boston

56.1775 tjadi p’tmpuran di Lexington&Concord, sekitar 45mnt dr Boston, dan Bunker Hill, North #Boston antara milisi-tentara Inggris

57.a.1776 proklamasi kemerdekaan di Philadelphia. Wakil Mass. a.l John Hancock, Samuel Adams, John Adams. #Boston

57.b.Ben Franklin kelahiran #Boston tp pindah ke Philly usia 17. Makam ortunya msh ada di dekat Boston Common

58.John Hancock jd nama prsh asuransi, ttd-nya jd logo prsh. Samuel Adams jadi merk bir asal #Boston Gmn ya kl Sukarno/Sjahrir jd merk bir?

59.b.2) role pmrnth t’batas, jd warga hrs self-defense properti mereka. #Boston

60.Juga isu small govt, krn AS mmg berawal dari koloni2 kecil, dgn peran govt yg minim tapi suka abuse lewat pajak #Boston

61.Stlh kemerdekaan #Boston jd slh satu kota terpenting di AS. Meski ekspansi Amerika ke barat buat signifikansinya berkurang

62.Area fisik #Boston berkembang 3x antara 1631-1890 lewat reklamasi tanah di daerah Back Bay, Chinatown, South&West End. Tmsk Boston Uni

63.Lalu di abad-18 ada gelombang migrasi dari Irlandia menyusul great famine. Disusul Italia abad-19. #Boston jd satu tujuan utama

64.Kmrn @hotradero&saya sdh cerita soal pengaruh kultur Italia&Irlandia di #Boston tmsk tim basket mrk Celtics

65.Skrg keturunan Italia banyak di North End, disebut jg #Boston Little Italy. Yg jauh lbh besar dr Little Italy di New York

67.Well,kebetulan juga slh satu kasus pastor pedofil terjadi di bwh Keuskupan #Boston :-)

68.Keuskupan #Boston sampai harus keluar uang banyak buat lawsuit, hingga saldonya negatif. cerita teman pastor Jesuit yg kuliah di sana

69.Tadinya sy mau tambahkan soal politik #Boston dan MA cuma kyknya sudah jadi pengetahuan umum lah, jd sekian dulu

Whoopsie-daisy, just when they thought they'd rid of mulyani

2010-06-06T22:01:00.003-04:00

Note: Zulynda Ibrahim is a good friend of mine back in the Depok days in the '90s. Lynda, that's how her close friends call her, has been active in the web world long before there was blogs, Facebook or Twitter -- and apakabar@clark.net was the forum to discuss all about Indonesia, especially things we wouldn't be able to discuss in public or mainstream media. But strangely, in the era of social networking, she's reluctant to expose herself. So she asked me if she could share ('numpang') her thoughts in this blog. An offer I can not resist... AP

by: Zulynda Ibrahim

Nope—this is neither a tribute for former Finance Minister Sri Mulyani Indrawati nor a rant against her opponents, I promise you. I’ve vented off unreservedly on a couple of other blogs before (see here and here) that I’m sure I’ve completed the Kubler-Ross’ five stages of grief by now.

Sri Mulyani exited the Cabinet on May the 5^th. She flew away to D.C. 21 days later. And today, June the 1^st, Mulyani starts her tenure as Managing Director in World Bank—the first Indonesian, and a woman, to ever take up the position, I shall add. Such a prideful moment, if the events leading up to it weren’t so infuriating. But hey, I promised I wouldn’t vent again.

On her last days in the country numerous farewells were thrown by various communities on her honor. Mulyani, while wrapping up duties, packing up suitcases, and probably reading thick dossiers I bet were started to arrive from WB, graciously returned the honor by attending.

I didn’t see the so-called open lecture at the Ritz Pacific Place, where her parting words were tweeted live, transcribed and uploaded soon, then widely commented about. Aside from the fact that her speech revealed insights worth dozens of separate articles, it’s the state of emotion of the attendees, some of whom were my friends, which caught my attention.

Like freshly cut flesh, gaping open and gushing blood, it was raw. Denial had just deflated and audience was feeling the rising anger just as the usually private Mulyani finally shared her views and sentiments over Centurygate. I think that was mostly why such stir ensued. It wasn’t so much of the cold facts she elegantly served, it was also how the audience was receiving it. They were, rightfully so, angry.

I attended the luncheon in the old Salemba campus’ 100-seat auditorium the day after, crammed by 300 of her former students, teaching assistants, classmates and lecturers, to the school’s staffs, who all had known her since she was simply ‘Mbak Ani’.

Many tributes were delivered. The widely reported satirical wayang tale of archer Srikandi getting pinched between warring hubby Arjuna and evil troll Buto Cakil. Another waxed on Javanese folk song Sri, Kowe Kapan Baline, the centerpiece of Sindhunata’s paean in Kompas, telling of a woman finally leaving her partner after thankless, heartbreaking years.

But the cake was the reading of Al Pacino’s eloquent finale monologue in Scent of A Woman, where his character Col. Frank Slade defended a modest schoolboy who refused to snitch against prankish classmates at the cost of Harvard scholarship. As Col. Slade said, that kind of attitude is called integrity, which himself had often avoided because it was too damn hard, and if the prep-school was punishing instead of fostering such noble attitude, then the school had to realize what kind of leaders they were preparing. Touché.

Audience laughed and clapped along, and Mulyani herself even said it was perhaps her first free laughter in six years, yet as I looked around I realized that sadness was the unspoken undertone.

Perhaps because anger had slowly dissipated. Perhaps because she was back to her academic root, and we were gathering like a tribal family embracing our fallen comrade. The tight-knit academic community that, for all the unjustified labels we got, has inarguably contributed very much to the country’s economic foundation and policies, as visualized by the silver-haired front row seaters, Mulyani’s former lecturers and the school’s emeritus professors, most of whom in their days had guarded the country’s assets by serving in Finance Ministry and Central Bank, or as the revered economist Dorodjatun Kuntjoro-Jakti quipped in his opening address, “Balancing between one-man-show Soeharto and Alan Greenspan during the 1998 monetary crisis”.

The only apparent heartrending moment took place when Mulyani humbly said she hoped we didn’t think that she had betrayed what we all were compulsorily taught since the first day of college, to always put citizens as the ultimate stakeholder-- the battle she ironically felt fighting alone on her government days. I shed a tear. Many around me sighed heavily. Reading my SMS across town, friends, regardless of personal view on Centurygate, were in goose bumps.

Ay, Indonesia. Just when I thought we had finally made it.

Later that evening, I was lucky enough to be included at the Financial Club fete. The jovial mood decidedly turned visionary as literary maestro Goenawan Mohamad gave a poignant address on the rising of political thuggery, warning audience of a lost momentum that would very well lead to a sense of hopelessness.

I looked around at the crowd of feisty Facebookers, artsy folks, and the capital market captains of Rolex-sporting men and Vuitton-toting women, and was relieved to see, glimpsed through the mix of anger and sadness, a strong sense of moving forward, of righting what was wrong, of not whining in despair. The crowd of different circuits that might not naturally co-mingle in daily life yet tonight was united in giving standing ovation as Mulyani finished her goodbye by coolly pleading to not stop loving the country for there are no reasons to ever stop loving one’s own country. The crowd that grew animated as some rousing souls started shouting “Ani for presidency!”.

And that was when it really hit me. Wow! Different people, originally came from different background or view over the debacle, are now united. Either out of a sense of humanity over seeing the public vilification of a rare ‘clean’ government official, or of a sense of justice over watching where the republic was turning, or simply of a practical mind over nation’s future growth. Different people, each with their respective nest and network, wielding hand in respective parts of country’s livelihood, even as most like me tend to stay apolitical, are now in unison. We accepted what has folded out, we don’t accept where it’s going.

And I wonder if the other crowd somewhere out there, perhaps feasting on roast lamb while dancing ‘rah-rah’ around the bonfire, are realizing that they’ve just earned a vastly growing number of fresh foes, regardless of what Mulyani says about or sees herself in the next decade. Regardless of how Mulyani is or will be affiliated, politically and structurally. Regardless of all of that, now there has been a fundamental shift in how public see and accept Mulyani. And each and every one of this often faceless public has a vote to give comes 2014.

I accompanied Mom to a wedding that weekend and her friends, 60-something dames in their pearls and perfectly coiffed dos, who were usually concerned themselves with grandkids and charities, were fervently discussing Mulyani’s exit that one of them exclaimed that the minute Mulyani declaring a bid for presidency she’d march down the street to lend personal support. And this is a dame I don’t think would ever survive two hours without aircon.

Ay, ay. I wonder, if that other celebratory crowd has got a time to pick up the newspaper and read about the newly elected Noynoy Aquino in neighboring pinoyland. Better still, if they could spare a minute to consult history books and learn about what motion got triggered after Noynoy’s father was shot—and how that birthed one Cory Aquino.

Sometimes, you push just a little too far and, whoops, there goes the equilibrium down the drain and boomerang the energy in the completely opposite direction.

Whoopsie-daisy. Just when they thought they’d rid of Mulyani. Whoopsie daisy!

After the Love Has Gone

2010-05-20T03:14:00.004-04:00

Ari A. Perdana

Melbourne, Australia

Sri Mulyani pergi. Tapi ia pergi dengan kelas, dengan style. Kuliah Umum perpisahan yang diadakan 18 Mei lalu disiapkan sebagai forum buatnya menjelaskan apa yang terjadi. Tapi ia tidak menggunakan forum itu sebagai ajang pembentukan citra sebagai orang tertindas, yang ampuh mengantarkan SBY ke kursi kepresidenan tahun 2004. “Saya masih pembantu presiden. Saya tidak bisa bicara yang buruk tentang yang saya bantu,” tukasnya. Sebuah sikap yang sangat elegan.

Tapi pesan tetap terkirim. Ia mundur karena apa yang ia sebut sebagai ‘perkawinan politik.’ Sistem yang tidak memberi penghargaan pada meritokrasi. Bahkan apa yang sudah ia lakukan selama ini malah dianggap sebagai ganjalan buat kepentingan politik.

Dalam pidato perpisahannya, Sri Mulyani tidak mengijinkan kita untuk merasa kalah dan tertindas. Sebaliknya, ia menujukkan bahwa moral, etika dan sikap tanpa kompromi masih punya harapan di negeri ini. Hari ini kompromi politik mungkin masih jadi pemenang. Tapi perlawanan yang ia dan para stafnya di Departemen Keuangan menunjukkan bahwa asa itu tidak pernah padam. Seperti yang dikatakan Rocky Gerung dalam pidato pengantarnya, “Para perompak bisa membakar taman bunga. Tapi mereka tak bisa mencegah datangnya musim semi.”

* * *

Hari-hari ini kita akan merasakan hype seputar Sri Mulyani. Entah apa perasaan para anggota DPR yang selama ini begitu obsesif menjatuhkan Sri Mulyani. Juga para aktifis yang selama ini mengusung poster bak drakula penghisap darah, serta media massa yang mengipasi. Semua penghakiman ini tidak membuatnya dibenci – selain oleh, tentunya, yang memang sudah benci padanya sejak awal.

Dalam setiap pesta, ada saja yang menggerutu. Entah karena kehabisan makanan, entah karena gagal menjadi pusat perhatian, atau karena alasan lain. Kalau gerutuan ini datang dari mulut para politisi yang frustrasi setelah gagal menurunkan Sri Mulyani secara tidak terhormat, itu wajar. Juga kalau itu dilontarkan oleh para pengamat di media yang selama ini hidup dan menumpang populer dari mencela Sri Mulyani.

Tapi gerutuan ini juga banyak terlontar dari orang-orang yang, ironisnya, seharusnya punya akal sehat. Mereka mengejek dan menyebut perayaan ini sebagai ‘pemujaan individu oleh para die hard.’ Lalu ada yang mencari-cari kejelekan Sri Mulyani dan kegagalannya sebagai Menkeu. Beberapa lain masih berusaha netral, coba melihat dari dua, tiga, bahkan empat sisi cerita. Mereka lupa bahwa selama ini kita sudah dijejali oleh satu sisi cerita – sisi para pemburu tukang sihir di Pansus, media yang mengipasi, aktifis yang naïf serta pakar penggemar teori konspirasi. Pada akhirnya mereka justru terjebak menempatkan Sri Mulyani sebagai locus, sebagai pusat gravitasi. Gagal melihat hal lebih besar yang sedang dirayakan. Terus terang saya kasihan. Hidup mereka agaknya penuh dengan kecemburuan, frustrasi dan kejengkelan. Seperti tokoh Holden Caulfield dalam novel The Catcher in the Rye.

Sri Mulyani tidak punya modal untuk dikultuskan. Ia bukan anak proklamator atau keturunan dinasti politik manapun. Ia bukan seperti Cory Aquino atau Aung San Suu Kyi yang mengalami penindasan dan memimpin sebuah gerakan. Ia bukan seseorang yang mengumbar kharisma lewat pencitraan diri.

Ia mendapatkan dukungan – bukan pengkultusan – lewat prestasi. Prestasi dalam menjaga indikator-indikator ekonomi makro, serta reformasi birokrasi di Depkeu – sebuah upaya membenahi institusi yang menguasai 70 persen keuangan negara. Pendeknya, Sri Mulyani adalah representasi dari sebuah gagasan. Gagasan tentang birokrasi yang bersih dan institusi yang kuat. Ia adalah representasi dari sebuah perjuangan. Perjuangan untuk menempatkan integritas, akal sehat dan etika di atas kompromi politik.

Karena itulah para die hard ini bukan sekedar mengelu-elukan Sri Mulyani. Kita merayakan sebuah optimisme. Sebuah harapan akan perbaikan.

Apa yang dilakukan di Depkeu memang masih di pertengahan jalan. Banyak yang perlu diperbaiki, jelas. Sangat tidak adil jika kita menilai hasil akhir sebuah proses reformasi di tengah jalan. Dan itu bukan pekerjaan mudah. Ia harus memimpin perombakan besar-besaran di Bea Cukai, institusi yang selama ini mirip negara di dalam negara. Juga di Direktorat Jendral Pajak.

Betul, masih ada Gayus di sana. Sangat naïf untuk berharap dalam kurang dari lima tahun semua Gayus di Depkeu sudah hilang. Tapi intinya sebuah sistem tengah dirintis. Selama ini mekanisme insentif tidak bisa memisahkan para Gayus dari staf-staf yang bekerja sungguh-sungguh dan punya komitmen. Itulah yang tengah dibenahi. Dari percakapan dengan beberapa rekan di Depkeu – yang bisa saya kategorikan sebagai good guy – mereka sudah bisa merasakan perbedaan itu.

Dengan kata lain, Sri Mulyani mewakili sebuah gagasan tentang masa depan. Bukan gagasan tentang masa lalu (keturunan siapakah ia). Ia juga mewakili harapan kita sosok pemimpin di masa depan. Setuju atau tidak, Sri Mulyani telah memasang sebuah standar yang tinggi bagi siapapun yang berniat menjadi pemimpin negeri ini. Pemimpin yang benar-benar memimpin. Bukan sekedar mengumbar tangis atau keluh kesah. Bukan yang lepas tangan dan membiarkan anak buahnya menjadi sasaran tembak demi posisi politik yang aman.

* * *

Ada pertanyaan, bagaimana nasib reformasi birokrasi sepeninggal Sri Mulyani. Kabar baiknya adalah proses penunjukan Menkeu baru relatif bersih dari kompromi politik. Menkeu yang baru Agus Martowardoyo, dan wakilnya Anny Ratnawati, adalah orang-orang yang punya rekam jejak cukup bagus. Agus adalah profesional dengan latar belakang perbankan yang dinilai cukup berhasil memimpin Bank Mandiri. Anny Ratnawati adalah orang dalam di Depkeu. Konon ia adalah salah satu orang yang direkomendasikan langsung oleh Sri Mulyani. Ia akan memegang peran penting menjembatani Agus untuk melakukan pembenahan ke dalam institusi Depkeu. Pembenahan ke dalam memang jadi titik yang krusial. Untuk ke luar – pasar, investor, politik, internasional – duet Agus-Anny cukup diterima.

Tantangan berikutnya tentu bagaimana menerjemahkan gagasan itu ke dalam praktek. Beberapa teman mengatakan, pelajaran dari kasus Sri Mulyani adalah teknokrasi tak cukup tanpa dukungan politik riil. Singkatnya, kesimpulan teman-teman ini adalah dirikan partai untuk menyokong orang-orang dari kalangan teknokrat-profesional.

Saya tidak akan menyanggah saran ini. Mungkin ada benarnya. Yang ingin saya katakan adalah mendirikan partai dan masuk politik memang perlu, tapi itu bukan satu-satunya isu. Membentuk partai politik punya banyak komplikasi. Apalagi sekarang justru kita tengah perlu merestrukturisasi sistem kepartaian, karena salah satu problem dalam sistem presidensial adalah terlalu banyak parpol sehingga pemerintahan jadi lemah. Memperjuangkan gagasan lewat partai politik juga berisiko. Kalau tidak cukup kuat melawan arus politik, gagasan awal yang diperjuangkan bisa terdistorsi, bahkan kandas. Akan lebih sulit menghidupkan kembali gagasan ketika ia pernah kandas secara politik.

Di luar debat soal perlu-tidaknya parpol, ada banyak jenis perjuangan bisa dilakukan. Salah satunya adalah lewat semacam gerakan sosial. Saya harus berhati-hati di sini, karena dalam ilmu sosial frase ‘gerakan sosial’ (social movement) punya definisi yang cukup spesifik. Yang saya maksudkan adalah terbangunnya sebuah kesadaran publik untuk melanjutkan reformasi birokrasi dan pembenahan kelembagaan.

Sederhananya, reformasi birokrasi di lembaga pemerintahan adalah sisi supply dari reformasi. Perubahan tidak akan berkelanjutan tanpa adanya demand terhadap reformasi. Dari mana datangnya demand terhadap reformasi? Terutama dari kelompok menengah dan profesional. Saya tidak bermaksud menegasikan peran kelompok lain seperti buruh, petani, kelompok marjinal dan lainnya. Tentu mereka juga punya peran dalam perubahan sosial. Tapi kelas menengah adalah kelompok pembayar pajak, artinya punya penghasilan di atas PTKP, dan dalam banyak urusan lain punya frekuensi berurusan dengan aparat pemerintah cukup sering (membuat paspor, dokumen ekspor-impor, misalnya). Karena itulah kelompok ini adalah demand yang paling potensial terhadap reformasi.

* * *

Gerakan 1998 pernah sukses memaksa Suharto mundur. Saat itu yang menyatukan semua elemen gerakan adalah sebuah musuh bersama, Suharto, dan sebuah jargon: reformasi. Tapi saat itu sebenarnya kita tidak punya satu gagasan bersama soal apa itu reformasi. Karena fokus utama adalah menurunkan Suharto dulu. Dan memang, jadinya ketika Suharto sudah mundur, kita tidak tahu apa yang harus dilakukan. Kita punya ide ‘besar’, tapi belum sempat menerjemahkan ide besar itu ke dalam ide-ide kecil untuk dikerjakan.

Kita tak bisa mengubah sejarah. Tapi bisa belajar dari sejarah untuk mengubah masa depan. Dua hal yang bisa kita pelajari adalah pertama, kita harus punya kesamaan ide tentang ‘reformasi.’ Kedua, jangan biarkan gagasan tentang reformasi dibajak oleh para politisi. Sri Mulyani sudah menerjemahkan beberapa gagasan besar reformasi ke dalam sejumlah program dan kebijakan. Ini membantu kita untuk tidak perlu lagi mulai dari kertas kosong.

Memang ini cuma skala kecil dari Reformasi dengan huruf kapital, dan dalam lingkup yang terbatas, Depkeu. Kalau diinventarisasi, saya yakin banyak reformasi-reformasi kecil di tempat lain yang sudah berjalan. Banyak Sri Mulyani-Sri Mulyani lain yang juga perlu kita dukung. Jangan lupakan juga para good guys di Depkeu, khususnya di Bea Cukai dan Ditjen Pajak, yang terus berperang melawan para mafia pabean, para penunggak pajak, dan di saat yang sama tengah mengamputasi Gayus-Gayus yang jadi kanker di tubuh mereka.

Setelah Sri Mulyani pergi, itu bergantung pada kita, orang-orang yang masih punya akal sehat. Karena kita tidak akan pernah berhenti mencintai negeri ini. ***

Catatan tambahan – strategi apa? (Boleh dibaca boleh tidak)

Perlu strategi komunikasi untuk menyampaikan gagasan, dan mengikat mereka yang punya gagasan serupa. Seperti halnya produk, gagasan juga perlu momentum untuk menarik perhatian publik. Di sinilah hype ‘Sri Mulyani mania’ yang ada sekarang ini punya peran penting.

Langkah berikut setelah hype adalah menarik garis tegas, siapa yang ikut barisan, siapa yang tidak. Ini bisa membantu mengalienasi ‘lawan’ dari ‘kawan’, serta membuat sulit orang-orang yang masih belum menentukan sikap.

Dua langkah di atas bisa jadi strategi komunikasi gagasan yang efektif. Betul, kita tidak boleh melupakan ‘perang’ besar yang sesungguhnya. Tapi dalam memenangkan perang besar, pertempuran-pertempuran kecil (skirmish) terkadang perlu diciptakan, agar gagasan yang sedang diperjuangkan itu terus terekspos.

Tentu semua harus dilakukan dengan kalibrasi yang cukup. Hype yang berlebihan akan membuat kita sulit memenuhi ekspektasi tinggi yang telanjur tercipta. Skirmish yang terlalu banyak akan membuat polarisasi yang terlalu tajam, sehingga pesan yang ingin disampaikan jadi tidak efektif. Tapi ini sudah persoalan empiris, bukan lagi teoretis.

Langkah selanjutnya adalah menjaga supaya orang-orang ada di dalam barisan tidak tercerai-berai. Ini perlu diskusi lebih lanjut, dan sejujurnya saya tidak punya kapasitas untuk membahas ini. Apakah partai politik adalah (satu-satunya) jawaban? Apakah ada bentuk komunitas/pengorganisasian lain yang bisa? Dan sebagainya; ini hanya beberpa poin yang bisa kita diskusikan ke depan.

Ini bukan soal Sri Mulyani...

2010-05-06T03:13:00.002-04:00

Ini persoalan momentum yang terlewatkan. Indonesia tidak akan kiamat. Ekonomi Indonesia tidak akan kolaps dengan dengan perginya Sri Mulyani. Hanya sekali lagi kita menyiakan momen untuk melakukan perbaikan ekonomi dan kelembagaan, atas nama ‘proses politik.’ Betul, kita ingin DPR yang kritis, yang bukan hanya tukang stempel seperti di era Orde Baru. Tapi bukan DPR seperti ini yang kita inginkan. Yang berlomba-lomba ingin tampil dan menunjukkan eksistensinya.

Proses Pansus dan sesudahnya telah menjadi ajang perburuan tukang sihir. Bukan pencarian kebenaran. Bahkan, ada tendensi untuk menjadi ajang penutupan kebenaran. Lihat saja ulah para anggota Pansus yang sekarang justru membela kawan mereka Misbakhun. Padahal terkuaknya ulah kontribusi Misbakhun dalam kejatuhan Bank Century adalah buah dari proses Pansus. Artinya, pengusutan hukum untuk Misbakhun adalah konsekuensi logis dari Pansus. Tapi Pansus justru menjilat ludah mereka sendiri.

Ini persoalan sinyal yang salah. Sri Mulyani memang eksepsional. Baik sebagai akademisi, birokrat maupun politisi. Namun bukan berarti ia tak tergantikan. Indonesia tidak kekurangan stok sumber daya manusia untuk menjadi Menkeu. Masalahnya, setelah berbagai perlakuan yang diterima Sri Mulyani, apakah yang mampu akan mau? Apakah yang mau adalah yang mampu?

Proses Pansus menunjukkan satu hal. Kalau anda pejabat yang harus mengambil keputusan penting dalam waktu singkat dan informasi terbatas, jangan lakukan apapun! Ekonomi mungkin anjlok. Tapi konsekuensi terjelek buat anda adalah reputasi. Dan itu bisa anda perbaiki dengan menyalahkan kapitalisme global, neoliberalisme, badan-badan internasional, hingga meteor. Tapi kalau anda mengambil keputusan yang perlu, risiko yang anda hadapi adalah proses politik, bahkan hukum.

Itu mungkin tak jadi masalah besar kalau anda punya atasan atau kekuatan politik di DPR yang mau seratus persen mendukung anda. Tapi kalau itupun tidak anda dapatkan, maka tidak ada artinya anda jadi orang yang pandai, bersih dan punya komitmen.

Di sisi lain, saya kuatir ini jadi sinyal buat para petualang politik bahwa bullying itu efektif. Kalau anda kalah dalam pemilu, kalau anda kurang pandai, atau kalau anda tidak suka pada seseorang – entah karena kepentingannya tidak sejalan dengan anda, atau bahkan bisa membahayakan posisi ekonomi dan politik anda – jangan kuatir. Anda bisa mem-bully orang itu hingga ia pergi.

Ironisnya, ada institusi lain yang bisa memberi apresiasi pada prestasi orang seperti Sri Mulyani. Salahkan kalau ia pindah ke tempat dimana ia bisa dihargai?

Kekuatiran saya yang lebih besar adalah di masa depan kita akan sulit mendapatkan orang-orang bersih, baik, berani, punya komitmen, dan bersedia jadi pejabat publik. Padahal kita selama ini bicara pentingnya institusi yang kokoh, kepemimpinan yang kuat dan sebagainya. Dan sekarang kita dihadapkan pada situasi mirip Hukum Gresham di abad-18: bad money drives out good money. Hanya dalam konteks sekarang, bad guys drive out good guys.

Ini persoalan akal sehat yang tercederai. Pansus Century yang didirikan dengan semangat perburuan tukang sihir adalah pelecehan terhadap akal sehat sejak awal. Orang-orang tanpa akal sehat lebih suka mendengar sesama orang tanpa akal sehat. Inilah yang terjadi. Mereka tekun mendengarkan narasumber yang sejalan dengan konstruksi logika yang mereka bangun. Mereka berikan waktu lebih banyak ketimbang narasumber lain yang berbeda pendapat. Lucunya, para ‘pakar’ ini berbeda pendapatnya dengan apa yang pernah mereka katakan soal krisis tahun 2008. Para anggota Pansus tidak peduli. Yang penting justifikasi telah mereka dapatkan.

Parahnya, hilangnya akal sehat ini diamplifikasi oleh media. Mereka berlomba-lomba memberikan waktu tayang buat komentator pro-Pansus. Sekacau apapun pernyataan mereka. Media sudah memvonis Sri Mulyani dan Boediono bersalah. Meski Pansus sendiri tidak pernah bisa membuktikan mereka bersalah.

Kembali akal sehat kita dicederai ketika berita rencana kepindahan Sri Mulyani ke posisi barunya di Washington, DC, beredar. Berterbaranlah ungkapan-ungkapan seperti ‘intervensi asing’, ‘akal-akalan SBY’ dan sebagainya. Bahkan teori-teori bermunculan, seperti ‘Bank Dunia suka dengan Sri Mulyani yang gemar berhutang’ dan sebagainya. Lupa bahwa rasio hutang justru turun di era Sri Mulyani. Ada juga yang berteriak, ‘Sri Mulyani tidak boleh pergi.’ Padahal baru beberapa bulan lalu ia diminta mundur, bahkan diboikot di Rapat Kerja DPR.

Lalu apa setelah ini? Sri Mulyani akan pergi. Selama ini ia menjadi ikon ‘pemersatu’ orang-orang berakal sehat, yang ingin melihat reformasi birokrasi berjalan, yang ingin melihat ekonomi Indonesia bangkit di atas fondasi kelembagaan yang kuat.

Kita tidak bisa berlama-lama meratapi keputusan ini. Pun kita tidak bisa terlalu lama menyerapahi mereka yang mendorong dan membiarkannya pergi. Jadikan ini sebagai anugerah: ternyata ada orang-orang yang berpikiran sama soal pembenahan institusi, reformasi birokrasi, antikorupsi dan pentingnya akal sehat. Sekarang kita harus membuktikan bahwa kita dipersatukan oleh gagasan, bukan figur. Figur boleh pergi, tapi gagasan tidak.

Tantangannya sekarang, bagaimana kita yang selama ini di belakang Sri Mulyani bisa tetap solid dan konsisten menyuarakan yang selama ini kita suarakan. Jangan berikan ruang buat para oportunis politik kembali membajak wacana dan agenda. Ada beberapa isu penting yang butuh kita perhatikan ke depan:

1. Penunjukkan Menkeu baru. Siapa saja calonnya, bagaimana rekam jejaknya, dan siapa yang mencalonkan.
2. Tetap menjaga optimisme bahwa Indonesia tak akan runtuh tanpa Sri Mulyani. Tapi kita semua yang perlu menjaga agar reformasi birokrasi dan penguatan institusi yang sudah dilakukan bisa berlanjut.
3. Menyuarakan supaya proses political bullying tidak ada lagi. Dan menjaga agar Wapres Boediono, pengganti Sri Mulyani, dan pimpinan KPK tidak jadi sasaran political bullying.
4. Mengkampanyekan delegitimasi untuk partai-partai dan anggota DPR yang selama ini membuat keruh suhu politik, agar suara mereka di 2014 tergerus, kalau bisa hilang.

Sekali lagi, ini bukan persoalan Sri Mulyani. Ini persoalan apakah akal sehat masih ada. [ap]

... kita ingin seperti Hadi Soesastro

2010-05-04T21:19:00.000-04:00

Satu lagi orang baik telah pergi. Dunia memang akan terus berputar. Tapi tak pernah sama. Ada yang bilang, betapa dicintainya seseorang terlihat bukan dari besarnya perhatian padanya semasa hidup. Tapi dari berapa banyak yang menangisi ketika ia pergi. Seorang Hadi Soesastro tidak perlu pembuktian itu. Namun ai mata yang mengalir mengiringi kepergiannya hanya menegaskan betapa kehilangannya kita semua.

Pagi itu menjadi hari yang murung ketika kabar kepergian pak Hadi datang. Juli yang pertama kali melihat berita itu di internet tak kuasa menahan tangis. Saya terlalu kaget untuk bisa mengucurkan air mata. Rara yang masih belajar memahami konsep kematian bertaya dengan polos, "Kenapa Opa Hadi? Kenapa meninggal? Kenapa Ami nangis?" Saya jelaskan, karena Opa Hadi adalah orang sangat baik. Kita bersedih karena kita tak akan lagi bertemu dengannya. Tapi kita bahagia karena Opa Hadi artinya 'terbang' ke surga, berjumpa Tuhan.

Kepergian pak Hadi adalah sesuatu yang sudah dipasrahkan. Tetap saja ketika akhirnya itu datang, kesedihan dan kekagetan tak terelakkan. Saya langsung teringat surat pak Hadi yang ia kirim awal Desember 2009 pada saya dan rekan-rekan lain yang sedang kuliah di luar negeri. Pak Hadi menjelaskan kondisi terakhir kesehatannya. Ada nada pasrah -- pengakuan bahwa apa yang bisa dilakukan manusia sudah mencapai batas -- di sana. Tapi tetap ada semangat dan positive thinking di sana.

Ya, pak Hadi memang orang paling berpikiran positif yang saya kenal. Ia mungkin paham, hari-harinya bisa dihitung. Tapi ia tetap ingin mengirimkan pesan untuk selalu optimis dan 'take it easy.' Saya pun teringat tahun 2004, pak Hadi meminta saya mewakilinya datang ke sebuah workshop tentang ASEAN-India di New Delhi. Saya bisa dapat tiket pergi, tapi tiket pulang belum bisa confirmed karena penuh. Ketika saya sampaikan ini ke pak Hadi ia cuma komentar, "Ya sudah kalau ndak dapat tiket jalan-jalan saja di sana." Take it easy, demikian yang tersirat.

* * *

Sulit untuk menggambarkan sosok Hadi Soesastro dalam kata-kata. Yang terbaik yang bisa saya lakukan adalah meminjam kata-kata pak Hadi sendiri, yang ia sampaikan tahun 2002, menghormati Prof. Heinz Arndt (ANU) yang baru meninggal dunia. Kalau saya ganti 'Heinz Arndt' dengan 'Hadi Soesastro', kalimat-kalimatnya akan seperti ini:

If you want to be a scholar, you want to be like Hadi Soesastro.

If you want to have a colleague, you want to have a colleague like Hadi Soesastro.

If you want to have a friend, you want a friend like Hadi Soesastro.

If you want to be a dad, you want to be a dad like Hadi Soesastro.

If you want to be (or have) a husband, you want to be (or have) a husband like Hadi Soesastro.

Saya tidak bisa berkomentar soal bagaimana pak Hadi sebagai ayah atau suami. Saya hanya bisa melihat bagaimana Agus dan Albert memiliki kebebasan untuk memilih jalur hidup mereka. Dua anak pak Hadi yang memiliki keunikan masing-masing. Dalam banyak hal begitu berbeda. Tapi kita bisa melihat jejak-jejak pak Hadi dan bu Janti di keduanya.

Saya juga bisa melihat seperti apa chemistry yang ada di antara pak Hadi dan bu Janti. Ya, dua pribadi yang, lagi-lagi, dalam banyak hal begitu berbeda. Tapi keduanya begitu menyatu. Pak Hadi bukan orang yang pendiam. Tapi biasanya bu Janti selalu yang lebih banyak cerita. Dan pak Hadi akan mendengarkan sambil tersenyum, sekali-sekali menimpali. Kalau ada cerita yang ia rasakan kurang pas, ia akan berkomentar singkat, "Ya ndak gitu..." dengan logat Jawa yang masih kental.

Tapi saya merasakan sendiri seperti apa Hadi Soesastro sebagai seorang scholar dan kebetulan kolega. Satu hal yang saya kagumi dari pak Hadi adalah kemampuannya menjelaskan ulang sesuatu -- apakah itu konsep-konsep ekonomi ataupun perkembangan politik-ekonomi terakhir, termasuk apa artinya buat kita. Dalam berbagai seminar kalau pak Hadi jadi moderator, sering kita kehilangan arah diskusi karena para pembicara dan penanggap berjalan ke berbagai arah berbeda. Tapi pak Hadi akan keluar dengan sebuah rangkuman yang singkat, padat dan tepat. Pak Hadi seperti pusat gravitasi, yang menjaga agar semua objek tetap bergerak di orbit.

Pak Hadi adalah seorang atasan, seorang senior. Sebagai senior, ia adalah mentor yang begitu perhatian dan suportif pada para junior. Tapi ia lebih suka disebut 'kolega.' Saya punya pengalaman langsung soal ini. Tahun 2001, di sebuah seminar CSIS, kepada Julia Suryakusuma saya menyebut Hadi Soesastro sebagai 'my boss.' Pak Hadi mengoreksi, "colleague" katanya. Sebagai seorang Direktur Eksekutif, pak Hadi sangat rajin main ke lantai 4. Entah untuk membawa informasi beasiswa, undangan seminar (ia sangat tahu siapa yang paling tepat datang ke seminar apa), bahkan cuma untuk say hi dan bergosip.

Pernah suatu ketika, seperti biasa peneliti CSIS makan di lantai 6. Pak Hadi datang belakangan. Karena meja sudah penuh ia makan sendiri di meja lain. Entah bagaimana kami membicarakan --bergosip tepatnya-- tentang seorang rekan di luar CSIS yang rumah tangganya tengah kena prahara. Mendengar itu, dengan senyum-senyum pak Hadi membawa piringnya, pindah ke meja kami meski sudah sempit.

Lebih dari itu, pak Hadi selalu menempatkan diri sebagai seorang teman. Buatnya, perbedaan usia, pengalaman dan pencapaian bukanlah hal yang perlu menciptakan jarak. Waktu kuliah di Canberra, setiap pak Hadi datang ia selalu mengundang saya dan Donny ke rumahnya di Ngunawal (saat itu masih jadi daerah jin buang anak). Biasanya kami mengajak juga teman kami satu dormitory, Edwin Arifin. Ia akan memasakkan sop buntut andalannya.

Tahun 2005-2006 pak Hadi jadi dosen tamu di Columbia University, New York. Ia mengundang saya, Juli dan teman-teman lain merayakan malam tahun baru di sana. Di periode itu ia juga sempat mampir ke Harvard. Di Kennedy School kebetulan saya dan beberapa teman baru mendirikan semacam kelompok studi ASEAN+3+Australia. Pak Hadi saya minta memberikan ceramah. Teman-teman begitu kagum dan tercerahkan dengan penjelasan pak Hadi soal ini, yang memang begitu ia kuasai.

Di situ saya dan Juli juga jadi tahu satu kebiasaan unik pak Hadi dan bu Janti (tepatnya bu Janti): mengambil roti sebanyak-banyaknya dari hotel ketika makan pagi. "Untuk apa bu?" tanya saya (atau Juli). "Kasih makan burung di taman..." Hari itu memang kami berencana mengajak pasangan Soesastro keliling Boston. Di Boston Common, jadilah roti itu ditebar untuk burung-burung merpati di sana.

Hari terakhir mereka di Boston, kami minta mereka menginap di apartemen kami di dekat Harvard Square. Pak Hadi bersedia, dengan satu syarat: "tidak merepotkan." Malamnya kami juga mengadakan makan malam mengundang beberapa teman (Dadi Darmadi, Sukidi, Firman Witoelar sekeluarga yang tengah mampir dari New Haven, termasuk dua rekan dari Singapura, Leonard Sebastian dan Derwin Perreira). Lebih sering pak Hadi yang memperkenalkan diri lebih dulu, "Saya Hadi Soesastro..."

* * *

Maret 2009 ketika pak Hadi dan bu Janti datang ke Melbourne untuk berobat, ia mengundang kami sekeluarga, dan Dira Hapsari, makan malam di rumah seorang kerabatnya. Di situ pak Hadi masih terlihat sehat. Saya baru berkesempatan bertemu pak Hadi lagi secara fisik bulan Januari 2010, di acara pemakaman mbak Asnani Usman. Saya ada di Jakarta karena ayah Juli, mertua saya, juga baru meninggal karena kanker di awal tahun. Ternyata itu jadi kali terakhir saya bertemu pak Hadi.

Komunikasi terakhir terjadi tanggal 15 April. Saya minta pak Hadi apa ia bersedia menulis pengantar buat buku yang tengah saya susun. Pak Hadi membalas singkat, "Please send me your draft, I'll see what I can write." Dua hari kemudian saya mendengar kabar pak Hadi masuk RS Medistra. Tanggal 18 April saya masih sempat chat lewat Gmail. Saya tanya apa masih di RS. Saya tidak tahu apa itu pak Hadi sendiri atau bu Janti yang menjawab. Tapi jawabannya, "Sudah di rumah, thanks." Tapi saya paham, pengantar pak Hadi buat buku saya tidak akan pernah terjadi.

Beberapa hari kemudian saya mendengar kabar sedih itu. Pak Hadi koma. Dokter sudah menyerah. Yang tersisa adalah doa supaya ia bisa pergi tanpa penderitaan. Dan memang, menurut Harin Silalahi, pak Hadi pergi dengan senyum. Meninggalkan kenangan. Meninggalkan pengetahuan.

Selamat jalan, pak Hadi. Rara akan selalu ingat, boneka Teddy Bear yang pak Hadi berikan ketika ia datang ke dunia ini -- yang kami namakan 'Teddy Hadi' atau 'Hadi Bear' -- adalah hadiah istimewa dari orang yang begitu istimewa.

Coming soon

2010-04-29T03:14:00.002-04:00

Biaya ekonomi dari korupsi

2010-04-04T07:38:00.002-04:00

Diambil dari Wijayanto dan Zachrie (eds) 2010, Korupsi Mengorupsi Indonesia, Bab3, Jakarta: Gramedia. Ini adalah versi asli yang dikirim sebelum mengalami penyuntingan.

Lihat di sini:

1. Pendahuluan dan teori dasar

2. Beberapa perspektif tentang biaya ekonomi dari korupsi

3. Korupsi yang optimal?

4. Analisis empiris dengan data antarnegara

5. Penutup dan daftar pustaka

Ekonomi korupsi (1) pendahuluan dan teori dasar

2010-04-03T21:26:00.003-04:00

Korupsi sudah jadi isu ekonomi bahkan sejak era Adam Smith. Smith mengamati bagaimana pemerintah Inggris di Abad 18-19 yang sentralistik dan punya kekuatan monopoli atas perdagangan internasional berkaitan erat dengan korupsi.[1] Tapi pembahasan yang lebih formal-teoretis baru mulai berkembang setelah 1980an. Sebelumnya, korupsi dianggap bukan termasuk topik yang menarik bagi ekonom.[2] Baru setelah artikel karya Susan Rose-Ackerman dimuat di sebuah jurnal terkemuka tahun 1975,[3] korupsi mulai menjadi arus utama dalam disiplin ekonomi.

Sejak 1980an, isu korupsi makin popular di kalangan ekonom. Dalam ranah teoretis, kecenderungan ini sejalan dengan berkembangnya subdisiplin ‘ekonomi kelembagaan.’ Ini ditandai dengan diberikannya hadiah Nobel ekonomi pada James Buchanan (1986), Ronald Coase (1991) dan Douglass North serta Robert Fogel (1993), atas kontribusi mereka dalam mengintegrasikan aspek kelembagaan dalam teori ekonomi.

Perubahan paradigma juga terjadi di ranah empiris dan kebijakan pembangunan ekonomi. Akademisi, praktisi kebijakan dan lembaga donor mulai berpikir bahwa korupsi adalah salah satu alasan utama, kalau bukan paling utama, mengapa negara-negara berkembang menderita keterbelakangan dan ketertinggalan. [4] Sebelumnya, ketiadaan modal fisik dan manusia untuk menjalankan pembangunan dianggap sebagai faktor yang menyebabkan adanya negara miskin dan maju. Orientasi kebijakan pembangunan pun bergeser dari ‘pembangunan fisik’ ke arah ‘pembangunan kelembagaan.’[5]

Mayoritas literatur ekonomi melihat korupsi sebagai problem di sektor publik. Belakangan memang makin banyak studi yang melihat korupsi di sektor swasta. Meski demikan, tanpa mengecilkan signifikansi korupsi di sektor swasta, masih banyak ruang yang bisa dieksplorasi dari pendekatan klasik ini. Atas dasar itu, pembahasan di Bab ini akan lebih fokus pada korupsi sebagai problem sektor publik.

Setidaknya ada empat pertanyaan menarik terkait korupsi dari perspektif teori ekonomi:

Apa pengertian korupsi?
Apa penyebab korupsi?
Apa pengaruh korupsi terhadap kinerja ekonomi?
Bagaimana menjawab pertanyaan 3 di atas secara empiris?

Dua pertanyaan pertama tidak akan menjadi fokus pembahasan di Bab ini, karena agaknya sudah cukup banyak literatur yang mengelaborasinya. Tapi untuk melengkapi analisis, hal ini akan disinggung dalam bagian kedua Bab ini yang mengangkat beberapa teori dasar dalam ekonomi terkait korupsi. Dua bagian berikutnya masing-masing akan mencoba menjawab pertanyaan ketiga dan keempat. Kontribusi yang mungkin cukup signifikan dari Bab ini adalah bagian keempat yang merupakan studi empiris tentang dampak korupsi terhadap perekonomian, menggunakan data antarnegara.

Beberapa teori dasar

Studi korupsi dalam ilmu ekonomi umumnya berangkat dari dua bangunan teori. Yang pertama adalah teori perburuan rente (rent-seeking). Istilah ‘rente’ merujuk pada klasifikasi Adam Smith tentang balas jasa faktor produksi. Upah adalah balas jasa bagi tenaga kerja, profit bagi pengusaha, sementara rente adalah balas jasa bagi aset. Bunga pinjaman, sewa tanah atau bangunan adalah beberapa contoh rente.

Masalah timbul ketika pelaku ekonomi berusaha mendapatkan rente dari aset yang bukan miliknya. Bagaimana seseorang bisa memperoleh rente dari aset yang bukan milik pribadinya (atau dari aset yang tidak seharusnya menjadi milik pribadi siapapun)? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu menelusuri dari mana hak kepemilikan berasal: politik dan hukum. Sumber rente adalah kekuatan monopoli, atau wewenang untuk memberikan hak monopoli, yang dimiliki pemerintah. Pemerintah punya wewenang untuk menerbitkan kartu identitas (paspor, KTP), melakukan jual-beli (peralatan militer), atau memberikan fasilitas monopoli bagi pihak swasta (lisensi ekspor). Inilah fokus dari studi-studi tentang perburuan rente – bagaimana pelaku ekonomi mempengaruhi proses politik untuk memperoleh rente. Dalam ilmu ekonomi, yang dianggap pionir dari studi-studi tentang perburuan rente adalah Gordon Tullock.[6] Istilah rent-seeking sendiri dipopulerkan oleh Anne Krueger.[7]

Perhatikan bahwa perburuan rente di sini adalah terminologi yang luas. Ia mencakup berbagai jenis kegiatan; legal maupun ilegal, berdampak positif, negatif maupun netral. Korupsi adalah bentuk perburuan rente yang ilegal, sementara lobbying secara umum adalah legal (dalam kondisi tertentu). Perlu diingat bahwa legal tidaknya sebuah aktifitas perburuan rente tidak berkaitan dengan apakah kegiatan itu menimbulkan kerugian bagi ekonomi. Bisa dikatakan lobbying menimbulkan kerugian karena ada sumber daya yang hilang, yang mungkin bisa digunakan untuk kegiatan lain yang produktif.[8] Sebaliknya, untuk kasus-kasus tertentu korupsi belum tentu menjadi biaya neto. Kita akan membahas lebih lanjut soal ini di bagian berikut.

Bangunan teori yang kedua adalah teori atasan-bawahan (principal-agent). Teori ini melihat relasi antara dua pihak dengan tujuan serta insentif berbeda yang terjadi dalam situasi informasi yang tidak seimbang atau asimetris. Pihak pertama, atasan (principal), memiliki sebuah tujuan akhir yang diinginkan. Untuk mencapai tujuan itu, atasan mendelegasikan pekerjaan ini pada bawahan (agent) dengan insentif atau kompensasi tertentu. Atasan dan bawahan di sini tidak selalu identik dengan hirarki dalam perusahaan atau organisasi. Dalam konteks pemerintahan, misalnya, pejabat publik dan anggota parlemen adalah bawahan sementara pemilih adalah atasan.

Dalam kondisi ideal, atasan bisa memonitor penuh kinerja bawahan, dan tujuan akhir yang ditetapkan atasan akan tercapai tanpa deviasi. Tapi seringkali kondisi ideal ini tidak terjadi. Biaya untuk mengawasi bawahan setiap saat akan terlalu tinggi. Sementara itu, bawahan juga memiliki sejumlah kepentingan pribadi yang ingin ia penuhi. Di sinilah ruang untuk korupsi terbuka. Pihak ketiga bisa mendapat keuntungan dengan menawarkan sejumlah imbalan pada bawahan untuk melakukan sesuatu yang berbeda dari apa yang diinginkan atasan. Seperti halnya perburuan rente, transaksi antara bawahan dan pihak ketiga belum tentu selalu berupa korupsi. Juga belum tentu selalu menghasilkan kerugian neto pada perekonomian. Dalam pembahasan di Bab ini, saya akan menghindari perdebatan definitif tentang apa yang disebut atau termasuk tindakan korupsi.

Ada banyak variasi dalam studi kontemporer tentang ekonomi korupsi. Kita bisa melihat kondisi dimana ada kompetisi antara pemburu rente. Atau, apa yang akan terjadi jika kekuatan monopoli pemerintah sebagai penyedia layanan publik diperkecil dengan menghadirkan kompetitor, baik pihak swasta maupun sesama otoritas pemerintah.[9] Tapi tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa variasi-variasi ini pada dasarnya merupakan pengembangan dari dua teori dasar di atas. Dan dari kedua teori itu, kita bisa merangkum ada tiga kondisi yang mendorong terjadinya korupsi:[10]

Kekuasaan atau otoritas yang diskretif. Artinya, pejabat publik memiliki wewenang, baik legal maupun tidak, untuk menentukan bagaimana sebuah keputusan atau kebijakan akan dijalankan. Contohnya, petugas imigrasi bisa menentukan boleh tidaknya sebuah kontainer berisi barang ekspor dikirim; petugas kelurahan bisa menentukan berapa lama sebuah KTP akan selesai.
Potensi bagi terciptanya rente ekonomi. Dalam kasus petugas imigrasi atau keluarahan di atas, otoritas yang mereka miliki membuka peluang bagi adanya transaksi yang membuat ijin ekspor bisa keluar, atau KTP bisa selesai lebih cepat.
Institusi yang lemah. Tanpa adanya sanksi, pengawasan dan penegakan aturan yang ketat dan konsisten, maka rente ekonomi bukan hanya sekedar potensi, tapi akan dengan mudah menjadi realisasi.

Dari sini kita akan beranjak ke isu berikutnya yaitu bagaimana kita melihat korupsi sebagai biaya bagi perekonomian.

Referensi

[1] Bruce Alexander Buchan dan Lisa Hill, “From Republicanism to Liberalism: Corruption and Empire in Enlightenment Political Thought,” dalam M. Janover, et. al., Australasian Political Studies Association Conference Proceedings. Melbourne: School of Political and Social Inquiry, Monash University, 2007.

[2] Peraih hadiah Nobel ekonomi Gunnar Myrdal bahkan pernah menyebut korupsi sebagai hal yang ‘tabu’ dijadikan topik riset ekonomi. Lihat Gunnar Myrdal “Corruption—Its Causes and Effects,” dalam Asian Drama: An Enquiry into the Poverty of Nations, Vol. II. New York: Twentieth Century Fund, 1968, hal. 937-951.

[3] Susan Rose-Ackerman, "The Economics of Corruption", Journal of Political Economy, Vol. IV, 1975, hal. 187-203.

[4] Lihat, antara lain, William Eastery, An Elusive Quest for Growth. Cambridge, MA: MIT Press, 2001.

[5] Lihat Sebastian Mallaby, The World's Banker: A Story of Failed States, Financial Crises, and the Wealth and Poverty of Nations, New York: Penguin Press, 2004, untuk mendapat gambaran bagaimana perubahan paradigma ini terjadi di tubuh Bank Dunia.

[6] Gordon Tullock. "The Welfare Costs of Tariffs, Monopolies, and Theft". Western Economic Journal Vol. 5 No. 3, 1967, hal. 224–232. Tullock kemudian terkenal dengan berbagai karyanya di bidang ekonomi publik, terutama kolaborasinya dengan James Buchanan. Ironisnya, Tullock belum pernah meraih hadiah Nobel Ekonomi, meski namanya beberapa kali masuk bursa kandidat.

[7] Krueger, Anne. "The Political Economy of the Rent-Seeking Society". American Economic Review Vol. 64 No. 3, 1974, hal. 291–303.

[8] Lihat Johann Graf Lambsdorff, The institutional economics of corruption and reform: theory, evidence, and policy, Cambridge: Cambridge University Press, 2007, hal. 114-16.

[9] Andrei Schleifer dan Robert W. Vishny. “Corruption,” The Quarterly Journal of Economics Vol. 108 No. 3 (Agustus 1993), hal. 599-617.

[10] Toke S. Aidt, “Economic Analysis of Corruption: A Survey,” The Economic Journal Vol. 113 No. 491 (Nov. 2003), hal. F632-F652.

Ekonomi korupsi (2) beberapa perspektif tentang biaya ekonomi

2010-04-02T21:31:00.000-04:00

Korupsi sebagai sumber daya yang hilang

Argumen paling sederhana untuk menujukkan biaya ekonomi dari korupsi adalah mengaitkan korupsi dengan sumber daya yang terbuang. Kondisi ini bisa digambarkan melalui kurva ‘batas kemungkinan produksi’ (production possibility frontier) berikut.

Anggap di dalam sebuah ekonomi hanya ada dua barang yang diproduksi, X dan Y. Kurva ‘batas kemungkinan produksi’ menunjukkan kombinasi produksi X dan Y yang bisa dihasilkan jika seluruh sumber daya digunakan dalam kapasitas penuh. Dalam gambar 1 di atas, situasi ini digambarkan oleh titik-titik A dan B. Perhatikan karena sumber daya terbatas, maka penduduk di negara tersebut harus memilih antara memproduksi lebih banyak X (titik B) atau Y (titik A). Jika kondisi awal adalah titik A, maka untuk memproduksi lebih banyak X, produksi Y harus dikurangi, dan sebaliknya. Sumber daya yang terbatas juga mengimplikasikan bahwa titik C tidak bisa dicapai karena berada di luar batas kemungkinan produksi (kecuali jika ekonomi negara yang bersangkutan mengalami pertumbuhan, atau sumber daya yang dimiliki tiba-tiba bertambah).

Titik D adalah kondisi dimana kegiatan ekonomi tidak berada dalam kapasitas maksimal, atau semua sumber daya yang dimiliki tidak selurunnya terpakai. Ada banyak sebab mengapa sebuah ekonomi berada di titik D, dan bukan di A atau B: keterbatasan modal, sumber daya manusia, teknologi adalah beberapa penyebab. Korupsi bisa jadi penyebab lain. Pemerintah harus membayar 2 kali lipat untuk pengadaan barang atau jasa; pelaku usaha harus membayar lebih mahal untuk mendapatkan ijin usaha; konsumen mendapatkan barang atau jasa dengan kualitas lebih rendah, dan sebagainya.

Meski secara umum benar, pendekatan ini terlalu simplistik dan mengandung sejumlah kelemahan. Dalam sejumlah kasus, korupsi adalah murni transfer dari satu pihak ke lainnya dalam sebuah ekonomi. Korupsi menciptakan kerugian bagi satu pihak (negara, perusahaan). Tapi sumber daya yang ada tidak hilang, akan kembali lagi ke dalam ekonomi. Koruptor akan menggunakan hasil korupsinya untuk konsumsi atau investasi pribadi. Bagi ekonomi secara keseluruhan, tidak jadi masalah siapa yang membelanjakan sumber daya itu.

Dalam kasus yang lebih ekstrem, korupsi mungkin justru membuat kegiatan ekonomi berjalan lebih efisien. Ada baiknya kita menganalisis perspektif ‘korupsi yang efisien’ ini sebelum kita menemukan argumen yang lebih kuat untuk mengatakan bahwa korupsi itu adalah biaya.

Korupsi dan efisiensi

Argumen bahwa korupsi bisa saja menghasilkan kondisi yang efisien sudah dilontarkan sejak 1960an. Secara terpisah, Nathaniel Leff[1] dan Samuel Huntington[2] pernah menulis bahwa korupsi justru bisa membuat aktifitas ekonomi berjalan lebih lancar dan akhirnya pertumbuhan ekonomi meningkat. Menurut argumen ini, jika aktifitas bisnis bisa diibaratkan sebagai roda bagi perekonomian, maka korupsi bahkan bisa menjadi ‘minyak pelumas’ bagi roda itu.[3] Di banyak negara berkembang, dan juga negara maju, prosedur birokrasi untuk memperoleh perijian bisa memakan waktu lama. Terutama bila struktur insentif yang ada tidak menyediakan motivasi yang cukup bagi pegawai publik untuk bekerja lebih keras dan efektif untuk mempercepat proses. Artinya, korupsi justru menjadi sebuah mekanisme yang membuat pasar berfungsi.

Penjelasan kedua adalah implikasi dari analisis Andrei Schleifer dan Robert Vishny.[4] Menurut Schleifer dan Vishny, Banyak layanan atau barang publik masih dimonopoli oleh pemerintah. Karena memiliki kekuatan monopoli, pemerintah bisa (sering) menetapkan harga atau tarif di atas biaya marginal. Tapi adakalanya kita bisa mendapatkan barang atau layanan publik itu di bawah harga resmi, jika ada aparat pemerintah yang menjualnya di pasar gelap (tentu secara ilegal). Si oknum aparat tentunya mengambil seluruh pembayaran untuk dirinya sendiri. Negara kehilangan pemasukan, tapi konsumen membayar lebih murah dari harga resmi sehingga pada akhirnya yang terjadi adalah realokasi keuntungan dari negara ke konsumen. Meski demikian, secara total terjadi keuntungan bersih bagi perekonomian, karena roda ekonomi tetap bergerak.[5]

Kemunginan ketiga, secara hipotetis korupsi bisa menjadi mekanisme seleksi pengusaha yang efisien. Misalkan terjadi tindakan korupsi dalam bentuk pungutan siluman yang ditarik oleh aparat birokrasi dari pengusaha. Pengusaha yang membayar ‘pajak’ akan memperoleh imbalan berupa sejumlah fasilitas atau perlakuan khusus. Misalkan ada dua jenis pengusaha: yang efisien-profitabel serta yang tidak efisien-tidak profitabel. Mana yang lebih bersedia membayar ‘pajak’ ini? Kita akan berpikir bahwa yang pengusaha yang tidak efisien akan bersedia membayar pungutan, dengan harapan fasilitas yang mereka terima bisa meningkatkan keuntungannya. Masalahnya, kalaupun mau belum tentu pengusaha yang tidak efisien ini mampu membayar. Sebaliknya, karena profitabel, pengusaha yang efisien lebih mampu membayar pungutan. Mereka juga bersedia untuk membayar dengan pertimbangan mereka akan lebih diuntungkan dibandingkan para pesaingnya. Dalam kasus ini korupsi justru menjadi mekanisme seleksi untuk memisahkan pengusaha yang efisien dari yang tidak. Dengan kata lain, korupsi adalah ‘kaki gaib’ (invisible foot) yang mendendang mereka yang tidak efisien dari pasar.[6]

Ada banyak cara untuk menunjukkan kelemahan hipotesis ‘korupsi yang efisien’ ini. Pertama, argumen bahwa korupsi membuat transaksi ekonomi terjadi adalah kondisi second-best. Maksudnya, korupsi mungkin menjadi jalan keluar bagi ekonomi yang stagnan karena birokrasi yang lembam atau adanya berbagai distorsi. Tapi korupsi itu sendiri bukanlah solusi bagi kondisi ini. Dari kacamata kebijakan publik, solusi utamanya adalah menghilangkan distorsi yang ada.[7]

Kedua, argumen di atas tidak mengindahkan kemungkinan (kenyataan) bahwa korupsi adalah endogen. Berbagai distorsi dan kegagalan institusi yang mendorong terjadinya transaksi bawah tangan mungkin memang sengaja diciptakan untuk membuka ruang terjadinya korupsi. Dan upaya untuk memperbaikinya akan mengalami perlawanan dari pihak-pihak yang selama ini menikmati rente ekonomi. Dengan kata lain, korupsi selalu berusaha menemukan cara untuk bertahan hidup.

Ketiga, biaya dan inefisiensi yang dihasilkan oleh korupsi bukan hanya yang bersifat langsung (uang atau sumber daya yang hilang). Ada dampak tidak langsung yang dihasilkan, dan biaya sosialnya bisa lebih tinggi. Ini yang akan dibahas dalam bagian berikut.

Korupsi dan misalokasi sumber daya

Sebelum ini kita membahas argumen tentang korupsi sebagai sumber daya yang hilang. Kita juga membahas bahwa argumen itu tidak cukup kuat karena korupsi pada dasarnya adalah transfer sumber daya dari satu pelaku ekonomi ke lainnya. Lalu bagaimana merekonsiliasi kelemahan argumen ini dengan kenyataan bahwa korupsi memang biaya bagi perekonomian? Caranya adalah dengan melihat korupsi sebagai proses misalokasi sumber daya. Artinya, korupsi menyebabkan sumber daya berpindah dari kegiatan yang produktif dan memiliki manfaat sosial tinggi ke kegiatan yang sebaliknya (tidak produktif atau menciptakan biaya sosial).

Schleifer dan Vishny[8] menunjukkan bagaimana korupsi di negara berkembang membuat alokasi dana pembangunan berpindah dari kegiatan yang punya manfaat sosial besar. Mereka mencontohkan sebuah kasus tentang industri pembuatan botol milik pemerintah di Mozambique. Tahun 1991, ada kebutuhan untuk membeli mesin dengan teknologi baru yang membuat proses pelabelan berjalan lebih cepat. Alternatif pertama adalah membeli mesin baru seharga $10.000, menggunakan dana dari pinjaman asing, yang bisa didapatkan hampir dari banyak negara. Tapi karena mesin ini relatif tersedia, lembaga donor menyaratkan adanya tender yang kompetitif.

Tapi sang manajer pabrik botol menginginkan mesin lain yang lebih canggih dan modern sekaligus jauh mahal, $100.000. Mesin yang mahal ini hanya tersedia di satu penyalur di sebuah negara maju. Karena alasan ini, ada celah dalam aturan donor yang memungkinkan pembelian tidak melalui tender kompetitif. Karena tidak perlu melalui tender kompetitif, ada peluang bagi si manajer untuk memanipulasi dokumen pembayaran untuk kepentingan pribadinya. Pada akhirnya, Mozambique harus membayar $100.000 plus sejumlah mark-up untuk sesuatu yang nilai sosialnya hanya $10,000. Tapi kerugian yang terjadi bukan hanya itu. Pembelian ini didanai oleh uang pinjaman; artinya ada sejumlah besar uang pinjaman yang sebenarnya bisa digunakan untuk membiayai sektor kesehatan dan pendidikan digunakan untuk membeli mesin pencetak label botol.

Contoh lain diangkat dari sebuah studi eksperimen acak tentang praktek korupsi dalam proses pembuatan Surat Ijin Mengemudi di India.[9] Temuan dari studi ini adalah korupsi –dalam hal ini praktek suap-menyuap untuk mendapatkan SIM – menyebabkan diterbitkannya SIM bagi banyak pendaftar yang tidak bisa mengemudi. Dalam contoh ini, praktek suap-menyuap tidak membuat hilangnya sumber daya. Ada pendapatan negara yang masuk ke kantong pribadi, tapi transaksi itu pun sebenarnya tidak akan terjadi dalam kondisi yang ideal.

Biaya sosial yang timbul adalah meningkatnya risiko kecelakaan lalu-lintas. Ada banyak pengemudi yang tidak layak ada di jalan, dan mereka punya lebih tinggi untuk kemungkinan menyebabkan kecelakaan. Untuk setiap kecelakaan, bayangkan produktifitas yang hilang karena waktu yang seharusnya bisa dialokasikan untuk kegiatan produktif beralih ke waktu perawatan dan penyembuhan. Di sini, biaya sosial korupsi adalah ia “merusak fungsi utama pemberian SIM, yakni memastikan hanya pengemudi yang mampulah yang ada di jalan raya.”[10]

Satu kasus yang cukup memprihatinkan adalah korupsi dalam pengadaan vaksin HIV/AIDS di Kenya, yang diangkat dalam sebuah laporan Transparency International.[11] Kombinasi antara sistem pengadaan yang tidak transparan, penyalahgunaan dana serta praktek ‘biaya informal’ menyebabkan program layanan kesehatan bagi Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA) tidak berjalan maksimal. Pasien tetap harus mengeluarkan biaya yang cukup signifikan untuk mendapatkan vaksin, meski jutaan dolar bantuan asing sudah dikeluarkan, dan fakta bahwa vaksin sudah tersedia di pasar yang cukup kompetitif. Untuk sebuah negara dimana HIV/AIDS adalah satu faktor paling besar dalam rendahnya produktifitas dan keterbelakangan, korupsi membuat sesuatu yang harusnya menjadi solusi (bantuan asing) justru menjadi sumber masalah baru.

Banyak contoh lain yang bisa diberikan. Tapi intinya, argumen ‘korupsi sebagai misalokasi sumber daya’ memberikan substansi tambahan untuk argumen sebelum ini. Dengan demikian, analisis yang ditunjukkan oleh Gambar 1 di atas tetap sahih. Tapi kita bisa memberikan penjelasan atas mekanisme apa yang terjadi yang menyebabkan sebuah perekonomian berada di titik D, bukan di A atau B.

Referensi

[1] Nathaniel Leff, “Economic Development through Bureaucratic Corruption,” American Behavioral Scientist, 1964, hal. 8-14.

[2] Samuel P. Huntington, Political Order in Changing Societies. New Haven, CT: Yale University Press, 1968.

[3] Istilah ‘minyak pelumas’ atau beneficial grease digunakan oleh Shang-Jin Wei, “Corruption in Economic Development: Beneficial Grease, Minor Annoyance, or Major Obstacle?” Policy Research Working Paper 2048. Washington, DC: World Bank, 1999. Dalam artikelnya, Wei menunjukkan bahwa teori minyak pelumas tidak terbukti secara empiris.

[4] Schleifer dan Vishny, ibid.

[5] Perlu dicatat bahwa seperti halnya Wei, kesimpulan Schleifer dan Vishny adalah korupsi tetap merupakan biaya bagi perekonomian.

[6] Ari Perdana,“Mungkinkah Korupsi Optimal?” Kompas, 19 Oktober 2006. Sejauh ini, argumen invisible foot belum pernah teruji lewat penelitian empiris yang solid. Tapi argumen ini tetap menarik untuk diangkat sebagai salah satu hipotesis.

[7] Aidt, ibid. Juga Susan Rose-Ackerman, Corruption and government: causes, consequences and reform, Cambridge: Cambridge University Press, 1999, serta Johann Graf Lambsdorff, The institutional economics of corruption and reform: theory, evidence, and policy, Cambridge: Cambridge University Press, 2007.

[8] Ibid, hal. 613-4.

[9] Marianne Bertrand, et. al, “Does Corruption Produce Unsafe Drivers?” NBER Working Paper 12274, Mei 2006.

[10] Seperti dirangkum oleh Arya Gaduh dalam tulisan di blognya, http://nalarekonomi.blogspot.com/2006/07/mengapa-korupsi-tidak-efisien-bagian-2.html. Ada kemungkinan pelamar SIM tidak berniat mengemudi, tapi menggunakan SIM sebagai bukti identitas. Jika demikian, biaya sosial yang terjadi adalah tindakan-tindakan ilegal yang akan muncul dari penggunaan identitas palsu.

[11] Liz Tayler dan Clare Dickinson. “The link between corruption and HIV/AIDS,” dalam Transparency International, Global Corruption Report 2006, London: Pluto Press, 2006, hal. 103-15.

Ekonomi korupsi (3) korupsi optimal?

2010-04-01T21:38:00.000-04:00

Robert Klitgaard[1] pernah mengajukan kerangka analisis yang sedikit berbeda tentang korupsi yang efisien. Ia melihat dari sudut pandang kegiatan pemberantasan korupsi. Masyarakat (dan perekonomian) akan diuntungkan dengan adanya pemberantasan korupsi (atau, dari tingkat korupsi yang lebih kecil). Tapi pemberantasan korupsi juga menghasilkan biaya.

Gambar 2 menjelaskan situasi ini. Sumbu datar adalah intensitas kegiatan pemberantasan korupsi. Makin ke kanan artinya semakin banyak sumber daya yang dialokasikan untuk memberantas korupsi. Kurva MSB (Marginal Social Benefit) menunjukkan tambahan keuntungan sosial yang didapat dari setiap unit kenaikan intensitas pemberantasan korupsi. Perhatikan bahwa kurva MSB bergerak dari kiri atas ke kanan bawah. Ketika tingkat intensitas pemberantasan korupsi masih rendah (atau, korupsi masih tinggi), maka peningkatan intensitas sedikit saja akan memberikan keuntungan yang besar. Makin tinggi intensitasnya, makin kecil keuntungan tambahan yang dihasilkan. Bayangkan kondisi dimana semakin sedikit peluang untuk korupsi. Menambah satu orang personel KPK tidak akan banyak berarti karena koruptor yang potensial ditangkap juga makin sedikit.

Kurva MSC (Marginal Social Cost) adalah biaya sosial yang ditimbulkan dari pemberantasan korupsi. Kurva ini bergerak dari kiri bawah ke kanan atas. Artinya, ketika pemberantasan korupsi masih rendah (tingkat korupsi tinggi), intensitas kegiatan antikorupsi bisa ditingkatkan dengan biaya sosial yang relatif kecil. Tapi ketika rambu-rambu dan pengawasan tindakan korupsi sudah begitu ketat, maka semakin banyak rambu atau pengawasan justru membuat ruang bagi kegiatan ekonomi makin kecil, bahkan bisa membuat stagnasi.

Implikasi dari kerangka analisis ini adalah, ada sebuah tingkat korupsi optimal – yang lebih besar dari nol – yang bisa ditoleransi. Tingkat korupsi optimal ini ditunjukkan oleh titik K*. Jika kita ingin menambah intensitas pemberantasan korupsi, biaya sosial yang dihasilkan lebih besar dari tambahan manfaat. Sebaliknya, mengurangi intensitas artinya memberi ruang lebih besar bagi korupsi.

Banyak contoh menunjukkan bahwa kerangka berpikir ini ada benarnya. Pemerintah Filipina hingga saat ini masih berusaha mendapatkan harta mendiang mantan presiden Marcos. Jutaan Dolar Amerika sudah dikeluarkan untuk upaya ini, termasuk membayar pengacara. Tapi sejauh ini harta yang berhasil disita belum sepadan dengan sumber daya yang sudah dikeluarkan.

Contoh lain, dalam proses rekonstruksi pascatsunami, ada semangat mulia untuk membangun kembali Aceh dan Nias dengan ‘bersih.’ Untuk menutup ruang bagi korupsi, banyak LSM dan donor internasional memasang rambu-rambu yang relatif ketat tentang proses pengadaan barang, tender, penyaluran dan sebagainya. Namun, berbagai rambu antikorupsi di sisi lain membuat proses menjadi lebih lambat. Dalam proses rekonstruksi, kecepatan menjadi faktor sangat penting, karena kita berpacu dengan nasib para korban. Dalam kasus ini, mungkin kita terpaksa menolerir sedikit korupsi untuk kecepatan proses rekonstruksi.[2]

Analisis seperti ini tentu juga bisa dikritik dan diperdebatkan. Kritik paling sering dilontarkan adalah bagaimana kita menghitung biaya dan manfaat sosial dari korupsi. Tidak semua hal, baik biaya maupun manfaat, bisa dikuantifikasi. Dalam kasus Filipina, misalnya, argumen tandingan bisa diajukan bahwa yang dicari bukan semata-mata nilai nominal dari aset Marcos. Tapi proses ini merupakan simbol untuk menarik garis batas dengan masa lalu.

Ini adalah kritik yang betul dan sahih. Tapi kritik demikian tidak membuat kerangka analisis di atas menjadi gugur dan tidak bisa dipakai. Perhatikan bahwa ‘biaya’ dan ‘manfaat’ di sini didefinisikan sebagai biaya dan manfaat sosial, yang lebih luas dari perhitungan biaya-manfaat secara finansial, dan seringkali memang tidak bisa dihitung secara kuantitatif. Analisis di atas adalah sebuah kerangka hipotetis, untuk mengingatkan bahwa sebuah kebijakan, betapapun baik tujuannya, selalu memiliki trade-off. Tantangannya adalah bagaimana memperkecil trade-off itu.

Catatan

[1] Klitgaard, Robert E. Controlling Corruption. Berkeley, CA: University of California Press, 1988.

[2] Ini adalah observasi yang saya lihat ketika sempat terlibat langsung dalam proses rekonstruksi pascatsunami di Aceh, sebagai staf magang di Kantor Bank Dunia Banda Aceh, Juni-Agustis 2005.

Ekonomi korupsi (4) analisis empiris

2010-03-31T21:45:00.008-04:00

Problem dalam melakukan studi tentang korupsi adalah terbatasnya data yang tersedia untuk mengukur tingkat korupsi. Akan sangat sulit, kalaupun bisa, mendapatkan estimasi yang akurat berapa besar transaksi suap yang terjadi atau uang yang disalahgunakan. Untuk kasus-kasus yang sangat spesifik, misalnya korupsi dalam pengadaan alat tulis di kantor keluarahan, kita bisa melakukan investigasi yang cukup dalam dan mendapatkan data. Tapi itu pun bukan merupakan pekerjaan yang mudah untuk menghasilkan data yang cukup akurat dan minim bias. Selain itu, melakukan generalisasi untuk pertanyaan seperti ‘bagaimana pengaruh korupsi dalam kinerja ekonomi’ atau ‘apakah negara yang lebih korup adalah negara yang miskin’ tidak mungkin dilakukan dengan data-data studi kasus.

Kabar baiknya, data tentan perbandingan tingkat korupsi antarnegara sudah relatif tersedia. Ini membuat ruang untuk melakukan analisis empiris semakin besar. Indikator-indikator itu kebanyakan disusun dari hasil survey atas persepsi pelaku ekonomi tentang adanya korupsi di negara tempat mereka melakukan aktifitas. Dua survey yang paling populer adalah:

Indeks Persepsi Korupsi (Corruption Perception Index), disusun oleh Johann Graf Lambsdorff, dipublikasikan oleh Transparency International,[1] selanjutnya kita sebut sebagai ‘Indeks TI.’ Indeks ini memiliki skala 0-10, dengan skor lebih tinggi mencerminkan tingkat korupsi yang lebih rendah.
Indeks Kontrol atas Korupsi (Control of Corruption), disusun oleh Daniel Kaufmann dan lainnya, bagian dari Indikator-indikator pemerintahan global terbitan Bank Dunia,[2] selanjutnya kita sebut sebagai ‘Indeks Kaufmann.’ Indeks ini memiliki skala -2 hingga +2, semakin besar nilai menunjukkan tingkat korupsi yang lebih rendah.

Selain dua indikator ini, ada sejumlah survei lain yang ada, seperti Business International atau beberapa survey untuk kawasan yang terbatas. Tapi kedua indikator di atas adalah yang paling banyak dirujuk, karena cakupan negara yang disurvei, dan ketersediaan data untuk konsumsi publik. Atas alasan itu juga, studi dalam Bab ini akan fokus pada kedua indikator di atas. Distribusi skor kedua indeks ditampilkan dalam di lampiran 1 dan 2.

Sebelum melakukan analisis menggunakan data-data itu, ada beberapa hal yang perlu kita pahami. Pertama, indeks-indeks itu adalah indikator ‘subyektif’ – diperoleh dari sejumlah survey tentang ‘persepsi.’ Artinya, kualitas data akan sangat dipengaruhi oleh bagaimana responden memahami dan menjawab pertanyaan serta seberapa jauh pemahaman responden tentang realitas lapangan.

Kedua, kita juga harus hati-hati dalam melakukan analisis menggunakan data antarnegara. Variasi dalam kualitas data akan sangat dipengaruhi oleh perbedaan standar dan definisi korupsi di tiap negara, teknik dan metode survey (beberapa negara lebih bebas dari yang lain untuk membicarakan korupsi di pemerintahan). Selain itu, dengan negara sebagai unit analsis, artinya kita mencoba melakukan generalisasi dari satu keranjang yang di berisi data dari negara Amerika Serikat atau Inggris dalam satu keranjang yang sama dengan Chad, Mauritius dan sebagainya.

Meski kedua hal di atas harus menjadi catatan serius, kenyataan bahwa kita memiliki data yang tidak sempurna tetap lebih baik dari tidak ada sama sekali.

Korupsi dan tingkat PDB per kapita

Analisis pertama yang bisa kita lakukan adalah melihat hubungan antara tingkat korupsi dan PDB per kapita. PDB per kapita masih menjadi indikator paling umum untuk menggambarkan tingkat kemakmuran suatu negara dalam jangka panjang Gambar 3 dan 4 menunjukkan hubungan antara PDB per kapita (dalam logaritmik) tahun 1996, dan kedua indikator korupsi. Ada korelasi yang sangat kuat antara PDB per kapita dan korupsi; koefisien korelasi yang didapatkan adalah 0,78 dan 0,79.[3] Negara-negara yang makin sedikit tingkat korupsinya adalah juga negara-negara yang relatif makmur.

Namun korelasi sederhana bukanlah analisis yang baik karena dua alasan. Pertama, kita tidak bisa mengatakan dengan pasti bagaimana arah kausalitas antara kedua variabel. Betul bahwa korupsi akan mempengaruhi kinerja ekonomi, sehingga menurunkan tingkat kemakmuran. Tapi kita juga punya alasan untuk mengatakan bahwa negara yang lebih makmur akan punya sumber daya lebih banyak (atau tuntutan lebih besar dari rakyatnya) untuk memberantas korupsi.

Kedua, sangat mungkin tingkat korupsi dan PDB per kapita dipengaruhi oleh variabel ketiga (jumlahnya bisa banyak) secara bersamaan. Misalnya, kualitas institusi, sistem legal, tingkat pendidikan, sejarah kolonialisme dan sebagainya. Ini terlihat dari variasi data antarnegara cukup besar, terutama di kelompok negara-negara terkorup. Contohnya, di antara negara-negara yang memiliki skor antara 2-3 dalam skala TI, di sana ada negara yang sangat miskin seperti Republik Demokratik Kongo, dan negara yang cukup makmur seperti Argentina atau Venezuela. Variasi antarnegara terlihat lebih kecil di negara-negara yang tingkat korupsinya menengah dan kecil, tetapi masih cukup signifikan. Beberapa rezim yang korup bisa memiliki kinerja ekonomi yang lebih baik disbanding rezim korup lainnya.

Kedua problem ini bisa diperkecil, meski tidak berarti hilang sepenuhnya, dengan menggunakan metode regresi multivariat untuk sedikit mengoreksi kedua problem ini. Dengan regresi multivariat, kita bisa mengukur tingkat korelasi antara korupsi dan PDB per kapita antarnegara di dunia dengan mengandaikan sejumlah variabel yang menjelaskan perbedaan karakteristik negara-negara itu tetap. Perhatikan bahwa dengan teknik regresi standard yang dilakukan dalam studi ini, kita masih belum bisa menyimpulkan soal kausalitas. Tapi setidaknya kita bisa mendapatkan sebuah parameter dengan bias yang lebih kecil.

Sejumlah variabel yang ‘dikontrol’ dalam studi ini adalah:

Pendapatan per kapita di tahun 1970, sebagai kontrol untuk perbedaan tingkat kemakmuran yang sudah terjadi.
Jumlah penduduk di tahun 1970, sebagai kontrol untuk perbedaan ukuran ekonomi. Selain itu, negara dengan penduduk lebih banyak akan memiliki masalah kelembagaan dan ekonomi yang lebih kompleks.
Modal, baik fisik (rata-rata tingkat investasi sebagai persen dari PDB sejak 1970) dan manusia (rata-rata tingkat partisipasi pendidikan primer dan sekunder).
Fraksionalisasi etnis, bahasa dan budaya.[4] Negara yang lebih heterogen akan menghadapi tantangan kelembagaan yang lebih besar. Selain itu, fraksionalisasi juga akan mendorong korupsi yang lebih besar karena tiap kelompok akan berusaha untuk menggunakan akses mereka di pemerintahan untuk mendistorsi sumber daya condong ke arah kelompok mereka.
Letak negara yang bersangkutan secara geografis (ada di kawasan apa). Ini untuk mengontrol heterogenitas budaya di tiap negara atau kawasan yang bisa mempengaruhi standar atas praktek korupsi.
Negara yang pernah menjajah (kalau ada). Variabel ini disertakan karena kualitas kelembagaan sebuah negara akan mempengaruhi persepsi (dan kenyataan) atas korupsi. Sementara kualitas kelembagaan sebuah negara sangat dipengaruhi oleh kekuatan kolonial mana yang pernah menjajah negara yang bersangkutan.

Data yang digunakan berasal dari berbagai sumber terpisah, dikompilasi oleh Pippa Norris dari Harvard Kennedy School.[5] Statistik deskiptif untuk variabel-variabel yang digunakan dalam regresi (termasuk yang digunakan dalam analisis di bagian berikut) ditampilkan di Lampiran 3.

Hasil regresi ditampilkan di Tabel 1, kolom 1 dan 2.[6] Koefisien regresi untuk variabel log PDB per kapita tahun 2006 adalah positif bagi kedua indikator korupsi (untuk mempermudah pembaca, koefisien untuk variabel-variabel kontrol lainnya tidak ditampilkan). Keduanya juga signifikan secara statistik dalam tingkat signifikansi 10 persen (Indeks TI) dan 5 persen (Kaufmann). Butuh sedikit kehati-hatian dalam menerjemahkan angka yang dihasilkan. Angka 0.123 dalam kolom pertama berarti “satu unit kenaikan skor indeks korupsi berkorelasi dengan PDB per kapita yang lebih tinggi sebesar 12,3 persen” (atau 30,5 persen untuk regresi menggunakan indeks Kaufmann). Tapi ‘satu unit kenaikan’ di sini tidak punya arti ekonomi yang jelas, karena kedua indeks bukanlah variabel yang punya unit pengukuran seperti dolar atau juta jiwa.

Alternatifnya, kita bisa mengalikan koefisien regresi dengan standard deviasi. Dari Lampiran Tabel 1, standard deviasi untuk indeks TI tahun 2005 adalah 2,11. Maka, kenaikan satu standard deviasi dari indeks TI berkorelasi dengan PDB per kapita yang lebih tinggi sebesar 2,11 dikalikan dengan 0,123 menghasilkan 0,26 atau 26 persen. Untuk indeks Kaufmann, karena standar deviasinya sama dengan 1, maka kenaikan PDB per kapita yang didapat dari kenaikan satu standard deviasi tetap 30 persen, tidak jauh berbeda dengan apa yang diperoleh menggunakan indeks TI.

Kita bisa memperdebatkan apakah menggunakan indeks korupsi hanya pada satu tahun (2005) untuk memprediksi PDB per kapita tahun 2006 adalah metode yang tepat. Mungkin saja di tahun 2005, sebuah negara baru melakukan reformasi kelembagaan.[7] Itu akan terlihat dari indeks korupsi yang membaik, tapi bukan indikator yang tepat atas kinerja kelembagaan negara tersebut untuk periode yang lebih panjang. Ini bisa kita siasati dengan melakukan regresi yang sama menggunakan rata-rata indeks korupsi dalam satu kurun waktu. Karena ketersediaan data, batas periode yang bisa kita lakukan adalah sejak 1996. Hasil regresi pembanding ini ditampilkan dalam Tabel 1, kolom 3 dan 4. Terlihat bahwa metode ini tidak mengubah hasil secara signifikan. Memang terjadi kenaikan yang cukup berarti untuk Indeks TI, tapi di saat yang sama kita juga kehilangan banyak observasi karena banyak negara belum tercakup dalam Indeks tahun 1996.

Jika kita artikan PDB per kapita sebagai kapasitas ekonomi dimiliki oleh suatu negara, maka hasil regresi antarnegara ini menunjukkan ‘hilangnya’ potensi ekonomi jangka panjang. Sebagai ilustrasi, kenaikan satu standard deviasi dari indeks korupsi adalah apabila dalam semalam, tingkat korupsi di Indonesia menjadi seperti di Yunani, atau Cina dan India menjadi seperti Malaysia.[8] Artinya, jika Indonesia bisa sedikit saja lebih baik dalam hal korupsi – ukuran sedikit lebih baik adalah menjadi seperti Yunani – maka, dengan asumsi karakteristik lainnya tetap, PDB per kapita Indonesia di tahun 2006 bisa 26-30 persen lebih tinggi. Kita tidak perlu duku untuk bicara menjadikan Indonesia seperti Singapura, karena dalam skor indeks TI, perbaikan dari Indonesia menjadi Singapura adalah kenaikan sebanyak empat setengah kali standar deviasi.

Korupsi dan pertumbuhan ekonomi

Variasi dalam tingkat PDB per kapita bisa menggambarkan kapasitas atau potensi ekonomi suatu negara di jangka panjang. Bagaimana kita bisa melihat kinerja ekonomi sebuah negara dalam periode yang lebih pendek? Kita bisa melihatnya dari laju pertumbuhan PDB per kapita tiap tahun – sederhananya, seberapa besar PDB per kapita berubah dari tahun ke tahun.

Korelasi sederhana antara indeks korupsi dan rata-rata pertumbuhan ekonomi tahunan antara 1975-2004 ditampilkan dalam Gambar 5 dan 6.[9] Terlihat bahwa korelasi antara keduanya lemah, bahkan negative untuk Indeks TI. Ini bisa dijelaskan oleh beberapa hal. Pertama, tidak seperti variasi tingkat PDB per kapita, variasi dalam pertumbuhan ekonomi tahunan dipengaruhi oleh lebih banyak faktor, baik yang bisa diukur maupun tidak. Kedua, variasi data yang kita miliki sangat dipengaruhi oleh outliers – dalam hal ini negara-negara yang mencatat laju pertumbuhan sangat tinggi seperti Cina, Korea dan Taiwan. Tapi negara-negara itu di saat yang sama juga bukan negara paling bersih dalam hal korupsi.

Tabel 2 menampilkan hasil regresi multivariat dengan rata-rata pertumbuhan PDB per kapita per tahun antara 1975-2004 sebagai variabel terikat. Teknik dan variabel-variabel control yang digunakan sama dengan yang dilakukan sebelum ini. Perbedaannya, di sini kita hanya akan menggunakan rata-rata indeks korupsi, karena pertumbuhan ekonomi adalah sebuah proses. Beda dengan tingkat PDB per kapita yang merupakan potret pada satu waktu, meski itu adalah hasil dari proses. Jadi, akan lebih relevan jika kita menggunakan variabel rata-rata indeks korupsi dalam sebuah periode. Ada dua periode yang digunakan untuk menghitung rata-rata indeks korupsi: 1996-2003 dan 2000-2003. Alasannya semata-mata teknis. Banyak negara tidak tercakup dalam survey sebelum tahun 2000an, sehingga kita kehilangan lebih banyak observasi. Tapi kita bisa melihat seberapa signifikan pengaruh hilangnya observasi itu dengan membandingkan hasil regresi di kedua periode.

Dari Tabel 2, terlihat bahwa koefisien regresi untuk indeks korupsi cukup konsisten, positif dan signifikan meski hanya dalam tingkat 10 persen. Tapi meski signifikan secara statistik, secara ekonomi nilai koefisien yang dihasilkan cenderung tidak signifikan. Setiap kenaikan satu standar deviasi berkorelasi dengan 0,04-0,06 poin persen[10] kenaikan laju pertumbuhan ekonomi per tahun. Artinya, jika PDB per kapita sebuah negara tumbuh sebanyak 5,1 persen antara 1975-2004, laju pertumbuhan per kapita hanya akan meningkat menjadi 5,13-5,14 persen per tahun jika tingkat korupsi bisa diturunkan hingga mendekati kondisi di Yunani.[11]

Ada beberapa catatan penting. Pertama, angka yang ditampilkan dari hasil regresi adalah ilustrasi tentang bagaimana korupsi bisa berpengaruh pada kinerja ekonomi, Tapi kita harus hati-hati dalam membaca hasil ini karena sedikitnya jumlah observasi.

Kedua, seperti disimpulkan oleh berbagai pertumbuhan ekonomi per tahun sangat dipengaruhi oleh banyak faktor lain yang tidak terukur. Itu alasan mengapa kita menemukan negara-negara Asia Timur yang relatif korup bisa mengalami pertumbuhan tinggi, bahkan menjadi ‘keajaiban’ pertumbuhan. Seperti disinggung dalam pembahasan teoretis sebelum ini, korupsi akan merugikan ekonomi secara umum. Tapi beberapa rezim yang korup bisa memiliki kinerja ekonomi yang baik dibandingkan rezim korup lainnya.

Ketiga, di sisi lain, angka 0,03-0,04 poin persen itu adalah pengaruh langsung dari korupsi terhadap pertumbuhan ekonomi. Tapi banyak pengaruh tidak langsung dari pengurangan tingkat korupsi yang pada akhirnya akan mempengaruhi kinerja ekonomi, tapi tidak terlihat dari hasil regresi dengan metode sederhana. Dalam pembahasan mengenai korupsi dan misalokasi sumber daya sebelum ini, cotohnya, pengurangan tingkat korupsi bisa jadi tidak mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara langsung, tapi akan membuat tingkat pendidikan dan kesehatan yang lebih baik. Pengaruh dari perbaikan indikator kesehatan dan pendidikan ini yang nantinya akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Argumen ini juga bisa menjelaskan mengapa ada perbedaan besar dari hasil regresi atas pertumbuhan tahunan dengan tingkat PDB per kapita sebelum ini. Dengan kata lain, ‘dividen antikorupsi’ (anti-corruption divident) tidak terlihat dari laju pertumbuhan tahunan yang lebih tinggi, tapi dari meningkatnya kapasitas potensial ekonomi di jangka panjang.

Sebaliknya, kerugian dari korupsi juga belum tentu terlihat dari tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah. Sebelum krisis ekonomi akhir 1990an, Indonesia dan negara-negara Asia Timur memang bisa tumbuh dengan laju yang tinggi meski dengan tingkat korupsi yang tinggi. Tapi korupsi membuat institusi domestik yang lemah, dan dampaknya baru terlihat ketika ekonomi menghadapi guncangan eksternal.

Korupsi dan komposisi pengeluaran pemerintah

Sebagai tambahan analisis, kita bisa melihat apakah ada hubungan antara tingkat korupsi suatu negara dengan komposisi pengeluaran pemerintah. Sebelum ini kita sempat membahas bagaimana korupsi menyebabkan alokasi sumber daya yang lebih kecil untuk sektor pendidikan dan kesehatan. Sebaliknya, berbagai anekdot menunjukkan bagaimana rezim-rezim korup di Afrika dan Amerika Latin cenderung membelanjakan anggaran lebih banyak untuk sektor militer.

Gambar 7 dan 8 menunjukkan ada korelasi yang cukup kuat antara Indeks Kaufmann dengan porsi pengeluaran pendidikan dan kesehatan terhadap PDB suatu negara.[12] Negara-negara yang lebih bersih cenderung membelanjakan lebih banyak untuk kedua sektor ini. Sementara itu, di Gambar 9 kita melihat tidak ada korelasi yang jelas antara indeks korupsi dan porsi anggaran militer dalam PDB. Koefisien korelasi adalah negatif, tapi sangat kecil dan mendekati nol. Hal ini tidak terlalu mengejutkan, mengingat kualitas data untuk anggaran militer yang tersedia bisa dipertanyakan. Dan kita punya alsan untuk percaya bahwa sebagian besar pengeluaran militer di rezim-rezim korup tidak tercemin dari anggaran resmi.

Tabel 3 memuat hasil regresi multivariat untuk tiap jenis anggaran. Teknik regresi yang digunakan sama dengan sebelum ini. Hanya ada satu variabel kontrol yang ditambahkan yaitu indikator demokrasi, menggunakan rata-rata skor kebebasan sipil dan politik Freedom House[13] tahun 1990an. Tingkat demokrasi perlu dimasukkan sebagai kontrol, karena pemerintahan yang demokratis memiliki tingkat partisipasi popular yang lebih besar. Ini akan membuat permintaan popular terhadap alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan yang lebih besar. Sebaliknya, pemerintah yang tidak demokratis tidak memiliki kepentingan yang besar untuk mengalokasikan anggaran sosial lebih banyak. Di sisi lain, ada kecenderungan untuk rezim yang tidak demokratis untuk mengeluarkan anggaran militer lebih besar.

Di Tabel 3, terlihat bahwa setelah berbagai variabel dikontrol, indeks korupsi hanya memiliki korelasi yang signifikan (dan positif) terhadap anggaran pendidikan. Meski koefisien untuk regresi terhadap anggaran kesehatan adalah positif, tapi secara statistik koefisien yang dihasilkan ini tidak berbeda dengan nol, alias indeks korupsi tidak menjelaskan variasi dalam perbedaan anggaran kesehatan. Demikian halnya untuk anggaran militer. Karena koefisien regresi tidak signifikan, kita tidak bisa membuktikan hipotesis bahwa semakin korup suatu negara, semakin besar alokasi belanja pemerintah untuk sektor militer.

Secara umum, dari data yang tersedia, kita akhirnya tidak bisa menarik kesimpulan yang tegas mengenai pengaruh korupsi terhadap komposisi pengeluaran pemerintah. Ini memang hal yang umum terjadi dalam analisis empiris dengan data antarnegara.

Referensi

[1] Lihat http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi

[2] Lihat http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.asp

[3] Meski skala penilaian kedua indikator berbeda, 0-10 untuk Indeks TI dan -2 hingga +2 untuk Indeks Kaufmann, keduanya relatif konsisten. Nilai R² untuk keduanya adalah 0.9.

[4] Dari Alberto Alesina, et al. "Fractionalization," Journal of Economic Growth, Springer, vol. 8(2), pages 155-94, Juni 2003.

[5] Data tersedia untuk publik, bisa diakses di http://pippanorris.com.

[6] Teknik yang digunakan adalah Ordinary Least Square sederhana.

[7] Secara umum, kita bisa berpendapat bahwa kalaupun sebuah negara melakukan reformasi kelembagaan, hasilnya tidak akan terlihat dalam waktu singkat. Artinya, skor indeks persepsi korupsi tidak akan banyak berfluktuasi dalam periode yang pendek. Untuk mengecek hal itu, saya melakukan regresi atas kedua indeks korupsi tahun 2005 dengan indeks yang sama tahun 1996. Mengacu pada angka R², 95-97 persen variasi indeks antarnegara di tahun 2005 bisa dijelaskan dengan variasi indeks di tahun 1996.

[8] Menurut kedua indikator, skor Indonesia ada di bawah Cina dan India. Skor indeks TI untuk Indonesia adalah 2,2, India (2,2) dan Cina (3,2). Skor indeks Kaufmann adalah Indonesia (-0,87), India (-0.33), Cina (-0.67).

[9] Periode 1970-2004 dipilih karena faktor ketersediaan data. Banyak negara tidak punya data PDB per kapita yang tersedia dalam periode relatif panjang. Sementara itu, kalau kita mengompromikan dengan periode yang lebih pendek, variasi data akan lebih sensitif terhadap anomali seperti krisis atau boom.

[10] Perhatikan bahwa angka ini adalah dalam poin persen. Karena masalah skala dalam data mentah, maka hasil perhitungan harus dikalikan 10 untuk mendapat angka riil.

[11] Dalam regresi terpisah tanpa mengikutsertakan Cina (yang tidak ditunjukkan di sini), ternyata koefisien regresi tidak banyak berubah.

[12] Analisis menggunakan Indeks TI tidak disampaikan di sini karena cakupan negara dalam survey sebelum tahun 2000 lebih sedikit dari Indeks Kaufmann.

[13] http://www.freedomhouse.org.

Ekonomi korupsi (5) penutup

2010-03-29T07:35:00.000-04:00

Korupsi adalah salah satu topik kajian dalam ekonomi yang makin popular dan berkembang, baik di tataran teoretis, empiris maupun kebijakan. Secara teoretis, kajian tentang korupsi berkembang pesat sejak akhir 1970an. Umumnya, pendekatan ekonomi atas korupsi didasarkan pada dua teori besar: perburuan rente (rent-seeking) dan atasan-bawahan (principal-agent). Secara empiris, studi-studi kontemporer tentang korupsi didorong dan dimudahkan oleh adanya sejumlah indikator korupsi yang datanya tersedia antarnegara. Dalam tataran kebijakan, kesadaran akan signifikannya korupsi mendorong perubahan paradigma dalam pengambil kebijakand an lembaga donor. Korupsi dianggap sebagai alasan penting dari keterbelakangan ekonomi.

Spektrum argumen tentang dampak ekonomi dari korupsi cukup lebar. Argumen dasarnya adalah korupsi menyebabkan hilangnya sumber daya, menyebabkan ekonomi suatu negara berada di bawah kapasitas potensial. Argumen ini terlalu umum dan lemah. Meski betul secara umum, ada kasus-kasus dimana korupsi bisa dipandang sebagai transfer sumber daya dari satu pelaku ekonomi ke lainnya. Karena pada akhirnya sumber daya yang beralih itu akan digunakan, maka korupsi belum tentu menurunkan kapasitas ekonomi secara keseluruhan.

Korupsi bahkan bisa membuat ekonomi yang lembam dan stagnan bisa berjalan, bahkan dengan lebih efisien. Meski argumen korupsi sebagai sumber efisiensi secara umum tidak terbukti atau benar hanya dalam konteks second best, argumen ini memberikan beberapa catatan penting terkait kebijakan. Pada dasarnya, setiap kebijakan menghasilkan trade-off. Pengambil kebijakan perlu memahami trade-off itu dan menimalkannya.

Argumen yang lebih kuat adalah memandang korupsi sebagai misalokasi sumber daya. Meski korupsi adalah transfer sumber daya, transfer yang terjadi umumnya adalah dari kegiatan produktif ke non-produktif (pengumpulan rente), atau yang menimbulkan biaya sosial. Contohnya adalah korupsi di sektor kesehatan membuat program kesehatan di suatu negara tidak berjalan; risiko lalu-lintas makin tinggi karena banyak pengemudi mobil harusnya tidak mendapa SIM; atau dana pinjaman luar negeri yang justru dipakai untuk membiayai proyek-proyek yang tidak efisien.

Dari bagian analisis empiris, kita melihat bahwa korupsi berasosiasi dengan hilangnya sebagian potensi ekonomi jangka panjang. Dua negara yang memiliki karakteristik relatif sama memiliki PDB per kapita yang lebih kecil. Tapi tingkat korupsi ternyata hanya berkorelasi lemah dengan pertumbuhan PDB per kapita sebagai ukuran untuk kinerja ekonomi jangka pendek. Ini bisa terjadi karena banyak sekali faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, dan sulit untuk mengisolasi korupsi. Dalam hal kaitan antara korupsi dan komposisi pengeluaran pemerintahm, sayangnya, data yang ada tidak mencukupi untuk menemukan sebuah pola yang sistematis atas pengeluaran pemerintah. Sebagian besar ini disebabkan oleh error dalam pengukuran data.

Daftar Pustaka

Aidt, Toke S. “Economic Analysis of Corruption: A Survey,” The Economic Journal Vol. 113 No. 491 (Nov. 2003), hal. F632-F652.

Alesina, Alberto, Arnaud Devleeschauwer, William Easterly, Sergio Kurlat dan Romain Wacziarg. “Fractionalization,’ Journal of Economic Growth, Springer, vol. 8(2), pages 155-94, Juni 1993.

Bertrand, Marianne, Simeon Djankov, Rema Hanna dan Senhil Mullainathan, “Does Corruption Produce Unsafe Drivers?” NBER Working Paper 12274, Mei 2006.

Buchan, Bruce Alexander dan Lisa Hill.“From Republicanism to Liberalism: Corruption and Empire in Enlightenment Political Thought,” dalam M. Janover, et. al., Australasian Political Studies Association Conference Proceedings. Melbourne: School of Political and Social Inquiry, Monash University, 2007.

Eastery, William. An Elusive Quest for Growth. Cambridge, MA: MIT Press, 2001.

Huntington, Samuel P. Political Order in Changing Societies. New Haven, CT: Yale University Press, 1968.

Klitgaard, Robert E. Controlling Corruption. Berkeley, CA: University of California Press, 1988.

Lambsdorff, Johann Graf. The institutional economics of corruption and reform: theory, evidence, and policy, Cambridge: Cambridge University Press, 2007.

Leff, Nathaniel. “Economic Development through Bureaucratic Corruption,” American Behavioral Scientist, 1964, hal. 8-14.

Mallaby, Sebastian. The World's Banker: A Story of Failed States, Financial Crises, and the Wealth and Poverty of Nations, New York: Penguin Press, 2004.

Myrdal,Gunnar.“Corruption—Its Causes and Effects,” dalam Asian Drama: An Enquiry into the Poverty of Nations, Vol. II. New York: Twentieth Century Fund, 1968, hal. 937-951.

Rose-Ackerman, Susan. Corruption and government: causes, consequences and reform, Cambridge: Cambridge University Press, 1999.

————. “The Economics of Corruption”, Journal of Political Economy, Vol. IV, 1975, hal. 187-203.

Schleifer Andrei dan Robert W. Vishny. “Corruption,” The Quarterly Journal of Economics Vol. 108 No. 3 (Agustus 1993), hal. 599-617.

Tayler, Liz dan Clare Dickinson. “The link between corruption and HIV/AIDS,” dalam Transparency International, Global Corruption Report 2006, London: Pluto Press, 2006, hal. 103-15.

Wei, Shang-Jin. “Corruption in Economic Development: Beneficial Grease, Minor Annoyance, or Major Obstacle?” Policy Research Working Paper 2048. Washington, DC: World Bank, 1999.

Mafia Berkeley, sekali lagi (3)

2010-02-13T00:50:00.000-05:00

Bagian IV: Kritik

Tulisan dan pandangan kritis terhadap Mafia Berkeley sudah tidak terhitung. Tentu kebijakan ekonomi Widjojo dkk, dan bagaimana proses pengambilan kebijakan dilakukan, bukan hal yang bebas kritik. Tapi kita juga tidak bisa melepaskan apa dan bagaimana kebijakan ekonomi yang diambil saat itu dengan kondisi obyektif yang saat itu. Ekonomi Indonesia dalam keadaan kacau, negara nyaris bangkrut (bahkan tidak punya uang untuk membetulkan pagar Istana Negara). Sementara itu stok akademisi yang punya latar belakang ekonomi tidak banyak. Widjojo dkk. sendiri pergi ke Berkeley untuk mengisi kebutuhan staf pengajar FEUI yang hingga akhir 1950an kebanyakan punya latar belakang ilmu hukum, bukan ekonomi. Dengan kata lain, ketika melontarkan kritik kita juga perlu bertanya beberapa hal: apa pilihan yang tersedia saat itu, dan seberapa feasible? Apa trade-off kalau yang diambil adalah pilihan alternatif yang tersedia itu? Apa counterfactual yang akan terjadi?

Secara umum, ada dua hal besar yang jadi sasaran kritik: 1) paradigma dan esensi kebijakan ekonomi yang dianut oleh Widjojo dkk., dan 2) adanya dominasi sebuah kelompok teknokrat atas pengambilan kebijakan publik.

Kritik jenis pertama kebanyakan mempermasalahkan kebijakan ekonomi yang berorientasi pada sistem ekonomi pasar, pro-Barat, bertumpu pada hutang luar negeri, dan semacamnya. Saya justru menganggap Widjojo dkk. kurang propasar. Buat saya, kebijakan ekonomi Widjojo dkk. yang bersifat dirigista justru memberikan ruang yang terlalu besar buat negara dalam kegiatan ekonomi. Negara (pemerintah pusat) menjadi institusi yang terlalu besar, kuat dan berkuasa. Implikasinya, ini memberikan legitimasi yang begitu besar pada negara ketika kemajuan ekonomi bisa dicapai. Legitimasi dari kondisi ekonomi ini memberikan insentif bagi Orde Baru untuk bertindak tidak demokratis.

Tapi kemudian posisi kritik ini menjadi dilematis. Apakah jadinya Widjojo dkk. bersalah karena memberikan legitimasi pada Suharto lewat kemajuan ekonomi, dan legitimasi itu digunakan Suharto untuk bertindak tidak demokratis? Karena kalau ya, sama saja dengan mengatakan harusnya Widjojo dkk. tidak membuat kebijakan yang membawa perbaikan ekonomi. Tentu kondisi yang ideal adalah kalau kemajuan ekonomi bisa terjadi tanpa memberikan legitimasi yang besar bagi Suharto. Ini bisa terjadi jika dari awal perekonomian lebih bertumpu pada mekanisme pasar. Masalahnya, kondisi objektif saat itu memang tidak memberikan banyak pilihan. Pemerintah mau tidak mau harus berperan besar di sebuah negara dimana fondasi dan infratruktur yang kokoh untuk ekonomi pasar belum tersedia, warisan dari orientasi kebijakan Orde Lama yang menempatkan politik sebagai panglima. Ini membuat kritik saya bahwa Widjojo dkk. sebagai kurang propasar menjadi tidak kontekstual.

Saya kira Widjojo dkk. saat itu punya gambaran bahwa ketika landasan kelembagaan sudah lebih kuat, perlahan-lahan dominasi negara akan dikurangi, dan mekanisme pasar akan lebih berperan sebagai mekanisme alokasi sumber daya lewat serangkaian deregulasi dan liberalisasi. Liberalisasi tahap pertama adalah liberalisasi neraca modal, sebagai bagian dari stabilisasi ekonomi antara 1966-1971. Intinya, tujuan kebijakan ini adalah membuka capital account Indonesia supaya modal asing, baik dalam bentuk PMA atau pinjaman punya insentif untuk masuk. Ini adalah sebuah langkah yang sampai sekarang banyak dikritik. Satu kubu pengritik mengatakan, kebijakan ini sama dengan menjual bangsa Indonesia kepada modal asing.

Masalahnya, lagi-lagi ini persoalan pragmatis, bukan ideologis, sekaligus persoalan kontekstual. Banyak yang lupa, di tahun 1966-67, negara dalam keadaan nyaris bangkrut, dan inflasi meroket. Sumber penerimaan domestik nyaris tidak ada, jangan dulu bicara penerimaan pajak. Tidak mungkin membiayain anggaran dengan mencetak uang. Selama ini pemerintahan Sukarno mengandalkan hutang dari negara blok Komunis, yang setelah 1966 tidak lagi mau memberikan pinjaman. Sementara negara tetap perlu uang untuk membiayai pembangunan. Saya tidak tahu, jika mereka yang mengritik kebijakan liberalisasi neraca modal dengan argumen nasionalisme dari kacamata sekarang berada dalam posisi Widjojo dkk. saat itu, kira-kira langkah apa yang akan mereka ambil. Dan persoalannya juga bukan berhutang atau tidak, karena kenyataannya pemerintahan Sukarno juga berhutang, dan hutangnya terus naik.

Saya pun pernah punya kritik terhadap kebijakan ini. Merujuk pada buku MacKinnon (1971), tahapan liberalisasi yang ideal adalah dimulai dari liberalisasi sektor riil, kemudian perdagangan, baru modal dan investasi. Yang terjadi di Indonesia justru sebaliknya. Tapi, pada akhirnya ini adalah masalah apa yang ideal dalam buku teks dengan kenyataan. Bahwa liberalisasi di Indonesia dimulai dari neraca modal terjadi karena dorongan keadaan. Sekali lagi kritik saya pada Widjojo dkk. jadi kehilangan konteks sejarah.

* * *

Gagasan tentang liberalisasi ekonomi juga tidak serta-merta bisa diterapkan dalam bentuk kebijakan, meski Widjojo dkk. ada di posisi pengambil kebijakan. Di tahun ’70an, ketika kenaikan harga minyak menyebabkan kenaikan signifikan atas penerimaan pemerintah, negara punya sumber daya lebih besar untuk tidak tunduk pada prinsip-prinsip ekonomi pasar. Di periode itu dibangun banyak proyek industri padat modal seperti petrokimia, yang antara lain didorong oleh uang dari rejeki minyak. Ini bertentangan dengan economic inner logic karena kebijakan industri yang demikian tidak sejalan dengan teori keunggulan komparatif. Sebagai negara dengan banyak penduduk, keunggulan komparatif Indonesia adalah industri-industri padat karya. Dan tujuan pembangunan lima tahun di periode awal adalah membangun industri yang menghasilkan barang jadi. ’Tanda tangan’ Mafia Berkeley tidak terlihat dalam orientasi kebijakan seperti ini. Widjojo tetap berusaha agar rejeki minyak bisa digunakan untuk pembiayaan pembangunan. Salah satunya adalah program SD Inpres, yang menjadi salah satu program pembangunan infrastruktur pendidikan dengan skala terbesar dalam sejarah pembangunan ekonomi negara-negara di dunia.

Liberalisasi tahap berikutnya baru bisa terjadi di awal dan pertengahan ‘80an. Itu pun karena dorongan keadaan: jatuhnya harga minyak. Pemerintah tidak lagi bisa mengandalkan penerimaan minyak untuk membiayai pembangunan. Maka pembangunan ekonomi sekarang harus bertumpu pada pelaku swasta (non-pemerintah). Caranya adalah mendorong ekspor non-migas, terutama dari sektor industri padat karya. Sumber pendanaan investasi dari dalam negeri juga harus didorong.

Di sini pun terlihat bahwa meski jatuhnya harga minyak memaksa negara untuk mengurangi dominasinya dalam kegiatan ekonomi, tetap ada batas-batas bagi gagasan liberalisasi untuk dijalankan. Liberalisasi ekonomi akan mengancam penerimaan rente yang selama ini dinikmati oleh kelompok kepentingan, terutama mereka yang dekat dengan kekuasaan. Dan Widjojo dkk., meski banyak orang mengira mereka begitu berkuasa, tetap tidak bisa menembus ruang-ruang ini.

Itulah mengapa liberalisasi di periode ‘80an terjadi di sektor keuangan dan perbankan (lewat kebijakan deregulasi yang dikenal dengan PAKTO dan PAKNO). Memang ada alasan objektif untuk meliberalisasi sektor keuangan. Iklim finansial yang represif tidak akan mendukung tujuan untuk mengembangkan industri dan meningkatkan ekspor non-migas. Tapi ada juga alasan ekonomi-politik: pemain di sektor perbankan saat itu belum banyak. Tekanan dari para kroni dan kelompok kepentingan juga lebih kecil dibanding meliberalisasi, misalnya, terigu atau kelapa sawit. Deregulasi perbankan di periode ‘80an membuat krisis akibat jatuhnya harga minyak tahun ’82 bisa dilewati. Bahkan setelah itu Indonesia mengalami era pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Widjojo sendiri sejak 1983 tidak lagi masuk di kabinet. Masih ada Subroto, Emil Salim, Ali Wardhana, JB Sumarlin, lalu Arifin Siregar, Radius Prawiro, Rahmat Saleh, lalu belakangan SB Joedono.

* * *

Kelompok kritik yang kedua mempermasalahkan dominasi kelompok teknokrat seperti Mafia Berkeley dalam kebijakan publik. Selain itu, banyak kebijakan yang diambil tidak transparan dan melalui sebuah perdebatan publik. Dengan kata lain, adanya Mafia Berkeley mencederai demokrasi. Saya bukan ahli politik, dan saya akui saya tidak punya cukup argumen akademis untuk membahas soal ini. Tapi ada dua tanggapan umum.

Pertama, soal transparansi pengambilan kebijakan. Saya kira, problemnya ada pada keseluruhan proses pengambilan kebijakan di era Suharto. Tidak salah jika dikatakan proses pengambilan kebijakan ekonomi saat itu tidak transparan. Demikian halnya kebijakan hukum, politik (ingat lima UU politik), sensor buku, media dan film, hingga berbagai keputusan terkait IPTN, mobil nasional dan sebagainya. Lalu apa yang membuat Mafia Berkeley dan kebijakan ekonomi jadi lebih tidak demokratis dibanding lainnya?

Kedua, soal dominasi Mafia Berkeley dalam kebijakan. Hal ini sesungguhnya masih sangat diperdebatkan. Benarkah Mafia Berkeley demikian berkuasanya menentukan arah kebijakan? Pada akhirnya Widjojo dkk. tetap hanya salah satu dari sejumlah ‘aktor’ yang berkompetisi atas pengaruh. Bahkan dalam bidang ekonomi, ada banyak kasus yang menunjukkan bahwa peran Widjojo dkk. tetap terbatas. Meski menggunakan ekonomi sebagai fondasi untuk mendapatkan legitimasi, negara Orde Baru punya logika sendiri. Dan ini justru menunjukkan bahwa dominasi Widjojo dkk. dalam mempengaruhi kebijakan Suharto tidak sebesar dan sedominan yang banyak digambarkan.

Ada ruang-ruang dimana Widjojo dkk. tetap tidak bisa mempengaruhi Suharto. Contohnya adalah mismanajemen penggunaan penerimaan negara dari rejeki minyak tahun yang berujung pada krisis Pertamina tahun ‘70an. Uang yang berlimpah mendorong Pertamina melakukan ekspansi berlebihan ke kegiatan yang ada di luar bisnis intinya, seperti membangun hotel, perusahaan penerbangan dan sebagainya. Pertamina saat itu adalah sebuah ‘negara di dalam negara’ yang dikuasai oleh klik di luar Mafia Berkeley. Contoh lain adalah proteksi terhadap industri terigu yang diberikan hingga bertahun-tahun adalah contoh lain. Pemegang monopoli terigu adalah kelompok usaha Salim yang dekat dengan Suharto. Beberapa kali Widjojo dkk. meminta Suharto untuk menghapus monopoli terigu, karena konsumen yang kebanyakan penduduk miskin akan diuntungkan dengan harga terigu yang lebih murah. Tapi usaha ini selalu kandas, bahkan hingga era ’90an saat SB Joedono menjabat Menteri Perdagangan.

Peran kelompok Widjojo dkk. juga makin turun memasuki ‘90an, ketika percaturan politik-ekonomi juga berubah. Di sisi bisnis, liberalisasi membuat posisi kelompok pengusaha relatif terhadap penguasa makin besar. Selain itu banyak juga kelompok-kelompok bisnis baru – termasuk putra-putri Suharto yang sudah beranjak dewasa – dengan kepentingan yang beragam. Dan seringkali kepentingan mereka tidak sejalan dengan gagasan liberalisasi ekonomi. Jadi ironis karena liberalisasi tahap awal memberi ruang buat swasta untuk lebih berperan. Tapi ketika mereka mendapat tempat, mereka melobi kekuasaan untuk mengurangi liberalisasi ekonomi.

Di sisi politik, pola patron-clientship makin kompleks dan dinamis. Banyak kelompok baru yang berkompetisi untuk mendapatkan akses ke Suharto. Termasuk kelompok teknolog yang mengusung ide tentang kebijakan ekonomi yang lebih ‘nasionalis’ (baca: inward-looking dan proteksionis). Meski posisi kunci bidang ekonomi masih dipegang oleh Mafia Berkeley (dalam arti lebih luas), pengaruh mereka secara umum makin turun. Di saat yang sama, Suharto juga merasa perlu merangkul aliansi dengan kelompok teknolog serta Islam. Peran kapitalis kroni juga makin besar, terutama yang melibatkan putra-putri Suharto.

Hasilnya adalah periode ‘90an yang ambivalen. Liberalisasi ekonomi tetap berlanjut, dengan bergabungnya Indonesia ke dalam WTO dan APEC serta sejumlah deregulasi investasi. Di saat yang sama kita juga melihat berbagai kebijakan yang proteksionis dan inward-looking seperti subsidi untuk IPTN yang diambil bukan hanya dari APBN tapi dari dana non-budgeter, tata niaga cengkeh dan jeruk (yang diberikan pada Tommy Suharto dan Tutut), serta proyek mobil nasional (lagi-lagi Tommy).

Bagian V: Penutup

Terlalu banyak yang bisa ditulis tentang Widjojo Nitisastro dan Mafia Berkeley. Tapi di bagian penutup ini saya hanya ingin mengangkat tiga hal.

Pertama, apakah keberadaan Mafia Berkeley dalam sejarah politik-ekonomi di Indonesia adalah sesuatu yang by design? Saya selalu punya masalah dengan pandangan serba konspiratif yang melihat bahwa segala sesuatu adalah hasil dari sebuah desain besar, dan semua individu adalah instrumen dari sebuah kepentingan. Tidak ada ruang bagi independensi individu dalam kerangka berpikir demikian. Tidakkah dunia jadi menjemukan kalau begitu?

Tentu kita tidak bisa menampik bahwa pemerintah AS punya kepentingan dengan membiayai sejumlah akademisi Indonesia untuk belajar di negeri mereka. Pemerintah Uni Soviet juga memberikan beasiswa untuk banyak pelajar Indonesia ke Moskow dan Jerman Timur di periode yang kurang lebih sama. Semua pihak di era perang dingin punya kepentingan, dan saling bertarung untuk merebut pengaruh di negara-negara berkembang termasuk Indonesia.

Semata-mata demi argumen – jika benar Mafia Berkeley adalah bagian dari proyek AS di era perang dingin, mengapa AS berhasil, sementara Uni Soviet atau RRC gagal? Jika Sukarno begitu dicintai, mengapa ia tidak berhasil membuat seluruh rakyat berpihak padanya di sekitar 1966? Jika ide-ide besar komunisme (PKI) begitu menarik, kenapa itu tidak cukup? Jawaban yang saya ajukan adalah karena ide-ide besar itu tidak sejalan dengan kondisi ekonomi yang baik. Bahkan, cara Sukarno merealisasikan ide-ide besarnya membuat situasi ekonomi lebih buruk.

Dengan kata lain, Mafia Berkeley adalah salah satu dari beberapa multiple equilibrium. Benar, ada kepentingan di sana. Tapi kepentingan saja tidak akan cukup jika kondisi ekonomi dalam negeri saat itu masih cukup baik. Kepentingan dan krisis ekonomi saja tidak cukup jika Widjojo dkk. tidak punya visi, gagasan tentang perbaikan ekonomi serta kemampuan untuk menjalankan gagasan itu.

Kedua, seberapa besar dominasi Mafia Berkeley dalam menentukan keputusan akhir kebijakan ekonomi di Indonesia? Dari uraian di atas, saya menunjukkan bahwa Widjojo dkk. bukanlah kelompok teknokrat yang punya cek kosong atas semua kebijakan pemerintah. Dalam sejumlah hal, Widjojo dkk. memang bisa meyakinkan Suharto untuk menjalankan kebijakan yang sesuai dengan gagasan mereka (lihat kisah waktu Widjojo meyakinkan Suharto untuk mendevaluasi Rupiah di tahun 1986, padahal setahun sebelumnya Suharto baru mengumumkan bahwa tidak akan ada lagi devaluasi di bab 17). Tapi ada ruang-ruang dimana Suharto tidak mau menegosiasikan posisinya pada Widjojo dkk. Ketika ini terjadi, keputusan akhir tetap ada pada Suharto.

Dalam jargon akademis, ini menunjukkan bahwa hipotesis ’negara teknokratis’ dan ’negara komprador’ (Robison 1986) tidak sepenuhnya terbukti. Orde Baru lebih menunjukkan pola ’negara patrimonial’ (Anderson 1983), dimana Suharto memosisikan diri sebagai pusat kekuasaan. Di akhir ’80-an dan ’90an, lansekap politik-ekonomi menunjukkan pola ’pluralisme terbatas’ (Liddle 1991, senada dengan MacIntyre 1990 meski istilah pluralisme terbatas dicetuskan oleh Liddle).

Ketiga, bagaimana melihat relevansi model Mafia Berkeley dalam konteks sekarang?
Banyak yang berpendapat, kebijakan publik sebaiknya tidak diserahkan pada satu kelompok teknokrat. Saya tentu lebih suka jika pengambilan kebijkan ekonomi lebih ditentukan oleh sistem ketimbang individu atau kelompok. Tapi secara pribadi saya merasa Indonesia beruntung mendapatkan Widjojo dkk. di tahun 1967 hingga akhir ‘90an, meski pengaruh mereka makin lama makin kecil. Saya juga merasa beruntung masih ada jejak Widjojo dkk. di pemerintahan sekarang lewat Boediono, Sri Mulyani, Mari Pangestu, Armida Alisjahbana, juga Chatib Basri, Anggito Abimanyu atau Raden Pardede. Masalahnya tidak ada jaminan bahwa kita akan selalu mendapatkan orang-orang seperti mereka. Sehingga saya setuju bahwa kita perlu untuk membangun lansekap kebijakan publik di atas sistem yang kokoh.

Di sisi lain, mereplikasi model Mafia Berkeley juga tidak mudah. Stok ekonom generasi sekarang datang dari universitas yang beragam. Bahkan yang punya latar belakang sama, misalnya lulusan FEUI (karena hanya itu yang bisa saya jadikan contoh), ada perspektif yang cukup plural dalam memandang kebijakan ekonomi seperti apa yang harus diambil, dan bagaimana. Ada lowest common denominator yang dipercaya bersama. Tapi lowest common denominator ini pun makin kecil.

Meski demikian, pengalaman Widjojo dkk. menunjukkan bahwa – sekali lagi – kesamaan visi, komitmen, chemistry serta trust di antara pembuat kebijakan adalah variabel penting dalam pengambilan kebijakan. Itu yang selalu saya ingat ketika istilah ‘Mafia Berkeley’ ada dalam benak saya. Selesai.

Ucapan terima kasih: Arianto Patunru, Firman Witoelar, Rizal Shidiq dan Sjamsu Rahardja memberi sejumlah masukan dan atas draft awal seri tulisan ini. Philip Vermonte, editor Jakartabeat.net, mengoreksi beberapa kesalahan, memutuskan bagaimana artikel panjang ini dipecah, dan tentunya memberi ijin. M. Chatib Basri memang tidak memberi masukan secara langsung, dan tidak pernah membaca daft awal yang saya tulis. Tapi sejumlah argumen di tulisan ini saya pinjam dari pemikiran Dede, lewat berbagai kesempatan diskusi dan interaksi dalam berbagai bentuk selama sekitar 15 tahun terakhir. Dan tentunya saya belajar banyak dari berbagai komentar yang disampaikan.

Mafia Berkeley, sekali lagi (2)

2010-02-12T00:48:00.000-05:00

Selain Harrod dan Domar, literatur lain yang cukup berpengaruh di periode itu adalah karya Walt Rostow, Stages of Growth: a Non-Communist Manifesto yang terbit di tahun 1960, menjelang Widjojo menyelesaikan studi. Rostow menulis, ada lima tahapan modernisasi, dari masyarakat tradisional, persiapan tinggal landas, periode tinggal landas, tahap menuju kematangan, dan era konsumsi massal. Akumulasi investasi adalah kunci bagi sebuah negara untuk bisa pindah dari satu tahap ke tahap lainnya.

Tentu saya tidak mengatakan bahwa Widjojo dkk. hanya membaca Keynes, Harrod-Domar dan Rostow. Poin saya adalah pemikiran dan implementasi kebijakan ekonomi Widjojo dkk. tentu tidak bisa dilepaskan dari konteks sejarah. Spesifiknya, seperti apa perkembangan dan dinamika ilmu ekonomi di waktu dan lingkungan saat itu.

Saya juga tidak mengatakan bahwa Widjojo dkk. adalah antipasar. Sebaliknya, sebagai ekonom yang taat pada pemikiran rasionalitas, buat Widjojo dkk. proses pembangunan ekonomi dan alokasi sumber daya melalui mekanisme pasar atau perencanaan adalah semata-mata pilihan. Seperti Widjojo menuliskan dalam pidato pengukuhannya sebagai Guru Besar Ilmu Ekonomi (1963), dan dimuat ulang dalam buku ‘Pengalaman Pembangunan Indonesia’ halaman 10:

Suatu masyarakat yang sedang membangun dapat mengambil keputusan tersebut secara implisit dengan menyerahkannya kepada berbagai kekuatan ekonomi yang terdapat dalam masyarakat tersebut. Akan tetapi, masyarakat yang bersangkutan dapat pula mengadakan pilihan secara sadar dan berencana. Dalam hal yang akhir ini terdapatlah suatu usaha pembangunan berencana yang salah satu aktivitas pokoknya berbentuk perencanaan pembangunan. Perencanaan ini pada asasnya berkisar kepada dua hal: yang pertama ialah penentuhan pilihan secara sadar mengenai berbagai tujuan konkret yang hendak dicapai … dan yang kedua ialah pilihan di antara cara-cara alternatif yang efisien serta rasional guna mencapai berbagai tujuan tersebut.

Implementasi dari perencanaan pembangunan versi Widjojo dkk. terlihat dari berbagai hal: Pembangunan Jangka Panjang (PJP), Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita – yang melewati usia sekolah di era Orde Baru tentu bisa melihat kemiripan antara tahap-tahap yang dikemukakan Rostow dan tujuan tiap Repelita serta Pembangunan Jangka Panjang), serta adanya institusi seperti Bappenas atau Bulog, serta program Keluarga Berencana (Widjojo juga seorang demografer, disertasinya tentang tren populasi Indonesia).

Di mana peran mekanisme pasar? Mengutip istilah Prof. Emil Salim, kebijakan ekonomi yang mereka jalankan bisa disebut sebagai planning through market. Artinya, sebagai perencana, pemerintah menetapkan sejumlah tujuan jangka panjang dan jangka pendek. Pemerintah bisa menetapkan tujuan, dan dalam beberapa hal bisa secara aktif memastikan agar tujuan-tujuan itu bisa tercapai. Contohnya, target inflasi adalah sekian persen. Pemerintah bisa mengusahakan agar tujuan itu tercapai dengan, misalnya, mengontrol harga pangan lewat Bulog (kelompok pangan, terutama beras, adalah penyumbang utama inflasi). Tapi harga beras tetap merupakan hasil dari interaksi permintaan dan penawaran. Pemerintah tidak bisa sepenuhnya mengontrol permintaan (konsumen) dan penawaran (petani, pemilik beras yang diproduksi). Pemerintah memang bisa memberikan insentif buat petani untuk meningkatkan produksi. Namun usaha pemerintah tetap tunduk pada hukum penawaran dan permintaan.

Saya sendiri melihatnya sebagai market through planning. Teori ekonomi mengajarkan bahwa alokasi sumber daya yang terjadi lewat mekanisme pasar adalah kondisi ideal. Tapi kondisi itu menyaratkan sejumlah hal, terutama bahwa pasar eksis dan bekerja sempurna. Di akhir ‘60an dan awal ‘70an, jangankan berkerja sempurna – banyak pasar bahkan tidak eksis (pasar saham dan surat berharga adalah satu contoh). Sejumlah institusi dan infrastruktur yang menjadi prasyarat bagi mekanisme pasar harus dibentuk dulu.

Ini menjadikan hubungan antara frase ‘Mafia Berkeley’ dan ‘ekonomi pasar’ adalah sesuatu yang kompleks. Kita perlu memahami sejumlah konteks – mulai dari spektrum yang ada dalam ilmu ekonomi soal pasar dan peran pemerintah, hingga kebijakan seperti apa yang dijalankan oleh tim ekonomi yang digawangi oleh Widjojo dkk, termasuk kondisi seperti apa yang melatarbelakangi kebijakan itu diambil. Satu hal, Widjojo dkk. berangkat dari tradisi ilmu ekonomi yang berbeda dengan aliran Chicago. Pemahaman ini jadi penting karena di masa sekarang, banyak yang menempatkan frase ‘neoliberalisme’ dengan ‘Milton Friedman’ dan ‘Mafia Berkeley’ dalam satu paragraf, bahkan kalimat, yang sama. Ini menunjukkan betapa seringnya jargon neoliberalisme digunakan tanpa kredibilitas. Tapi, buat saya, apa yang dilakukan Widjojo dkk. adalah meletakkan fondasi bagi mekanisme pasar untuk bisa eksis dan bekerja dalam ekonomi Indonesia.

Terlepas dari soal mekanisme pasar, ada satu hal lebih mendasar yang diperkenalkan oleh Widjojo Nitisastro dalam konteks kebijakan ekonomi di Indonesia: logika ekonomi. Kalimat di atas mungkin terkesan lucu. Tapi itulah kondisi yang terjadi di tahun-tahun terakhir kekuasaan Sukarno. Persoalan ekonomi “dibiarkan terbengkalai, dianggap soal kecil ataupun bukan soal.” Sementara itu, “prinsip-prinsip ekonomi yang bersumber pada pikiran rasional diangap tidak perlu” (hal. 47-48, aslinya merupakan uraian Widjojo sebagai moderator bidang ekonomi pada Simposium ‘Menjelajah Tracee Baru’ di UI, 6-9 Mei 1966).

Bagian III: Logika ekonomi

Dalam tulisannya yang jadi pengantar buku ‘Pengalaman Pembangunan Indonesia,
Emil Salim menulis lebih dalam soal dikesampingkannya logika ekonomi dalam pengambilan kebijakan di periode itu. Di paruh pertama dekade ‘60an, 45 persen APBN dialokasikan untuk pengeluaran militer. Ini tidak lepas dari keputusan politik untuk merebut kembali Irian Barat dan konfrontasi dengan Malaysia. Selain militer, APBN terserap untuk sejumlah proyek mercu suar. Ini semua dibiayai lewat, terutama, mencetak uang. Akibatnya, volume uang beredar jadi tidak terkendali. Teori ekonomi mengajarkan, ada hubungan positif antara uang beredar dan inflasi. Ini yang menjebabkan inflasi terbang ke angka 100 persen antara 1962-64, dan 650 persen dari Desember 1964-Desember 1965. Selain inflasi, neraca perdangangan juga mengalami defisit parah, dan cadangan devisa turun dari 326,4 juta dolar AS (1960) menjadi hanya 8,6 juta dolar AS (1965). Hutang luar negeri saat itu berjumlah 2,4 milyar dolar AS; hampir separuhnya digunakan untuk pos militer (hal ix-x). Kebijakan ini mungkin punya hal positif bagi pembagunan karakter bangsa dan semangat nasionalisme. Tapi tidak bagi kesejahteraan.

Di tahun-tahun awal Orde Baru (1966-71), setelah Widjojo dkk. menggawangi pos kebijakan ekonomi, stabilisasi harga adalah prioritas utama. Salah satunya adalah mendisiplinkan pengeluaran pemerintah. Hasilnya, inflasi berhasil diturunkan. Karena inflasi turun, pendapatan riil penduduk, terutama buruh/karyawan di perkotaan, naik secara signifikan. Dampaknya terhadap kesejahteraan terlihat dari turunnya jumlah penduduk miskin serta tingkat ketimpangan (lihat Anne Booth dalam Bulletin of Indonesian Economic Studies, April 2000).

Hubungan antara defisit anggaran, uang beredar dan inflasi adalah satu contoh sederhana dari logika ekonomi yang dilupakan oleh pemerintahan Sukarno, sekaligus salah satu instrumen awal yang digunakan Widjojo dkk. dalam membenahi warisan problem ekonomi. Contoh lain – juga diceritakan ulang oleh Emil Salim – adalah hubungan antara permintaan, penawaran dan harga. Dalam menghitung volume produksi beras, pemerintah pusat menerima laporan dari pejabat di daerah dan Biro Pusat Statistik. Tentu banyak error, bias dan inkonsistensi dari angka yang dilaporkan. Bisa karena murni kesalahan statistik, bisa juga karena kecenderungan pejabat daerah melaporkan lebih tinggi dari yang sebenarnya.

Namun hukum penawaran mengatakan, kalau penawaran sedikit, harga akan naik. Kalau laporan mengatakan jumlah produksi berlimpah tapi harga beras tidak turun, bahkan naik, tentu ada masalah dalam angka-angka yang dilaporkan. Sebagai Ketua Bappenas, Widjojo menginstruksikan bawahannya untuk menggunakan ‘harga beras pada musim panen’ sebagai indikator tinggi-rendahnya produksi beras, bukan perkiraan pejabat daerah (hal. xix-xx).

Pidato pengukuhan Widjojo sebagai Guru Besar Ilmu Ekonomi (1963) memuat pemikiran yang lebih detail tentang penggunaan economic inner logic untuk keperluan perencanaan pembangunan dan pengambilan kebijakan. Widjojo membahas dengan baik sekali, dan dengan bahasa yang sederhana, tentang kegunaan analisis ekonomi:

Yang diusahakan oleh analisa ekonomi bukanlah diperolehnya pengertian yang serba lengkap mengenai keseluruhan yang serba kompleks tersebut, melainkan … berbagai hubungan umum yang terdapat di antara gejala-gejala ekonomi tertentu (hal 12).

Widjojo kemudian membahas mengenai penuangan analisis ekonomi dalam bentuk persamaan matematika. Di dalam persamaan matematika, ada variabel, ada parameter (yang besarannya konstan). Variabel bisa dibedakan sebagai variabel eksogen dan endogen; dan mana yang dikuasai oleh pengambil keputusan (variabel kebijakan atau instrumen), dan mana yang harus diterima sebagai given. Formulasi matematis dalam analisis ekonomi memiliki sejumlah kelebuhan: penajaman perumusan pengertian dan hubungan antara variabel, pernyataan asumsi secara eksplisit, konsistensi logis antara asumsi dan kesimpulan bisa diuji, interdepenensi antara berbagai gejala ekonomi bisa lebih mudah ditunjukkan dan dikaji lebih jauh, dan langkah selanjutnya yaitu pengukuran dan pengujian empiris bisa dilakukan (hal. 15).

Model ekonomi, dengan demikian:

… dapat membantu pengambil keputusan mengambil tindakan secara rasional, dalam arti bahwa pengambil keputusan telah memperhitungkan serta membanding-bandingkan akibat berbagai tindakan alternatif yang dapat ia ambil (hal 15).

Bukan berarti Widjojo memproklamasikan supremasi pendekatan ekonomi-kuantitatif atas disiplin ilmu atau pendakatan lainnya. Di pidato yang sama, ia juga membahas soal kelemahan pendekatan ini. Pertama, pada dasarnya penggunaan matematika dalam analisis ekonomi adalah reduksi dan simplifikasi atas masalah yang kompleks dan seringkali nonlinier. Widjojo menegaskan bahwa matematika adalah perangkat untuk mempertajam perumusan. Penelaahan secara institusional dan perumusan konsep secara kualitatif tetap tidak bisa ditinggalkan (hal. 14).

Kedua, Widjojo menggarisbawahi bahwa masalah produksi dan pertumbuhan ekonomi bukanlah semata-mata gejala ekonomi. Kerjasama antara disiplin ekonomi dan ilmu sosial lain akan sangat berguna dalam memahami sebuah masalah. Menariknya, di paragraf yang sama ia juga menuliskan bahwa “kerjasama antara berbagai ilmu pengetahuan tidak selalu memberikan hasil yang memuaskan dan mungkin mengandung hal-hal yang mengecewakan (hal. 27).” Sayang ia tidak membahas lebih lanjut tentang hal ini, jadi saya tidak bisa menangkap konteks dan maksud dari adanya pernyataan yang terdengar paradoks itu.

Jika pidato pengukuhan Guru Besar itu adalah ringkasan dari pemikiran ekonomi Widjojo, maka pidato itu bisa dilihat sebagai dasar dari sintesis antara pemikiran akademis dan kebijakan publik. Sebuah proses pengambilan kebijakan yang didasarkan atas pendekatan ilmiah, dalam hal ini teori ekonomi yang diimplementasikan dalam kebijakan pembangunan ekonomi. Artinya, teori (ekonomi) bukan hanya berhenti sebagai sebuah produk ilmiah, tapi menjadi landasan bagi kebijakan. Sebaliknya, pengambilan kebijakan juga tidak semata-mata didasarkan pada retorika yang heroik atau deal politik, melainkan punya pijakan pada landasan ilmiah.

Sintesis antara akademik dan kebijakan publik ini (kemudian) dikenal dengan istilah teknokrasi. Pengambil kebijakan yang berasal dari kalangan akademis-profesional dikenal sebagai teknokrat. Widjojo dkk. kemudian menjadi sebuah model atas sebuah kelompok teknokrat yang menggawangi kebijakan publik (ekonomi) di sebuah negara. Tidak semua melihat model ini sebagai ideal. Tidak sedikit yang bahkan menganggap teknokrasi ala ‘Mafia Berkeley’ sebagai anti-demokrasi, bahkan ‘kecelakaan sejarah.’

Mafia Berkeley, sekali lagi (1)

2010-02-11T00:30:00.000-05:00

Bagian I: Sang ‘Don’

Ia duduk di kursi roda sambil menyalami setiap tamu yang datang. Tubuh tuanya memang tidak memungkinkannya lagi berdiri lama, dan bergerak ke sana-sini tanpa kursi roda. Tapi kemampuannya berbicara di depan umum selama satu jam lebih, dengan artikulasi yang jelas dan alur pikiran yang runut menunjukkan bahwa kerentaan fisik tidak menyebabkan penurunan kemampuan otaknya.

Hari itu Prof. Widjojo Nitisastro kembali tampil di muka publik, di acara peluncuran bukunya berjudul “Pengalaman Pembangunan Indonesia: Kumpulan Tulisan dan Uraian Widjojo Nitisastro.” Buku lain yang juga diluncurkan hari itu adalah “Esai dari 27 Negara tentang Widjojo Nitisastro. Penghargaan dari Para Tokoh,” suntingan Prof. Arsjad Anwar, Prof. Aris Ananta dan Dr. Ari Kuncoro. Acara itu juga menjadi semacam reuni lintas generasi sejumlah ekonom Indonesia; kolega, asisten, murid hingga muridnya murid Widjojo. Hadir di acara itu antara lain Prof. Emil Salim, Prof. JB Sumarlin dan Prof. Subroto – beberapa yang masih tersisa dari generasi pertama ‘Mafia Berkeley.’

Mafia Berkeley. Sebutan ini sudah melegenda. Pertama kali dicetuskan oleh seorang aktifis-penulis ‘kiri’ AS, David Ransom dalam sebuah artikel Rampart edisi 4 tahun 1970. Rampartadalah sebuah majalah yang awalnya terbit sebagai media literatur kelompok Katolik, tapi belakangan menjadi media kelompok ‘kiri baru.’ Majalah ini sendiri berhenti terbit tahun 1975. Saya terus terang masih belum bisa mendapatkan akses ke artikel yang ditulis Ransom. Tapi dari sejumlah literatur sekunder yang mencantumkannya sebagai referensi, di situ Ransom menghubungkan Mafia Berkeley dengan proyek AS (terutama CIA) untuk menggulingkan Sukarno, melenyapkan pengaruh komunis di Indonesia, mendudukkan Suharto di kekuasaan untuk menjalankan kebijakan politik dan ekonomi yang berorientasi pada Barat, hingga mengaitkan Widjojo dkk. dengan pembantaian massal eks PKI di akhir dekade ‘60an.

Saya bukan ahli sejarah yang bisa memberikan pendapat akademik mengenai kebenaran ‘teori’ ini. Sejumlah hal yang dikemukakan di situ adalah fakta. Adalah fakta bahwa antara pertengahan 1950an hingga awal 1970an, sejumlah pengajar lulusan FEUI menjalani studi di University of California, Berkeley, atas biaya Ford Foundation. Adalah fakta bahwa itu terjadi di era perang dingin yang berlangsung hingga awal 1990an, dimana baik kubu AS/Barat dan Uni Soviet/Komunis sama-sama bertarung dalam merebut pengaruh di seluruh Negara di dunia. Para sejarawan juga setuju bahwa CIA memainkan peran yang signifikan dalam kejatuhan Sukarno. Dan meski banyak pihak masih berdebat soal berapa jumlah korban pembunuhan massal pasca-G30S, adanya pembunuhan massal itu tidak lagi menjadi hal yang bisa disangkal. Tapi bahwa berbagai hal itu benar terjadi pada kurun waktu yang berdekatan tidak lantas membuat semuanya bisa disimpulkan sebagai berhubungan, apalagi berhubungan sebab-akibat. Apalagi, seperti implikasi yang coba dibangun oleh Ransom, menyimpulkan bahwa ada hubungan sebab-akibat antara tampilnya Mafia Berkeley sebagai arsitek ekonomi Orde Baru dengan pembantaian massal eks-PKI.

Lepas dari itu, istilah Mafia Berkeley sudah jadi sebuah nomenklatur klasik dalam sejarah Indonesia. Kebanyakan digunakan secara peyoratif, menganggap bahwa Mafia Berkeley memang benar-benar sebuah organisasi kriminal dengan struktur dan kode etik tertentu bak novel The Godfather karya Mario Puzo. Orang-orang seperti Kwik Kian Gie dan Rizal Ramli, yang sempat menangani tim ekonomi Indonesia pasca Suharto, menganggap Mafia Berkeley sedemikan berpengaruhnya sehingga orang-orang seperti mereka yang datang dari luar lingkaran Mafia tidak pernah bisa ‘tenang’ menjalankan peran mereka karena selalu ‘digoyang.’ Kwik dan Rizal Ramli juga tidak pernah bosan menyalahkan Mafia Berkeley atas berbagai masalah ekonomi Indonesia yang mereka hadapi ketika menjabat menteri, meskipun orang-orang yang disebut sebagai Mafia ini sudah bertahun-tahun pensiun. (Saya kira ini justru bentuk ketidakpercayaan diri serta keengganan untuk mengakui terbatasnya kemampuan mereka dari orang-orang seperti Kwik dan Rizal).

Banyak juga yang secara salah kaprah mengidentikkan Mafia Berkeley sebagai kelompok pengusung dan pengadvokasi pasar bebas alias ekonomi laissez-faires dan peran pemerintah yang seminim mungkin. Pendapat ini tidak salah, tapi tidak sepenuhnya benar. Saya akan diskusikan hal ini lebih dalam di bagian berikut.

Istilah Mafia Berkeley sudah telanjur melekat. Prof. Widjojo, Emil Salim dan lainnya juga agaknya tidak terlalu ambil pusing dengan istilah ini. Saya kira istilah itu memang tidak perlu ditolak. Justru sebutan ‘mafia’ kepada Prof. Widjojo dkk. – dengan ‘Don Widjojo’ sebagai kepala keluarga, alm. Prof. Sadli sebagai consigliere, Prof. Emil Salim dan lainnya sebagai para caporegime – menggambarkan satu hal: sebuah kelompok teknokrat yang diikat oleh kesamaan visi, komitmen, chemistry serta trust. Ini semua yang membuat komunikasi, koordinasi dan kerjasama di antara mereka dalam memgeluarkan kebijakan ekonomi bisa berjalan efektif. Satu hal yang belum bisa kita temukan lagi sekarang. Apalagi di dalam sebuah kabinet yang disusun atas dasar terlalu banyak deal politik.

Bagian II: Perencanaan atau Pasar?

Nama Widjojo dkk. – para mafia dari Berkeley – seringkali disebut dalam satu paragraf yang sama dengan kata-kata ‘pasar bebas’, ‘ekonomi liberal’ dan semacamnya. Betul, di bawah Widjojo dkk. ekonomi Indonesia mengalami beberapa episode liberalisasi (sebagai catatan, Suharto juga tidak suka dengan istilah ‘liberal’, maka terminologi yang saat itu digunakan adalah ‘deregulasi’). Tapi dalam tipologi aliran-aliran dalam ilmu ekonomi, paradigma dan kebijakan ekonomi yang dijalankan oleh Mafia Berkeley bukan berada di spektrum yang lebih dekat ke Hayek-Friedman. Sebaliknya, Widjojo dkk. justru lebih memiliki karakter ‘dirigista’ – dimana perencanaan pembangunan dan peran pemerintah adalah faktor yang penting.

Itu tentu tidak terpisahkan dari konteks sejarah. Ketika Widjojo pergi ke Berkeley, 1957-1961, Keynesian adalah paradigma ekonomi yang dominan saat itu. ‘Revolusi neoklasik’ yang dicetuskan oleh Milton Friedman dan kelompok Chicago baru terjadi di tataran pemikiran menjelang akhir ‘60an. Pengaruhnya dalam orientasi kebijakan baru akan terjadi setelah krisis minyak dan sejumlah episode hiperinflasi di pertengahan ‘70an.

Departemen Ekonomi di Berkeley sendiri punya tradisi yang lebih dekat ke Keynesian ketimbang neoklasik. Kelak, di awal ‘70an hingga akhir ‘80an, paradigma riset dan pengajaran ilmu ekonomi – khususnya ekonomi makro – di universitas-universitas terbelah menjadi dua kubu. Satu kubu lebih melihat pentingnya kebijakan dalam stabilisasi ekonomi. Paradigma ini dianut oleh universitas-universitas yang lokasinya di pantai: Harvard, MIT, Yale, Princeton, NYU atau Pennsylvania di Pantai Timur serta Stanford, Berkeley dan UCLA di Pantai Barat. Kubu lain adalah yang mengedepankan analisis di tingkat individu yang rasional, ketidakpastian serta inter-temporal. Kubu ini lebih skeptis terhadap peran pemerintah. Penganutnya adalah universitas-universitas yang lebih dekat ke Great Lakes: Chicago, Minnesota, Wisconsin, Rochester, Carnegie-Mellon dan lainnya. Dua kubu ini sering juga dirujuk sebagai kubu ‘air asin’ (saltwater)dan ‘air tawar’ (freshwater).

Di Berkeley, Widjojo dkk. lebih spesifik menekuni cabang ekonomi pembangunan. Sub-disiplin ekonomi pembangunan saat itu belum seberagam sekarang. Kebanyakan literatur masih fokus pada teori pertumbuhan. Pendekatan yang dominan adalah model kesenjangan tabungan-investasi, dan teori yang paling berpengaruh adalah Harrod-Domar (oleh Roy Harrod, 1939 dan Evsey Domar, 1946). Teori ini melihat bahwa satu faktor utama bagi sebuah negara untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah investasi. Karya Robert Solow yang kemudian menjadi teori pertumbuhan paling banyak dirujuk – dan dalam banyak hal menunjukkan kelemahan teori Harrod-Domar – baru terbit tahun 1956, dan perlu beberapa tahun sebelum teori itu cukup berpengaruh. Bersambung ke bagian 2.

Catatan tambahan: bertahun-tahun lalu seorang mahasiswa muda Indonesia yang tengah studi di Australia membaca naskah asli Harrod dan Domar. Seperti dialami oleh banyak orang, membaca literatur ekonom dari naskah asli sering menjadi pekerjaan yang tidak mudah. Mahasiswa ini kemudian mencari literatur sekunder untuk membantunya memahami naskah asli. Ia menemukan sebuah artikel karya Prof. Widjojo, yang sangat membantunya. Sejak itu ia memburu karya-karya Widjojo. Nama mahasiswa itu adalah Boediono. Sekarang menjadi Prof. Boediono dan Wapres Boediono. Ini diungkapkan dalam buku 'Esai dari Sahabat' yang diterbitkan memperingati ulang tahun Widjojo ke 70.'

Piala Dunia 2010 dari perspektif Huntington

2009-12-06T01:22:00.000-05:00

Ada 32 tim yang akan berlaga di Piala Dunia 2010 di Afsel. Mereka mewakili 6 Konfederasi: Eropa (UEFA – 13 tim), Amerika Utara dan Karibia (CONCACAF – 3), Amerika Latin (CONMEBOL – 5), Afrika (CAF – 6 termasuk tuan rumah), Asia (AFC – 4) dan Oceania (OFC – 1). Kalau 32 negara ini dibagi menurut klasifikasi ‘peradaban’ versi Huntington, maka komposisinya adalah sebagai berikut:

‘Barat’ – 12 tim. Terdiri atas:
-- Anglo-Protestan Eropa – 5 (Inggris, Belanda, Jerman, Denmark, Swiss)
-- Anglo-Protestan Non-Eropa – 3 (AS, Australia, Selandia Baru)
-- Katolik Eropa – 4 (Italia, Prancis, Portugal, Spanyol)

Amerika Latin Katolik – 7 (Argentina, Brazil, Chile, Paraguay, Uruguay plus Meksiko dan Honduras).

Eropa Ortodoks – 4 (Yunani, Serbia, Slovenia, Slovakia).

Afrika – 5 (Afsel, Kamerun, Pantai Gading, Ghana, Nigeria).

Asia Timur – 3 (Jepang, Korea Utara, Korea Selatan). Catatan: Huntington mengklasifikasikan Jepang sebagai peradaban sendiri, terpisah dari perdaban Konfusian (seluruh Cina dan Korea).

Muslim – 1 (Aljazair).

Kali ini tidak ada Arab Saudi atau Iran sebagai wakil peradaban Muslim dari zone AFC. Untung masih ada Aljazair yang datang sebagai tim dari Afrika. Masuknya Australia ke zona AFC membuat persaingan di zona ini makin ketat. Satu jatah tambahan juga gagal didapatkan, karena Bahrain sebagai peringkat kelima kalah dari Selandia Baru dalam play-off.

Berdasarkan klasifikasi ini, Grup B menjadi grup paling plural, baik secara geografis maupun peradaban. Ada empat peradaban dan kawasan yang terwakili: Argentina (Amerika Latin Katolik), Yunani (Eropa Ortodoks), Nigeria (Afrika) dan Korea Selatan (Asia Timur).

Grup G agak plural. Ada Afrika (Pantai Gading), Asia Timur (Korea Utara). Tapi adanya Brazil dan Portugal dalam satu grup, keduanya sama-sama Katolik meski lain benua, membuat grup ini tidak seplural Grup B (apalagi Brazil adalah eks koloni Portugal dan bahasa resminya juga Portugis).

Grup H menjadi grup yang nyaris homogen: Spanyol, Swiss, Chile, Honduras. Ada dua Eropa, salah satunya Katolik, plus dua Amerika Latin Katolik.

Di grup lain, kalau tidak ada dua Anglo-Protestan Eropa (Belanda, Denmark di Grup E), setidaknya ada dua Anglo-Protestan Barat di dalam satu grup (Inggris, AS di Grup C, Jerman, Australia di Grup D).

Ada 7 negara yang pernah jadi juara Piala Dunia: Brazil (5 kali), Italia (4), Jerman (3), Argentina (2), Uruguay (2), Inggris dan Prancis masing-masing sekali. Artinya, 9 kali Piala Dunia dimenangi oleh Katolik Amerika Latin, 5 kali oleh Katolik Eropa, dan 4 kali oleh Anglo-Protestan Eropa.

Pembagian peradaban duna versi Huntington